Merawat Gunung sebagai Infrastruktur Publik

GUNUNG kerap dipersepsikan sebagai ruang bebas, liar, alami, dan berdiri di luar jangkauan kebijakan publik. Namun di sejumlah negara Nordik, terutama Norwegia, pendekatan itu tidak lagi relevan. Jalur gunung diperlakukan sebagai infrastruktur publik. Dirawat, diawasi, dan dikelola secara sistematis demi menjaga keselamatan manusia sekaligus stabilitas ekosistem. Pendekatan ini terlihat dari praktik perawatan jalur pendakian yang…

Baca Selengkapnya...

Risiko Ekologis Sumatra dalam Proyeksi 2050

PULAU Sumatra sedang berada di garis depan krisis biodiversitas Indonesia. Bukan sekadar isu konservasi, tetapi persoalan strategis yang menyentuh tata kelola pembangunan, kebijakan iklim, dan masa depan ekonomi berbasis sumber daya alam. Data terbaru menunjukkan Sumatra mencatat laju kehilangan keanekaragaman hayati tertinggi dibandingkan wilayah besar lain di Indonesia. Temuan ini menggeser persepsi lama yang selama…

Baca Selengkapnya...

Indonesia di Puncak Deforestasi Tambang, Harga Tersembunyi Transisi Energi

TRANSISI energi global terus melaju. Kendaraan listrik, panel surya, dan turbin angin diproyeksikan menjadi tulang punggung ekonomi rendah karbon. Namun di hulu rantai pasoknya, muncul paradoks yang kian sulit diabaikan. Indonesia kini tercatat sebagai negara dengan deforestasi tambang tertinggi di dunia, sebuah fakta yang menempatkan agenda energi bersih dalam sorotan baru. Sekitar 21,7 persen dari…

Baca Selengkapnya...

Harimau Sumatra dan Krisis yang Tak Terlihat di Balik Hutan Leuser

KEBERLANGSUNGAN harimau Sumatra kerap dibaca melalui satu indikator utama, yakni luas hutan yang tersisa. Logikanya sederhana. Selama hutan berdiri, predator puncak ini akan bertahan. Namun riset terbaru menunjukkan asumsi itu tidak lagi cukup. Penelitian yang dimuat dalam Nature Conservation pada Juli 2025 mengungkap satu variabel kunci yang kerap luput dari kebijakan konservasi, ketersediaan mangsa. Tanpa…

Baca Selengkapnya...

Rp6,6 T Hari Ini, Rp142 T Menunggu: Seriusnya Persoalan Tata Kelola Kawasan Hutan

UANG Rp6,6 triliun yang ditampilkan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung bukan sekadar tumpukan uang. Itu adalah penanda keterlambatan negara. Uang itu baru muncul setelah pelanggaran kawasan hutan berlangsung bertahun-tahun, melibatkan jutaan hektare lahan, dan menciptakan kerugian ekologis yang tak sepenuhnya bisa dipulihkan. Dari sisi fiskal, angka ini terlihat besar. Namun dari perspektif kebijakan, Rp6,6 triliun…

Baca Selengkapnya...

Karbon Masuk Taman Nasional, Ujian Baru Konservasi Way Kambas

RENCANA perubahan zonasi di Taman Nasional Way Kambas (TNWK) membuka perdebatan serius dalam tata kelola konservasi Indonesia. Di satu sisi, pemerintah mendorong pemanfaatan jasa lingkungan karbon sebagai instrumen perlindungan dan rehabilitasi. Di sisi lain, organisasi lingkungan melihatnya sebagai kemunduran prinsipil dalam pengelolaan kawasan pelestarian alam. Melalui Balai TN Way Kambas, Kementerian Kehutanan merancang penetapan sekitar…

Baca Selengkapnya...

Moratorium Izin SDA di Tengah Krisis Ekologis Sumatra

PEMERINTAH memilih menahan rem. Sepanjang tahun ini, tidak ada penerbitan maupun perpanjangan izin di sektor kehutanan, pertanahan, dan energi. Kebijakan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh pengelolaan sumber daya alam nasional. Keputusan ini hadir pada momen krusial. Banjir bandang dan tanah longsor masih melanda Sumatra. Aceh, Sumatra…

Baca Selengkapnya...

Denda Rp 6,5 Miliar per Hektare, Ujian Serius Penertiban Tambang di Kawasan Hutan

PERINGATAN itu akhirnya datang dengan angka yang tegas.Pemerintah menaikkan standar sanksi bagi pertambangan yang merusak kawasan hutan. Tidak lagi sebatas teguran administratif. Kali ini, izin bisa dicabut. Denda bisa mencapai Rp 6,5 miliar per hektare. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan pesan keras tersebut kepada pelaku usaha tambang. Negara, kata dia,…

Baca Selengkapnya...

Jejak Alih Fungsi Lahan di Balik Banjir Besar Sumatra

BENCANA besar yang menimpa Sumatra akhir tahun ini membuka sesuatu yang lebih dalam dari sekadar curah hujan ekstrem. Di balik banjir yang menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, ada pola tutupan lahan yang berubah cepat, degradasi hulu yang tak terkendali, dan DAS yang kini kehilangan kemampuan dasarnya untuk menyerap air. Data terbaru dari Kementerian…

Baca Selengkapnya...

Revisi Perda Udara Jadi Kunci Jakarta Atasi Polusi Aglomerasi

HAMPIR dua dekade berlalu sejak Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara disahkan. Namun, peraturan yang seharusnya menjadi benteng melindungi warga ibu kota dari udara kotor itu kini dianggap usang dan tak lagi relevan menghadapi tantangan polusi udara metropolitan yang kian kompleks. Desakan agar Perda tersebut direvisi kembali mencuat…

Baca Selengkapnya...