Pencabutan Izin Hutan, Keputusan Politik vs Administrasi Negara

KEPUTUSAN negara mencabut izin pengelolaan hutan terhadap 28 perusahaan memantik pertanyaan publik yang sah, siapa sebenarnya yang berwenang mencabut izin, dan di mana posisi Presiden dalam struktur administrasi negara? Pertanyaan ini bukan sekadar teknis, melainkan menyentuh inti tata kelola sumber daya alam dan kredibilitas kebijakan lingkungan Indonesia. Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas…

Baca Selengkapnya...

Cabut Izin Hutan, Negara Diuji dalam Tata Kelola

KEPUTUSAN negara mencabut izin 28 perusahaan di kawasan hutan Sumatera menandai eskalasi baru dalam penertiban sektor kehutanan. Namun, di balik langkah tegas itu, pertanyaan kebijakan justru menguat, seberapa transparan prosesnya, dan sejauh mana negara siap menanggung konsekuensi ekologisnya? Pencabutan izin diumumkan setelah audit Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), menyusul banjir dan longsor di…

Baca Selengkapnya...

Negara Membuka Peta Tambang Ilegal dan Sawit di Kawasan Hutan

NEGARA akhirnya membuka angka yang selama ini hanya beredar sebagai dugaan.Kementerian Kehutanan memaparkan luasan pertambangan di kawasan hutan yang mencapai 296.807 hektare. Hampir dua pertiganya tidak berizin. Data ini adalah potret tata kelola sumber daya alam yang rapuh di jantung kawasan hutan Indonesia. Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menyebut, dari total bukaan tambang tersebut, 191.790…

Baca Selengkapnya...

Bunker Nuklir Inggris Tergerus Erosi, Alarm Dini bagi Kebijakan Pesisir Indonesia

SEBUAH bunker nuklir era Perang Dingin di pesisir East Yorkshire, Inggris, kini berada di ambang kehancuran. Bangunan bata merah yang berdiri di tepi tebing itu diperkirakan hanya tinggal menunggu hari sebelum runtuh ke Laut Utara. Penyebabnya bukan konflik geopolitik, melainkan erosi pesisir yang berlangsung cepat dan konsisten. Ironinya kuat. Struktur yang dirancang untuk bertahan dari…

Baca Selengkapnya...

Gugatan Rp4,8 Triliun, Negara Mulai Menagih Biaya Ekologi Sumatra

ANGKA itu berdiri sendiri di awal. Rp4,8 triliun. Nilai gugatan perdata yang diajukan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terhadap enam perusahaan yang beroperasi di Sumatra Utara. Negara menyebutnya sebagai biaya kerusakan ekologi akibat banjir dan longsor yang berulang. Dari total tersebut, Rp4,66 triliun diklaim sebagai kerugian lingkungan. Sisanya, Rp178 miliar, dialokasikan untuk pemulihan ekosistem. Gugatan menyasar…

Baca Selengkapnya...

Pasca-Bencana Sumatra, Negara Uji Ulang Strategi Pengawasan Hutan

BENCANA ekologis yang beruntun di Sumatra kembali menyingkap persoalan lama dalam tata kelola hutan Indonesia. Banjir dan longsor tidak hanya dipicu oleh cuaca ekstrem, tetapi juga oleh lemahnya pengawasan kawasan hutan dan ketidaksinkronan kebijakan ruang. Di tengah tekanan itu, pemerintah mulai mengajukan koreksi struktural. Dalam rapat kerja pemulihan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan pascabencana Sumatra…

Baca Selengkapnya...

Merawat Gunung sebagai Infrastruktur Publik

GUNUNG kerap dipersepsikan sebagai ruang bebas, liar, alami, dan berdiri di luar jangkauan kebijakan publik. Namun di sejumlah negara Nordik, terutama Norwegia, pendekatan itu tidak lagi relevan. Jalur gunung diperlakukan sebagai infrastruktur publik. Dirawat, diawasi, dan dikelola secara sistematis demi menjaga keselamatan manusia sekaligus stabilitas ekosistem. Pendekatan ini terlihat dari praktik perawatan jalur pendakian yang…

Baca Selengkapnya...

Risiko Ekologis Sumatra dalam Proyeksi 2050

PULAU Sumatra sedang berada di garis depan krisis biodiversitas Indonesia. Bukan sekadar isu konservasi, tetapi persoalan strategis yang menyentuh tata kelola pembangunan, kebijakan iklim, dan masa depan ekonomi berbasis sumber daya alam. Data terbaru menunjukkan Sumatra mencatat laju kehilangan keanekaragaman hayati tertinggi dibandingkan wilayah besar lain di Indonesia. Temuan ini menggeser persepsi lama yang selama…

Baca Selengkapnya...

Indonesia di Puncak Deforestasi Tambang, Harga Tersembunyi Transisi Energi

TRANSISI energi global terus melaju. Kendaraan listrik, panel surya, dan turbin angin diproyeksikan menjadi tulang punggung ekonomi rendah karbon. Namun di hulu rantai pasoknya, muncul paradoks yang kian sulit diabaikan. Indonesia kini tercatat sebagai negara dengan deforestasi tambang tertinggi di dunia, sebuah fakta yang menempatkan agenda energi bersih dalam sorotan baru. Sekitar 21,7 persen dari…

Baca Selengkapnya...

Harimau Sumatra dan Krisis yang Tak Terlihat di Balik Hutan Leuser

KEBERLANGSUNGAN harimau Sumatra kerap dibaca melalui satu indikator utama, yakni luas hutan yang tersisa. Logikanya sederhana. Selama hutan berdiri, predator puncak ini akan bertahan. Namun riset terbaru menunjukkan asumsi itu tidak lagi cukup. Penelitian yang dimuat dalam Nature Conservation pada Juli 2025 mengungkap satu variabel kunci yang kerap luput dari kebijakan konservasi, ketersediaan mangsa. Tanpa…

Baca Selengkapnya...