ALBANIA kembali jadi sorotan. Negara Balkan dengan populasi 2,8 juta jiwa itu meluncurkan eksperimen pemerintahan paling berani, yakni menunjuk menteri berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mengawasi tender publik. Sosok virtual bernama Diella kini resmi berpidato di parlemen, menandai babak baru dalam perdebatan antara inovasi digital dan tata kelola negara.
AI Sebagai Instrumen Governance
Dalam pidato perdananya, Diella menegaskan posisinya bukan untuk menggantikan manusia. “Bahaya nyata bagi konstitusi bukanlah mesin, melainkan keputusan tidak manusiawi dari mereka yang berkuasa,” ujar Diella dalam video resmi, dikutip AFP.
Pernyataan itu mempertegas mandat utama, mengawasi penggunaan anggaran publik agar lebih transparan. Perdana Menteri Edi Rama, arsitek di balik eksperimen ini, percaya AI akan memutus mata rantai praktik korupsi. “Setiap tender publik akan 100 persen bebas korupsi dan sepenuhnya transparan,” kata Rama, sebagaimana ditulis Reuters.
Antara Harapan dan Skeptisisme
Secara historis, Albania masih menghadapi persoalan serius dalam tata kelola. Transparency International menempatkan negara ini di peringkat ke-80 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi. Tidak heran, Rama berusaha menunjukkan komitmen politik melalui inovasi teknologi.
Namun, langkah ini memicu resistensi keras. Oposisi menilai posisi menteri AI bertentangan dengan konstitusi. Mantan perdana menteri Sali Berisha bahkan menyebut penunjukan ini hanya pencitraan. “Siapa yang akan mengendalikan Diella? Tidak mungkin memberantas korupsi dengan bot,” ujarnya, dilansir AP News.
Partai Demokrat berjanji membawa kasus ini ke Mahkamah Konstitusi. Sengketa ini bisa jadi preseden penting. A Apakah negara boleh memberikan kewenangan formal pada entitas non-manusia dalam struktur pemerintahan.
Implikasi ESG dan Tata Kelola Publik
Dari perspektif governance, eksperimen Albania membuka diskursus baru. Jika berhasil, AI bisa menjadi instrumen untuk memperkuat prinsip transparency, accountability, dan fairness yang menjadi pilar ESG.
Namun risikonya besar. Pertama, soal akuntabilitas. Siapa yang bertanggung jawab jika AI membuat keputusan keliru? Kedua, konstitusionalitas. Apakah legitimasi politik bisa diberikan pada entitas buatan? Ketiga, etika publik. Apakah warga siap menerima mesin sebagai aktor pengambil keputusan?
Baca juga: Menteri Virtual Albania dan Masa Depan ESG Governance di Sektor Publik
Sebagian analis menilai, keberhasilan atau kegagalan Diella akan berdampak pada citra Albania dalam proses aksesi ke Uni Eropa. UE menuntut reformasi hukum dan pemberantasan korupsi sebagai syarat masuk blok pada 2030. Dengan demikian, Diella bukan sekadar eksperimen teknologi, melainkan taruhan diplomasi dan reputasi negara.
Menuju Era Hybrid Governance?
Apakah ini awal era hybrid governance, di mana mesin dan manusia berbagi peran dalam birokrasi? Atau justru jebakan baru yang bisa menimbulkan krisis legitimasi politik?
Pidato perdana Diella membuka pertanyaan besar. Bagaimana menyeimbangkan inovasi dengan prinsip demokrasi? Jawaban Albania bisa jadi cermin bagi negara lain yang sedang mencari cara baru menata birokrasi di tengah tuntutan transparansi dan disrupsi teknologi. ***
- Foto: Nadia N/ SustainReview – Antarmuka e-Albania menampilkan avatar Diella, asisten virtual berbasis AI yang kini dipercaya pemerintah Albania sebagai menteri untuk mengawasi tender publik.
