JANJI iklim perusahaan semakin banyak terdengar di panggung global. Dari target net zero hingga komitmen pengurangan emisi, korporasi berlomba menampilkan citra ramah lingkungan. Namun, sebuah studi terbaru menunjukkan realitas yang jauh lebih kompleks. Di balik klaim keberlanjutan, sebagian besar perusahaan masih menyisakan celah serius dalam kredibilitas komitmen iklim mereka.
Sebuah survei terhadap lebih dari 3.500 perusahaan global yang telah menyatakan komitmen iklim menemukan fakta mencolok, 96 persen perusahaan gagal memenuhi setidaknya satu indikator risiko greenwashing. Artinya, hampir semua perusahaan dalam sampel penelitian masih memiliki potensi praktik pencitraan lingkungan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan aksi nyata.
Temuan ini menambah tekanan terhadap dunia usaha yang semakin diawasi oleh investor, regulator, dan masyarakat sipil dalam hal transparansi iklim.
Kredibilitas Komitmen Iklim Dipertanyakan
Greenwashing merujuk pada strategi komunikasi atau pemasaran yang membuat perusahaan terlihat lebih ramah lingkungan daripada kenyataannya. Dalam konteks ekonomi hijau global, praktik ini menjadi perhatian serius karena berpotensi menyesatkan publik dan menghambat transisi menuju ekonomi rendah karbon.
Para peneliti menggunakan sejumlah standar industri untuk menilai kredibilitas komitmen iklim perusahaan, termasuk kerangka evaluasi dari kampanye Race to Zero yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dari pendekatan tersebut, muncul tujuh indikator utama yang dapat menandai risiko greenwashing.
Baca juga: Greenwashing Bisa Picu Denda 15 Juta Dolar AS
Indikator tersebut mencakup tidak adanya target pengurangan emisi jangka menengah, tidak dihitungnya emisi Scope 3, ketergantungan berlebihan pada skema offset karbon, hingga kegagalan perusahaan menunjukkan kemajuan nyata terhadap target yang telah diumumkan.
Menurut Peneliti dari Data-Driven EnviroLab di University of North Carolina, Elizabeth Brown, temuan ini seharusnya tidak semata dilihat sebagai kritik terhadap dunia usaha.
“Tujuan kami bukan sekadar menyalahkan perusahaan. Studi ini justru menunjukkan bahwa langkah untuk meningkatkan kredibilitas komitmen iklim sebenarnya cukup jelas dan relatif mudah dilakukan,” ujarnya.
Scope 3, Titik Lemah Janji Net Zero
Masalah paling dominan dalam studi ini berkaitan dengan emisi Scope 3, yakni emisi tidak langsung yang berasal dari rantai pasok dan penggunaan produk.
Sekitar 70 persen perusahaan dalam survei tidak memasukkan emisi Scope 3 dalam target mereka, padahal sumber emisi terbesar banyak perusahaan justru berasal dari aktivitas tersebut. Misalnya dari pemasok bahan baku, transportasi logistik, hingga penggunaan produk oleh konsumen.
Tanpa memasukkan Scope 3, komitmen pengurangan emisi berisiko hanya mencakup sebagian kecil dari total jejak karbon perusahaan.
Baca juga: Peter Greenberg: Sustainability Tak Cukup dengan Slogan, Saatnya “Ikuti Uangnya”
Selain itu, sekitar 40 persen perusahaan menggunakan skema offset karbon yang kredibilitasnya dipertanyakan. Dalam sejumlah kasus, klaim kompensasi karbon dilakukan tanpa transparansi memadai mengenai proyek yang digunakan.
Masalah lain juga muncul dalam bentuk tidak adanya target jangka menengah (21 persen perusahaan) serta kurangnya bukti kemajuan nyata menuju target iklim yang diumumkan (20 persen).
Setelah seluruh indikator digabungkan, hanya sekitar empat persen perusahaan yang dinilai bebas dari risiko greenwashing.
Tantangan Regulasi dan Standar Sukarela
Temuan ini juga membuka perdebatan baru mengenai efektivitas standar sukarela dalam tata kelola iklim korporasi.
Saat ini banyak perusahaan merujuk pada standar global seperti Science Based Targets initiative (SBTi) untuk menetapkan target pengurangan emisi. Namun, sebagian elemen penting dalam standar tersebut masih bersifat rekomendasi, bukan kewajiban.
Misalnya, perusahaan diwajibkan menghitung emisi Scope 3 dan gas rumah kaca selain CO₂. Tetapi rencana transisi menuju net zero maupun transparansi aktivitas lobi iklim masih bersifat opsional.
Baca juga: Target Emisi Kini Jadi Norma, 10.000 Korporasi Masuk Standar Sains SBTi Global
Situasi ini menimbulkan pertanyaan penting bagi pembuat kebijakan: apakah pendekatan sukarela cukup untuk memastikan integritas komitmen iklim korporasi?
Bagi negara berkembang seperti Indonesia, isu ini memiliki relevansi strategis. Seiring meningkatnya investasi hijau dan instrumen ESG di pasar keuangan, kredibilitas klaim keberlanjutan perusahaan akan semakin menentukan kepercayaan investor dan efektivitas kebijakan transisi energi.
Baca juga: India Perketat ESG Rating, Apakah Indonesia Siap?
Transparansi data, standar pelaporan yang lebih ketat, serta pengawasan publik menjadi kunci untuk memastikan bahwa komitmen iklim tidak berhenti sebagai narasi pemasaran.
Dalam era ekonomi hijau, reputasi keberlanjutan tidak lagi dibangun oleh slogan. Tapi, ditentukan oleh data, transparansi, dan akuntabilitas. ***
- Foto: Ilustrasi/ Cyrill/ Pexels – Banyak perusahaan global menampilkan citra ramah lingkungan melalui berbagai inisiatif hijau, namun studi terbaru menunjukkan sebagian besar masih memiliki indikator risiko greenwashing.
SustainReview.ID – Data untuk Kebijakan, Narasi untuk Perubahan.
