Bunker Nuklir Inggris Tergerus Erosi, Alarm Dini bagi Kebijakan Pesisir Indonesia

SEBUAH bunker nuklir era Perang Dingin di pesisir East Yorkshire, Inggris, kini berada di ambang kehancuran. Bangunan bata merah yang berdiri di tepi tebing itu diperkirakan hanya tinggal menunggu hari sebelum runtuh ke Laut Utara. Penyebabnya bukan konflik geopolitik, melainkan erosi pesisir yang berlangsung cepat dan konsisten. Ironinya kuat. Struktur yang dirancang untuk bertahan dari…

Baca Selengkapnya...

Gugatan Rp4,8 Triliun, Negara Mulai Menagih Biaya Ekologi Sumatra

ANGKA itu berdiri sendiri di awal. Rp4,8 triliun. Nilai gugatan perdata yang diajukan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terhadap enam perusahaan yang beroperasi di Sumatra Utara. Negara menyebutnya sebagai biaya kerusakan ekologi akibat banjir dan longsor yang berulang. Dari total tersebut, Rp4,66 triliun diklaim sebagai kerugian lingkungan. Sisanya, Rp178 miliar, dialokasikan untuk pemulihan ekosistem. Gugatan menyasar…

Baca Selengkapnya...

Pasca-Bencana Sumatra, Negara Uji Ulang Strategi Pengawasan Hutan

BENCANA ekologis yang beruntun di Sumatra kembali menyingkap persoalan lama dalam tata kelola hutan Indonesia. Banjir dan longsor tidak hanya dipicu oleh cuaca ekstrem, tetapi juga oleh lemahnya pengawasan kawasan hutan dan ketidaksinkronan kebijakan ruang. Di tengah tekanan itu, pemerintah mulai mengajukan koreksi struktural. Dalam rapat kerja pemulihan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan pascabencana Sumatra…

Baca Selengkapnya...

Hulu Jambo Aye Runtuh, Aceh Masuk Zona Risiko Bencana Permanen

BANJIR dan tanah longsor yang melanda Aceh bukan sekadar cerita tentang hujan ekstrem. Di balik air yang meluap dan tanah yang runtuh, terdapat persoalan yang jauh lebih sistemik, keruntuhan fungsi ekosistem di wilayah hulu sungai. Temuan terbaru Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menunjukkan bahwa DAS Jambo Aye, salah satu penyangga utama kawasan pesisir Aceh, telah…

Baca Selengkapnya...

Hukum Lingkungan Masuk Babak Baru, Enam Korporasi Digugat atas Banjir Sumatra

BANJIR bandang yang melanda Sumatra dalam dua bulan terakhir bukan lagi dipandang sebagai sekadar bencana alam. Negara kini mulai menamainya sebagai konsekuensi dari tata kelola lahan yang gagal. Untuk pertama kalinya dalam skala besar, pemerintah membuka jalur hukum perdata terhadap korporasi yang diduga menjadi pemicu krisis ekologis tersebut. “Pertengahan bulan ini kami ajukan gugatan perdata,…

Baca Selengkapnya...

Merawat Gunung sebagai Infrastruktur Publik

GUNUNG kerap dipersepsikan sebagai ruang bebas, liar, alami, dan berdiri di luar jangkauan kebijakan publik. Namun di sejumlah negara Nordik, terutama Norwegia, pendekatan itu tidak lagi relevan. Jalur gunung diperlakukan sebagai infrastruktur publik. Dirawat, diawasi, dan dikelola secara sistematis demi menjaga keselamatan manusia sekaligus stabilitas ekosistem. Pendekatan ini terlihat dari praktik perawatan jalur pendakian yang…

Baca Selengkapnya...

Greenland: Titik Temu Krisis Iklim, Mineral Kritis, dan Retaknya Tata Kelola Global

Krisis iklim mengubah Greenland dari kawasan es terpencil menjadi medan tarik-menarik kepentingan global. KRISIS iklim kini tidak lagi berdiri di ranah lingkungan semata. Tapi, menjelma menjadi faktor penentu geopolitik global. Greenland adalah contoh paling nyata dari pergeseran itu. Pulau terbesar di dunia ini tiba-tiba berada di pusat perhatian internasional setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump…

Baca Selengkapnya...

Riset Ungkap Deforestasi Ilegal di Hulu Batang Toru Jelang Bencana Sumatra

BENCANA banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatra pada akhir 2025 kembali membuka satu persoalan lama, yakni rapuhnya tata kelola kawasan hulu. Di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumatra Utara, hujan ekstrem akibat Siklon Senyar memang menjadi pemantik. Namun, kerentanan lanskap telah terakumulasi jauh sebelum bencana terjadi. Laporan yang dirilis Earthsight bersama Auriga Nusantara…

Baca Selengkapnya...

Jawa Barat dalam Krisis Ekologis Berlapis

JAWA Barat sedang berada di titik rapuh. Tekanan pembangunan yang terus menguat tidak hanya mengubah lanskap, tetapi juga mempercepat krisis ekologis yang sifatnya berlapis dan tidak seragam. Provinsi dengan lebih dari 50 juta penduduk ini menghadapi tantangan ekologis yang berbeda di setiap wilayah, dari pesisir utara hingga pegunungan selatan. Pakar Ekologi Politik IPB University, Arya…

Baca Selengkapnya...

Studi Menemukan, Pengonsumsi Air Kemasan Lebih Rentan Terpapar Mikroplastik

PLASTIK sekali pakai tidak lagi sekadar persoalan sampah. Tapi, telah bergeser menjadi isu kesehatan publik dan tata kelola lingkungan. Air minum dalam kemasan (AMDK), yang selama ini dipersepsikan aman dan praktis, kini berada di pusat perdebatan baru, paparan mikroplastik dalam tubuh manusia. Dalam satu dekade terakhir, konsumsi AMDK meningkat pesat, terutama di negara berkembang dengan…

Baca Selengkapnya...