PENGEMBANGAN panas bumi Indonesia bergerak dari fase perencanaan menuju konsolidasi investasi. Langkah terbaru datang dari PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) yang memulai proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lumut Balai Unit 3 berkapasitas 55 megawatt (MW) di Sumatera Selatan.
Proyek ini ditandai dengan kick-off meeting pada 12 Januari 2026. Berlokasi di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Lumut Balai, proyek tersebut ditargetkan beroperasi penuh dengan commercial operation date (COD) pada 2030. Bagi PGEO, fase awal ini menjadi penentu disiplin eksekusi sejak dini. Mulai dari kesiapan teknis, perizinan, pendanaan, hingga manajemen risiko.
Direktur Operasi PGEO Ahmad Yani menegaskan bahwa pengembangan energi baru dan terbarukan kini memasuki fase krusial. Fokusnya bukan lagi sekadar penambahan kapasitas, tetapi kepastian implementasi di tengah meningkatnya kebutuhan listrik regional.
Panas Bumi Masuk Arsitektur Kebijakan
PLTP Lumut Balai Unit 3 tidak berdiri sendiri. Proyek ini tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 dan masuk dalam Blue Book 2025–2029 yang disusun Kementerian PPN/Bappenas. Status tersebut menempatkan proyek ini sebagai bagian dari portofolio strategis nasional yang diprioritaskan untuk pembiayaan dan percepatan.
Baca juga: Panas Bumi Lampaui Listrik, Strategi PGE Menuju 100 Tahun Energi Hijau Indonesia
Penempatan panas bumi dalam kerangka kebijakan ini penting. Ia memberi sinyal stabilitas bagi investor dan memperkecil risiko non-teknis yang selama ini menjadi tantangan utama pengembangan panas bumi di Indonesia.
Dari Klaster ke Portofolio Bisnis
Lumut Balai Unit 3 merupakan kelanjutan dari Unit 2 berkapasitas 55 MW yang telah beroperasi sejak Juni 2025. Pendekatan klaster ini mencerminkan strategi bisnis yang lebih matang: memaksimalkan potensi satu WKP secara bertahap untuk meningkatkan efisiensi, menekan biaya eksplorasi, dan mempercepat pengembalian investasi.
Secara korporasi, proyek ini memperkuat peta jalan PGEO menuju target kapasitas terpasang yang dikelola secara mandiri sebesar 1 gigawatt (GW) dalam dua hingga tiga tahun ke depan, serta 1,8 GW pada 2033. Saat ini, PGEO mengelola kapasitas terpasang sekitar 727 MW yang tersebar di enam wilayah operasi.
Baca juga: 1 GW 2030, Ambisi PGE Memimpin Geothermal Dunia
Sebagai fondasi jangka panjang, perusahaan telah mengidentifikasi potensi panas bumi hingga 3 GW dari sepuluh WKP yang dikelola mandiri. Selain Lumut Balai, proyek lain yang tengah dikembangkan antara lain PLTP Hululais Unit 1 dan 2 berkapasitas total 110 MW, serta proyek co-generation bersama PLN Indonesia Power dengan kapasitas agregat mencapai 230 MW.
Sumatera dan Taruhan Energi Stabil
Bagi Sumatera Selatan, Lumut Balai Unit 3 bukan hanya tambahan pasokan listrik. Ini berfungsi sebagai penopang sistem energi yang stabil, rendah emisi, dan berbasis sumber daya domestik. Dalam konteks transisi energi, panas bumi menawarkan keunggulan yang tidak dimiliki sumber energi terbarukan lain berupa kontinuitas produksi dan ketahanan terhadap fluktuasi cuaca.
Baca juga: Panas Bumi Naik Kelas, PGE Bidik 1,7 GW untuk Perkuat Kedaulatan Energi
Dengan masuknya proyek ini ke fase investasi serius, panas bumi mulai diposisikan sebagai aset bisnis jangka panjang, bukan sekadar proyek simbolik transisi energi. Lumut Balai menjadi contoh bagaimana kebijakan, korporasi, dan kebutuhan regional mulai bertemu dalam satu desain energi bersih yang lebih realistis. ***
- Foto: Dok. PGEO – Kompleks Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lumut Balai di Sumatera Selatan. PGEO memulai pengembangan Unit 3 berkapasitas 55 MW sebagai bagian dari penguatan investasi panas bumi nasional.
