INDONESIA mulai bergerak keluar dari pola lama pengelolaan sampah. Bukan lagi sekadar mengumpulkan dan membuang, tetapi membangun sistem terpadu dari hulu hingga hilir, dari rumah tangga hingga infrastruktur energi.
Dorongan ini terlihat dalam rangkaian kebijakan dan proyek yang kini berjalan paralel di berbagai wilayah. Pemerintah mendorong percepatan pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sekaligus memperkuat pemilahan sampah dari sumber sebagai fondasi sistem.
Di tingkat hulu, pendekatan berbasis komunitas mulai diuji. Saat meninjau praktik pemilahan sampah di Rorotan, Jakarta Utara, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa pengelolaan sampah tidak bisa diselesaikan di hilir semata.
“Kalau sampah organik bisa diselesaikan di rumah, beban TPA akan jauh berkurang,” sebutnya.
Pernyataan ini mencerminkan posisi kunci pemilahan dalam keseluruhan sistem. Tanpa pemisahan sejak awal, efisiensi teknologi di tahap hilir akan menurun dan biaya pengelolaan berpotensi meningkat.
Sistem Baru Dimulai
Di sisi hilir, pembangunan PSEL kini dipercepat secara nasional. Pemerintah mendorong model pengelolaan berbasis aglomerasi wilayah, seperti di Serang Raya, Semarang Raya, hingga Surabaya dan Malang Raya.
Di Banten, dua fasilitas PSEL ditargetkan mampu mengolah sekitar 4.000 ton sampah per hari. Sementara di Jawa Timur dan Jawa Tengah, proyek serupa disiapkan untuk menangani ribuan ton sampah harian yang selama ini menekan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Baca juga: Tender PSEL, Taruhan Tata Kelola Energi Sampah
Percepatan ini merupakan bagian dari implementasi instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto, yang menempatkan pengelolaan sampah sebagai agenda prioritas nasional. Targetnya jelas, pengelolaan sampah nasional mencapai 100 persen pada 2029.
Dalam konteks ini, PSEL diposisikan sebagai infrastruktur strategis. Bukan hanya untuk mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik sebagai nilai tambah.
Hulu Masih Lemah
Namun, percepatan di hilir belum sepenuhnya diimbangi kesiapan di hulu. Praktik pemilahan sampah di tingkat rumah tangga masih terbatas dan belum konsisten secara nasional.
Baca juga: Tragedi Bantar Gebang dan Keterlambatan Transisi Pengelolaan Sampah Jakarta
Padahal, kualitas input menjadi faktor penentu efisiensi teknologi PSEL. Sampah yang tidak terpilah meningkatkan kompleksitas proses, memperbesar biaya operasional, dan berisiko menurunkan output energi.
Pemerintah sendiri mengakui bahwa pemilahan tetap menjadi fondasi utama. Tanpa itu, investasi besar pada teknologi pengolahan berpotensi tidak optimal.
Risiko Biaya Tinggi
Skala investasi PSEL juga tidak kecil. Proyek-proyek ini melibatkan pembiayaan besar, termasuk melalui skema nasional seperti pendanaan oleh Danantara.
Dalam konteks ini, efisiensi menjadi isu krusial. Sistem yang tidak berjalan optimal berpotensi membebani fiskal atau berujung pada peningkatan biaya layanan bagi masyarakat.
Baca juga: Solusi Permanen Sampah Butuh Rp 300 Triliun, Indonesia Siap?
Dengan kata lain, keberhasilan PSEL tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi oleh integrasi seluruh rantai pengelolaan, dari rumah tangga hingga fasilitas pengolahan.
Uji Sistem Nasional
Yang sedang terjadi saat ini bukan sekadar pembangunan proyek, melainkan uji coba sistem pengelolaan sampah nasional.
Indonesia sedang menguji dua hal sekaligus, disiplin masyarakat dalam memilah sampah dan ketahanan investasi teknologi dalam mengolahnya.
Baca juga: 13 Juta Ponsel Dibuang Setiap Hari, ke Mana Semua Sampah itu Pergi?
Tanpa pemilahan dari sumber, teknologi PSEL berisiko menjadi solusi mahal dengan efisiensi rendah.
Sebaliknya, jika integrasi ini berhasil, Indonesia tidak hanya menyelesaikan persoalan sampah, tetapi juga membangun fondasi ekonomi sirkular berbasis energi. ***
- Foto: Tom Fisk/ Pexels – Gunungan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) mencerminkan tekanan sistem pengelolaan sampah perkotaan yang kini didorong beralih ke teknologi PSEL.
