MANGROVE dunia membawa kabar yang sekilas menggembirakan.
Dalam empat dekade terakhir, tutupan mangrove global tercatat bertambah 47.707 hektare. Laju kehilangan juga mulai melambat. Regenerasi alami dan restorasi menunjukkan hasil di sejumlah wilayah.
Namun, kabar baik itu menyimpan peringatan besar bagi Indonesia.
Pembaruan Global Mangrove Watch atau GMW 4.1 mencatat Indonesia kehilangan sekitar 2.043 kilometer persegi tutupan mangrove sejak 1985. Luas itu setara dengan 204.300 hektare.
Artinya, kehilangan kumulatif di Indonesia mencapai lebih dari empat kali pertambahan tutupan mangrove yang tercatat secara global selama periode tersebut.
Perbandingan itu tidak berarti seluruh kehilangan di Indonesia terjadi secara bersamaan atau tidak disertai pertumbuhan di tempat lain. Namun, angkanya cukup untuk menunjukkan satu hal. Negara dengan mangrove terluas di dunia belum bisa merasa aman.
Menjaga Seperlima Mangrove Dunia
Indonesia memiliki sekitar 3,45 juta hektare mangrove. Luasan itu mewakili sekitar 23 persen mangrove dunia. Sekitar 2,73 juta hektare atau 80 persennya berada di dalam kawasan hutan.
Posisi tersebut membuat kebijakan mangrove Indonesia tidak hanya penting secara nasional.
Keberhasilan atau kegagalan Indonesia menjaga mangrove akan ikut menentukan perlindungan pesisir, penyimpanan karbon, keanekaragaman hayati, dan ketahanan masyarakat pesisir pada skala global.
Baca juga: Gambut dan Mangrove, Solusi Iklim yang Terlupakan di Asia Tenggara
Pembaruan GMW menunjukkan tutupan mangrove di Indonesia cenderung lebih stabil sejak 2015. Pemerintah juga terus menjalankan rehabilitasi melalui berbagai program.
Proyek Mangroves for Coastal Resilience atau M4CR, misalnya, menargetkan pemulihan 41.000 hektare mangrove hingga 2027 di Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
Pada 2024, program tersebut melaksanakan penanaman di area seluas 13.307 hektare. Pada 2025, penanaman dilanjutkan pada 2.267 hektare di tiga provinsi.
Angka itu menunjukkan skala intervensi yang besar. Namun, jumlah bibit dan luas penanaman belum cukup untuk membuktikan bahwa ekosistem telah pulih.
Mangrove Bukan Barisan Bibit
Banyak program rehabilitasi mangrove masih mudah tergoda oleh angka yang terlihat cepat.
Berapa juta bibit ditanam. Berapa hektare masuk laporan. Berapa kelompok masyarakat dilibatkan.
Padahal, mangrove bukan sekadar kumpulan pohon yang dapat ditanam di setiap garis pantai.
Mangrove membutuhkan kondisi pasang-surut, aliran air, jenis tanah, suplai sedimen, elevasi, dan spesies yang sesuai. Bibit dapat ditanam dalam jumlah besar, tetapi gagal bertahan apabila akar persoalan ekologisnya tidak diperbaiki.
Wetlands International mengingatkan bahwa banyak proyek penanaman berskala besar gagal membentuk ekosistem yang berfungsi secara alami. Karena itu, restorasi harus memulihkan konektivitas hidrologis dan membuka ruang bagi regenerasi alami, bukan hanya mengejar jumlah bibit.
Ukuran keberhasilan pun harus berubah.
Bukan hanya luas yang ditanam, tetapi tingkat kelangsungan hidup, regenerasi alami, kembalinya biota, kemampuan meredam abrasi, penyimpanan karbon, serta manfaat yang diterima masyarakat pesisir.
Mangrove muda hasil penanaman juga tidak otomatis dapat menggantikan mangrove alami yang telah matang. Kehilangan hutan mangrove lama dapat menghapus fungsi ekologis yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terbentuk kembali.
Ketika Pertumbuhan Juga Menjadi Peringatan
Pembaruan GMW membawa paradoks lain.
Sebagian pertambahan mangrove ditemukan di sekitar sungai dan delta. Namun, pertumbuhan itu diduga tidak selalu berasal dari membaiknya kondisi lingkungan.
Deforestasi dan pertambangan di daerah hulu dapat meningkatkan erosi. Material tanah kemudian dibawa sungai menuju muara, membentuk endapan baru yang memungkinkan mangrove tumbuh.
Dengan kata lain, mangrove dapat bertambah di hilir ketika hutan lain sedang hilang di hulu.
Baca juga: Mangrove, Solusi Alami Hemat $855 Miliar untuk Banjir
Fenomena itu menunjukkan mengapa angka tutupan tidak boleh dibaca sendirian.
Peta dapat memperlihatkan kawasan hijau yang baru tumbuh. Kebijakan harus menjelaskan penyebab kemunculannya, kualitas ekologinya, serta kerusakan yang mungkin terjadi di bentang alam lain.
Pengelolaan mangrove karena itu tidak dapat berhenti pada garis pantai. Ia harus terhubung dengan tata kelola sungai, daerah aliran sungai, pertambangan, perkebunan, tambak, hingga pembangunan pesisir.
Peta Lebih Tajam, Respons Harus Lebih Cepat
GMW 4.1 membawa kemampuan pemantauan yang jauh lebih kuat.
Peta dasarnya memiliki akurasi sekitar 93 persen dan tersedia hingga kondisi 2025. Resolusinya mencapai 10 meter, enam kali lebih detail dibandingkan versi sebelumnya. Sementara itu, data kehilangan dan pemulihan mencakup periode 1985–2025.
Platform tersebut juga menyediakan peringatan kehilangan mangrove yang diperbarui setiap bulan.
Baca juga: Pantura Perlu Tanggul, tapi Mangrove Tak Boleh Kalah
Teknologi ini membuka peluang bagi pemerintah untuk bergerak sebelum kehilangan menjadi terlalu luas. Kawasan yang dibuka dapat dideteksi, penyebabnya ditelusuri, dan pengawasan diarahkan ke lokasi yang paling rentan.
Namun, peta yang lebih tajam hanya akan berguna apabila diikuti respons kebijakan yang sama tajamnya.
Indonesia tidak kekurangan kegiatan penanaman. Tantangan berikutnya adalah memastikan mangrove lama tidak terus hilang ketika mangrove baru sedang ditanam.
Karena keberhasilan restorasi tidak diukur pada hari bibit masuk ke lumpur.
Keberhasilan baru terlihat ketika pesisir kembali terlindungi, ekosistem kembali bekerja, dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya dalam jangka panjang. ***
- Foto: Arie Rachmat/ Pexels – Mangrove di Jakarta menunjukkan besarnya nilai ekosistem pesisir Indonesia. Namun, kekayaan itu belum menghapus tekanan kehilangan yang berlangsung selama puluhan tahun.
