Negara Mulai Membatasi Gugatan Iklim, ESG Global Masuk Babak Baru

PEMERINTAH New Zealand mulai mengubah arah tata kelola iklim global. Bukan dengan mengurangi target emisi, melainkan dengan membatasi jalur gugatan hukum terhadap perusahaan penghasil emisi besar. Pemerintah negara itu berencana merevisi Climate Change Response Act 2002 untuk menghentikan pengadilan memproses gugatan perdata terkait dampak perubahan iklim terhadap korporasi. Langkah tersebut langsung memicu perdebatan global tentang…

Baca Selengkapnya...

Risiko Iklim Kini Masuk Dashboard Bisnis

RISIKO iklim kini mulai bergeser dari isu lingkungan menjadi variabel bisnis yang dihitung secara serius oleh perusahaan. Bukan hanya soal citra keberlanjutan, tetapi menyangkut operasional, rantai pasok, aset, hingga akses pembiayaan di masa depan. Perubahan arah itu mulai terlihat dari meningkatnya kebutuhan industri terhadap pemetaan risiko iklim berbasis data. Dunia usaha tidak lagi cukup hanya…

Baca Selengkapnya...

Eropa Menyederhanakan ESG, dari Beban Pelaporan ke Manajemen Risiko

PENYEDERHANAAN pelaporan ESG oleh European Banking Authority bukanlah pelonggaran standar, melainkan pergeseran fokus dari kepatuhan administratif ke manajemen risiko yang lebih efektif dan proporsional. Langkah ini muncul di tengah satu realitas, kompleksitas regulasi ESG mulai menjadi beban operasional, bahkan bagi sistem perbankan yang matang seperti Uni Eropa. Dari Data ke Risiko Selama beberapa tahun terakhir,…

Baca Selengkapnya...

ESG: Mengapa Standar Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Semakin Penting bagi Bisnis

DALAM beberapa tahun terakhir, ESG tidak lagi dipandang sebagai isu reputasi. Tapi, mulai berfungsi sebagai alat seleksi modal, menentukan perusahaan mana yang layak didanai, dipercaya, dan bertahan dalam ekonomi global yang semakin menuntut transparansi. ESG adalah kerangka penilaian yang mengukur kinerja perusahaan dari tiga aspek utama, lingkungan (Environmental), sosial (Social), dan tata kelola (Governance). Konsep…

Baca Selengkapnya...

Pelaporan ESG Surut, Risiko Tata Kelola Global Menguat

Transparansi sukarela melemah, tekanan hukum naik, dan implikasinya mulai menjalar ke rantai pasok Indonesia PENURUNAN laporan keberlanjutan di Amerika Serikat menandai perubahan struktural dalam tata kelola korporasi global. Perusahaan mulai menahan transparansi akibat meningkatnya risiko hukum dan melemahnya tekanan investor, yang pada akhirnya berpotensi mempersempit visibilitas rantai pasok global, termasuk yang melibatkan Indonesia. Analisis The…

Baca Selengkapnya...

Target Emisi Kini Jadi Norma, 10.000 Korporasi Masuk Standar Sains SBTi Global

AWAL 2026 menandai fase baru aksi iklim korporasi global. Untuk pertama kalinya, 10.000 perusahaan telah memiliki target penurunan emisi yang divalidasi selaras jalur net-zero 2050 oleh Science Based Targets initiative (SBTi). Angka ini menunjukkan perubahan standar tata kelola bisnis global, dari janji iklim sukarela menuju kewajiban strategis berbasis sains. Perkembangan ini dilaporkan luas dalam ekosistem…

Baca Selengkapnya...

Kontradiksi Fosil Hantui Ambisi Australia Naikkan Target Emisi 2035

Di tengah janji pemangkasan emisi hingga 70% pada 2035, Australia masih beri izin operasi proyek gas hingga 2070. Ambisi besar, tapi bayang-bayang fosil tak hilang. AUSTRALIA resmi menaikkan target iklimnya, pemangkasan emisi 62–70% pada 2035 dibanding level 2005. Lompatan signifikan ini melampaui target sebelumnya, 43% pada 2030. Perdana Menteri Anthony Albanese menyebut komitmen ini sebagai…

Baca Selengkapnya...

Diella dan Babak Baru Governance Albania, Antara Inovasi AI dan Sengketa Konstitusi

ALBANIA kembali jadi sorotan. Negara Balkan dengan populasi 2,8 juta jiwa itu meluncurkan eksperimen pemerintahan paling berani, yakni menunjuk menteri berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mengawasi tender publik. Sosok virtual bernama Diella kini resmi berpidato di parlemen, menandai babak baru dalam perdebatan antara inovasi digital dan tata kelola negara. AI Sebagai Instrumen Governance Dalam pidato…

Baca Selengkapnya...

Ketika Politik Menabrak ESG, Putusan Texas dan Pelajaran untuk Indonesia

LANGKAH Texas untuk membatasi penggunaan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam rekomendasi proxy menghadapi tembok hukum. Seorang hakim federal di Amerika Serikat memutuskan menunda berlakunya Senate Bill 2337, regulasi yang seharusnya efektif pada 1 September 2025. Putusan ini bukan sekadar urusan lokal Texas. Dampaknya bergaung hingga ranah tata kelola investasi global, termasuk bagi…

Baca Selengkapnya...

Zakat Hijau, Pilar Baru Keuangan Syariah Berkelanjutan

ZAKAT bukan lagi sekadar instrumen sosial. Kini, zakat juga dapat menjadi motor penggerak keberlanjutan. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia, dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menggagas konsep zakat hijau atau green zakat. Kerangka kerja ini dirancang untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam ekosistem zakat nasional. Transformasi Zakat Menuju…

Baca Selengkapnya...