PGE Perluas Lumut Balai, Panas Bumi Masuk Fase Investasi Serius

PENGEMBANGAN panas bumi Indonesia bergerak dari fase perencanaan menuju konsolidasi investasi. Langkah terbaru datang dari PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) yang memulai proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lumut Balai Unit 3 berkapasitas 55 megawatt (MW) di Sumatera Selatan. Proyek ini ditandai dengan kick-off meeting pada 12 Januari 2026. Berlokasi di Wilayah Kerja…

Baca Selengkapnya...

Pasca-Bencana Sumatra, Negara Uji Ulang Strategi Pengawasan Hutan

BENCANA ekologis yang beruntun di Sumatra kembali menyingkap persoalan lama dalam tata kelola hutan Indonesia. Banjir dan longsor tidak hanya dipicu oleh cuaca ekstrem, tetapi juga oleh lemahnya pengawasan kawasan hutan dan ketidaksinkronan kebijakan ruang. Di tengah tekanan itu, pemerintah mulai mengajukan koreksi struktural. Dalam rapat kerja pemulihan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan pascabencana Sumatra…

Baca Selengkapnya...

Kolaborasi Energi Indonesia-China, Uji Serius Transisi di Luar Retorika

TRANSISI energi Indonesia kembali diuji. Bukan pada janji, tetapi pada kemampuannya membangun proyek nyata lintas negara. Kerja sama antara Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) dan GCL Intelligent Energy (Suzhou) Co., Ltd. menjadi contoh terbaru. Nota kesepahaman yang ditandatangani di Suzhou, China, awal Januari 2026, bukan sekadar seremoni diplomatik. Ini mencerminkan pergeseran strategi. Indonesia…

Baca Selengkapnya...

Jakarta Sudah Megacity Dunia, tapi Indonesia Belum Punya Pemerintahan Megacity

JAKARTA bukan lagi sekadar ibu kota.Jakarta telah berubah menjadi kota raksasa. Bahkan, menurut data terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa, Jakarta kini menjadi wilayah metropolitan terpadat di dunia. Bukan Tokyo.Bukan Shanghai.Tapi, Jakarta. Dengan populasi fungsional sekitar 41,9 juta jiwa, Jakarta resmi masuk ke kategori megacity global. Artinya, kota ini tidak lagi bisa dilihat sebagai wilayah administratif DKI semata….

Baca Selengkapnya...

Hulu Jambo Aye Runtuh, Aceh Masuk Zona Risiko Bencana Permanen

BANJIR dan tanah longsor yang melanda Aceh bukan sekadar cerita tentang hujan ekstrem. Di balik air yang meluap dan tanah yang runtuh, terdapat persoalan yang jauh lebih sistemik, keruntuhan fungsi ekosistem di wilayah hulu sungai. Temuan terbaru Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menunjukkan bahwa DAS Jambo Aye, salah satu penyangga utama kawasan pesisir Aceh, telah…

Baca Selengkapnya...

Hukum Lingkungan Masuk Babak Baru, Enam Korporasi Digugat atas Banjir Sumatra

BANJIR bandang yang melanda Sumatra dalam dua bulan terakhir bukan lagi dipandang sebagai sekadar bencana alam. Negara kini mulai menamainya sebagai konsekuensi dari tata kelola lahan yang gagal. Untuk pertama kalinya dalam skala besar, pemerintah membuka jalur hukum perdata terhadap korporasi yang diduga menjadi pemicu krisis ekologis tersebut. “Pertengahan bulan ini kami ajukan gugatan perdata,…

Baca Selengkapnya...

Energi Laut Indonesia, Potensi Raksasa yang Masih Terjebak di Darat

INDONESIA terkenal sebagai negara maritim. Dua pertiga wilayahnya adalah perairan. Namun di sektor energi, laut justru masih menjadi ruang kosong dalam peta transisi energi nasional. Di tengah dorongan mempercepat bauran energi terbarukan, satu sumber nyaris tak tersentuh secara serius, yakni arus laut. Laut Besar, Energi Kecil Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) berpotensi menjadi tulang…

Baca Selengkapnya...

Transisi Energi Indonesia Terkunci Hiper-Regulasi

Ketika Terlalu Banyak Aturan Justru Mematikan Inovasi INDONESIA sesungguhnya tidak kekurangan energi.Yang makin langka justru ruang kebijakan. Di atas kertas, negeri ini duduk di atas cadangan batu bara besar, perkebunan sawit terluas di dunia, dan potensi energi terbarukan yang hampir tak tertandingi. Namun di lapangan, banyak pelaku energi merasa seperti berjalan di lorong sempit yang…

Baca Selengkapnya...

Merawat Gunung sebagai Infrastruktur Publik

GUNUNG kerap dipersepsikan sebagai ruang bebas, liar, alami, dan berdiri di luar jangkauan kebijakan publik. Namun di sejumlah negara Nordik, terutama Norwegia, pendekatan itu tidak lagi relevan. Jalur gunung diperlakukan sebagai infrastruktur publik. Dirawat, diawasi, dan dikelola secara sistematis demi menjaga keselamatan manusia sekaligus stabilitas ekosistem. Pendekatan ini terlihat dari praktik perawatan jalur pendakian yang…

Baca Selengkapnya...