PASAR karbon sukarela (voluntary carbon market/VCM) kerap dipandang sebagai pelengkap. Skala nilainya kecil dibanding sistem kepatuhan (compliance markets). Namun, cara korporasi besar memanfaatkannya kini berubah. Kredit karbon tidak lagi sekadar simbol hijau, melainkan bagian terukur dari strategi dekarbonisasi.
Survei terbaru Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing terhadap 225 perusahaan global berpendapatan di atas US$1 miliar memperlihatkan peta yang lebih tegas. Perusahaan terbagi jelas, mulai pembeli aktif, calon pembeli, dan mereka yang memilih tidak masuk pasar. Temuan ini, sebagaimana dilaporkan ESG News, memberi sinyal penting bagi pembuat kebijakan dan pelaku pasar karbon di Indonesia.
Pembeli Aktif: Kredit Karbon sebagai Pelengkap, Bukan Jalan Pintas
Perusahaan yang sudah membeli kredit karbon umumnya korporasi besar dan tercatat di bursa. Lebih dari 90 persen menyatakan akan terus membeli, bahkan meningkatkan volume. Faktor penentu utamanya bukan harga, melainkan kemajuan dekarbonisasi internal.
Sekitar sepertiga responden menyebut kemajuan penurunan emisi di operasi dan rantai pasok sebagai penentu utama kebutuhan kredit ke depan. Ini menandai pergeseran penting. Kredit karbon diposisikan sebagai pelengkap, bukan pengganti, upaya reduksi emisi langsung.
Baca juga: IDXCarbon Mulai Bergerak, Pasar Karbon Indonesia Masih Mencari Kedalaman
Rata-rata, dua pertiga target penurunan emisi mereka berasal dari internal. Tambahan 28 persen diharapkan datang dari dekarbonisasi jaringan listrik. Artinya, hanya sekitar 7 persen emisi residu yang akan ditangani melalui penghilangan karbon (carbon removals).
Calon Pembeli: Antara Harga dan Kepastian Regulasi
Kelompok perusahaan yang berencana masuk VCM menunjukkan sikap lebih hati-hati. Mereka memperkirakan volume pembelian setara pembeli aktif pada 2030. Namun, lebih dari separuh mengaku visibilitasnya rendah.
Baca juga:Â Pajak Karbon Eropa Menyasar Suku Cadang Mobil dan Peralatan Rumah Tangga
Isu harga menjadi kekhawatiran utama, terutama di Amerika Utara dan Asia Pasifik. Sementara di Eropa, Timur Tengah, dan Afrika, kejelasan regulasi lebih menentukan. Perbedaan ini mencerminkan tingkat kematangan kebijakan dan sensitivitas terhadap klaim lingkungan.
Bagi Indonesia, temuan ini relevan. Tanpa sinyal kebijakan yang konsisten, VCM berisiko stagnan di tahap awal adopsi.
Mengapa Ada yang Menolak?
Sebagian perusahaan memilih tidak membeli kredit karbon. Sekitar 39 persen yakin dapat menurunkan emisi sepenuhnya dalam rantai nilai mereka sendiri. Namun, komitmen net-zero kelompok ini relatif lebih lemah.
Hanya seperempat yang sudah memiliki target net-zero. Hampir sepertiga bahkan tidak berencana menetapkannya. Komposisi sektor juga berpengaruh. Perusahaan kesehatan lebih banyak berada di kelompok ini, sementara sektor energi relatif sedikit, menunjukkan intensitas karbon memengaruhi persepsi kebutuhan pasar karbon.
Scope 3, Insetting, dan Tekanan Rantai Pasok
Lebih dari 85 persen pembeli aktif dan calon pembeli kini mengejar atau mempertimbangkan insetting di rantai pasok. Fokusnya jelas, Scope 3. Di sinilah emisi terbesar sering tersembunyi.
Baca juga:Â Standar Baru Pasar Karbon Global, Peluang bagi Proyek CDR Indonesia
Pendekatan ini menggabungkan efisiensi energi pemasok dengan restorasi alam. Bagi bisnis berbasis komoditas dan konsumen, strategi ini dinilai lebih kredibel dan relevan bagi pemangku kepentingan.
Kualitas, Reputasi, dan Tantangan Pasokan
Risiko reputasi tetap menjadi isu utama. Hampir separuh pembeli menempatkan kredit karbon sebagai risiko reputasi besar. Namun, lebih dari 80 persen menilai manfaatnya masih lebih besar.
Baca juga: Ekonomi Karbon Multiskema, Jalan Tengah Menuju Pembiayaan Iklim Rp4.500 Triliun
Permintaan kini mengarah ke kredit berintegritas tinggi, termasuk yang selaras dengan prinsip ICVCM. Masalahnya, pasokan terbatas. Permintaan paling umum adalah solusi berbasis alam dengan harga US$15–30 per ton—sinyal pasar yang jelas, tetapi belum diimbangi suplai.
Apa Artinya bagi Indonesia?
VCM tampaknya akan bertahan sebagai instrumen pendukung. Bukan pilar utama. Nilainya terletak pada kedisiplinan tata kelola, kualitas kredit, dan integrasinya dengan strategi dekarbonisasi nyata.
Bagi Indonesia, peluang ada di proyek berbasis alam dan rantai pasok. Tantangannya juga nyata, yakni standar, transparansi, dan kepastian kebijakan. Tanpa itu, pasar karbon sukarela berisiko kehilangan momentum justru saat permintaan korporasi makin matang. ***
- Foto: Ilustrasi/ Pavel Danilyuk/ Pexels – Ruang kerja korporasi menjadi arena utama pengambilan keputusan iklim, ketika kredit karbon bergeser dari simbol komitmen menuju instrumen strategis.
