14/03/2026

KebijakanLingkungan

Ekosistem Rebound di Sungai Yangtze, Cermin Kebijakan bagi Sungai-sungai Indonesia

R Bestian05 mins

SEJAK 2020, China mengambil langkah drastis. Pemerintah melarang penuh penangkapan ikan komersial di sepanjang Sungai Yangtze. Kebijakan ini berlaku lintas provinsi dan dirancang jangka panjang. Targetnya, menghentikan keruntuhan biodiversitas dan memulihkan fungsi ekologis sungai terpanjang di Asia itu. Selama puluhan tahun, Yangtze mengalami tekanan berat. Overfishing, polusi industri, dan pembangunan bendungan menggerus populasi ikan. Spesies…

Baca Selengkapnya...

Tender PSEL, Taruhan Tata Kelola Energi Sampah

Hamdani S Rukiah05 mins

INDONESIA memasuki fase krusial dalam agenda pengolahan sampah perkotaan. Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) tahap pertama resmi masuk fase tender. Sebanyak 24 perusahaan dari Tiongkok, Prancis, Jepang, Singapura, dan Hongkong bersaing memperebutkan proyek di Bali, Bogor, Bekasi, dan Yogyakarta. Ini bukan sekadar tender infrastruktur. Ini adalah uji arah kebijakan energi-sampah Indonesia untuk tiga…

Baca Selengkapnya...

Pelajaran Perlindungan Ekosistem Laut dari PLTN Hinkley Point C

Hamdani S Rukiah06 mins

PEMBANGKIT listrik tenaga nuklir kerap diposisikan sebagai solusi energi rendah karbon berskala besar. Namun di balik narasi pengurangan emisi, proyek nuklir juga membawa tantangan ekologis yang jarang dibahas secara rinci. Kasus Hinkley Point C di Inggris menunjukkan bagaimana persoalan itu mulai dijawab dengan pendekatan yang lebih presisi dan berbasis sains. Proyek PLTN yang dioperasikan oleh…

Baca Selengkapnya...

Jakarta dan Bayang-bayang Kebangkrutan Air Perkotaan

R Bestian06 mins

JAKARTA kini masuk kategori kota dengan tekanan air ekstrem. Status ini menempatkannya sejajar dengan London dan Bangkok. Masalahnya bukan sekadar kekurangan hujan. Akar persoalannya adalah cara kota mengelola air. Pemetaan global terbaru terhadap kota-kota besar menunjukkan separuh dari 100 kota terbesar dunia hidup dalam kondisi water stress tinggi. Artinya, pengambilan air hampir menyamai, bahkan melampaui,…

Baca Selengkapnya...

Pencabutan Izin Hutan, Keputusan Politik vs Administrasi Negara

Hamdani S Rukiah06 mins

KEPUTUSAN negara mencabut izin pengelolaan hutan terhadap 28 perusahaan memantik pertanyaan publik yang sah, siapa sebenarnya yang berwenang mencabut izin, dan di mana posisi Presiden dalam struktur administrasi negara? Pertanyaan ini bukan sekadar teknis, melainkan menyentuh inti tata kelola sumber daya alam dan kredibilitas kebijakan lingkungan Indonesia. Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas…

Baca Selengkapnya...

Cabut Izin Hutan, Negara Diuji dalam Tata Kelola

R Bestian05 mins

KEPUTUSAN negara mencabut izin 28 perusahaan di kawasan hutan Sumatera menandai eskalasi baru dalam penertiban sektor kehutanan. Namun, di balik langkah tegas itu, pertanyaan kebijakan justru menguat, seberapa transparan prosesnya, dan sejauh mana negara siap menanggung konsekuensi ekologisnya? Pencabutan izin diumumkan setelah audit Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), menyusul banjir dan longsor di…

Baca Selengkapnya...

Negara Membuka Peta Tambang Ilegal dan Sawit di Kawasan Hutan

Hamdani S Rukiah05 mins

NEGARA akhirnya membuka angka yang selama ini hanya beredar sebagai dugaan.Kementerian Kehutanan memaparkan luasan pertambangan di kawasan hutan yang mencapai 296.807 hektare. Hampir dua pertiganya tidak berizin. Data ini adalah potret tata kelola sumber daya alam yang rapuh di jantung kawasan hutan Indonesia. Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menyebut, dari total bukaan tambang tersebut, 191.790…

Baca Selengkapnya...

Bunker Nuklir Inggris Tergerus Erosi, Alarm Dini bagi Kebijakan Pesisir Indonesia

Hamdani S Rukiah05 mins

SEBUAH bunker nuklir era Perang Dingin di pesisir East Yorkshire, Inggris, kini berada di ambang kehancuran. Bangunan bata merah yang berdiri di tepi tebing itu diperkirakan hanya tinggal menunggu hari sebelum runtuh ke Laut Utara. Penyebabnya bukan konflik geopolitik, melainkan erosi pesisir yang berlangsung cepat dan konsisten. Ironinya kuat. Struktur yang dirancang untuk bertahan dari…

Baca Selengkapnya...

Gugatan Rp4,8 Triliun, Negara Mulai Menagih Biaya Ekologi Sumatra

Hamdani S Rukiah06 mins

ANGKA itu berdiri sendiri di awal. Rp4,8 triliun. Nilai gugatan perdata yang diajukan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terhadap enam perusahaan yang beroperasi di Sumatra Utara. Negara menyebutnya sebagai biaya kerusakan ekologi akibat banjir dan longsor yang berulang. Dari total tersebut, Rp4,66 triliun diklaim sebagai kerugian lingkungan. Sisanya, Rp178 miliar, dialokasikan untuk pemulihan ekosistem. Gugatan menyasar…

Baca Selengkapnya...

Pasca-Bencana Sumatra, Negara Uji Ulang Strategi Pengawasan Hutan

Hamdani S Rukiah05 mins

BENCANA ekologis yang beruntun di Sumatra kembali menyingkap persoalan lama dalam tata kelola hutan Indonesia. Banjir dan longsor tidak hanya dipicu oleh cuaca ekstrem, tetapi juga oleh lemahnya pengawasan kawasan hutan dan ketidaksinkronan kebijakan ruang. Di tengah tekanan itu, pemerintah mulai mengajukan koreksi struktural. Dalam rapat kerja pemulihan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan pascabencana Sumatra…

Baca Selengkapnya...