UANG Rp6,6 triliun yang ditampilkan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung bukan sekadar tumpukan uang. Itu adalah penanda keterlambatan negara. Uang itu baru muncul setelah pelanggaran kawasan hutan berlangsung bertahun-tahun, melibatkan jutaan hektare lahan, dan menciptakan kerugian ekologis yang tak sepenuhnya bisa dipulihkan. Dari sisi fiskal, angka ini terlihat besar. Namun dari perspektif kebijakan, Rp6,6 triliun…
RENCANA perubahan zonasi di Taman Nasional Way Kambas (TNWK) membuka perdebatan serius dalam tata kelola konservasi Indonesia. Di satu sisi, pemerintah mendorong pemanfaatan jasa lingkungan karbon sebagai instrumen perlindungan dan rehabilitasi. Di sisi lain, organisasi lingkungan melihatnya sebagai kemunduran prinsipil dalam pengelolaan kawasan pelestarian alam. Melalui Balai TN Way Kambas, Kementerian Kehutanan merancang penetapan sekitar…
PEMERINTAH memilih menahan rem. Sepanjang tahun ini, tidak ada penerbitan maupun perpanjangan izin di sektor kehutanan, pertanahan, dan energi. Kebijakan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh pengelolaan sumber daya alam nasional. Keputusan ini hadir pada momen krusial. Banjir bandang dan tanah longsor masih melanda Sumatra. Aceh, Sumatra…
PERINGATAN itu akhirnya datang dengan angka yang tegas.Pemerintah menaikkan standar sanksi bagi pertambangan yang merusak kawasan hutan. Tidak lagi sebatas teguran administratif. Kali ini, izin bisa dicabut. Denda bisa mencapai Rp 6,5 miliar per hektare. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan pesan keras tersebut kepada pelaku usaha tambang. Negara, kata dia,…
BENCANA besar yang menimpa Sumatra akhir tahun ini membuka sesuatu yang lebih dalam dari sekadar curah hujan ekstrem. Di balik banjir yang menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, ada pola tutupan lahan yang berubah cepat, degradasi hulu yang tak terkendali, dan DAS yang kini kehilangan kemampuan dasarnya untuk menyerap air. Data terbaru dari Kementerian…
HAMPIR dua dekade berlalu sejak Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara disahkan. Namun, peraturan yang seharusnya menjadi benteng melindungi warga ibu kota dari udara kotor itu kini dianggap usang dan tak lagi relevan menghadapi tantangan polusi udara metropolitan yang kian kompleks. Desakan agar Perda tersebut direvisi kembali mencuat…
SELAMA lebih dari empat dekade, Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat (NOAA) menjadi rujukan utama dalam menghitung kerugian akibat bencana cuaca ekstrem. Namun kini, dunia kehilangan salah satu sistem peringatan dini terpentingnya. NOAA resmi menyatakan akan berhenti memperbarui Billion-Dollar Weather and Climate Disasters Database, yang sebelumnya mencatat dampak finansial dari peristiwa seperti badai, kebakaran…
MENTERI Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penerapan nilai ekonomi karbon di Indonesia. Kebijakan ini menjadi krusial dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin mendesak. Dalam sebuah pernyataan setelah serah terima jabatan pada 22 Oktober 2024, Hanif menyampaikan bahwa penetapan batas atas emisi menjadi langkah…
