Erupsi Anak Krakatau baru saja melumpuhkan penerbangan dan mengusik kehidupan hingga ratusan kilometer dari kawah. Namun, di negara dengan 127 gunung api aktif, kelengkapan sistem pemantauan masih belum merata. Keselamatan warga pun berisiko ditentukan oleh tempat mereka tinggal.
ABU Anak Krakatau tidak berhenti di sekitar Selat Sunda.
Material vulkanik itu mencapai jalur penerbangan, menutup bandara, menghentikan sekolah, mengganggu nelayan, dan memaksa ribuan orang mengubah rencana perjalanan. Dampaknya bahkan terasa di Jakarta, jauh dari tubuh gunung yang sedang bergejolak.
Lebih dari 1.500 penerbangan dan sekitar 170.000 penumpang terdampak di delapan bandara. Di Bandara Soekarno-Hatta saja, hampir 1.000 penerbangan terkena gangguan.
Peristiwa itu menunjukkan satu hal penting. Erupsi gunung api bukan hanya persoalan warga yang tinggal di lereng. Tapi, dapat menjalar menjadi gangguan transportasi, kesehatan, pendidikan, pariwisata, dan rantai pasok.
Namun, di balik besarnya risiko tersebut, kemampuan Indonesia membaca perubahan aktivitas setiap gunung api belum ditopang kelengkapan teknologi yang setara.
Indonesia mempunyai 127 gunung api aktif. Sebanyak 76 di antaranya masuk Tipe A, yakni gunung api yang memiliki catatan letusan magmatik setidaknya sekali sejak 1600.
Gunung sebanyak itu tersebar dari Sumatra hingga Maluku. Akan tetapi, sistem pemantauan paling lengkap masih terkonsentrasi di satu tempat, Gunung Merapi, Yogyakarta.
Merapi Menjadi Pengecualian
Pakar vulkanologi Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, Agung Harijoko, mengatakan fasilitas pemantauan antar-gunung api di Indonesia masih berbeda.
“Yang paling lengkap ada di Gunung Merapi. Di Gunung Merapi ini pengamatannya paling lengkap, paling bagus teknologinya,” kata Agung dalam diskusi di UGM, Rabu, 9 September 2026.
Merapi memang tidak dipantau hanya melalui satu jenis alat. Aktivitas kegempaan, perubahan bentuk tubuh gunung, pergerakan kubah lava, emisi gas, suhu, hingga kondisi visual dapat dibaca melalui kombinasi instrumen.
Banyak gunung api lain belum mempunyai kelengkapan serupa.
Menurut Agung, sejumlah gunung di daerah sebenarnya telah memiliki fasilitas pemantauan yang layak. Namun, perangkatnya masih terbatas dan umumnya bertumpu pada seismometer.
Alat ini sangat penting karena peningkatan gempa vulkanik dapat menjadi penanda pergerakan magma. Tetapi, satu jenis sinyal tidak selalu cukup untuk membaca seluruh perilaku gunung api.
Gunung dapat memperlihatkan perubahan tekanan, deformasi tubuh, peningkatan suhu, perubahan komposisi gas, atau pertumbuhan kubah lava. Semakin beragam instrumen yang tersedia, semakin banyak pula gejala yang dapat dibandingkan sebelum keputusan peringatan dikeluarkan.
Baca juga: Satu Erupsi, Enam Bandara: Transportasi Kita Serapuh Apa?
Ketimpangan itu bukan berarti gunung selain Merapi tidak dipantau. Pos Pengamatan Gunung Api tetap melakukan pengamatan visual dan instrumental, sementara data dari berbagai stasiun dapat diteruskan untuk dianalisis PVMBG di Bandung.
Portal Kementerian ESDM pada 10 September 2026 mencatat lima gunung berada pada Level III atau Siaga. Tidak ada yang berstatus Level IV atau Awas. Angka itu memperlihatkan bahwa kebutuhan pemantauan tidak pernah benar-benar berhenti.
Masalahnya, keberadaan alat belum otomatis membuat warga menerima peringatan tepat waktu.
Di wilayah terpencil, akses internet, jaringan komunikasi, kesiapan pemerintah daerah, dan kepercayaan masyarakat terhadap informasi resmi menjadi bagian dari sistem keselamatan. Data boleh bergerak secara real time. Informasi kepada warga belum tentu bergerak secepat itu.
“Jadi tetap di komunikasi pentingnya,” ujar Agung.
Di sinilah kesenjangan teknologi berubah menjadi kesenjangan perlindungan.
Bukan Sekadar Membeli Alat
Memasang satu seismometer tentu berbeda dengan membangun sistem peringatan dini yang utuh.
Alat harus dirawat. Pasokan listrik dan jaringan komunikasi harus stabil. Data perlu masuk tanpa jeda. Tenaga ahli harus tersedia untuk membacanya. Informasi kemudian harus diterjemahkan menjadi keputusan yang dipahami pemerintah daerah, pengelola bandara, sekolah, rumah sakit, pelaku usaha, dan warga sekitar.
Sistem juga harus mampu bekerja ketika cuaca buruk, listrik terganggu, atau akses menuju pos pengamatan terputus.
Mantan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Dwikorita Karnawati, menilai keterbatasan fasilitas tersebut berkaitan dengan dukungan anggaran dan posisi kelembagaan PVMBG.
PVMBG saat ini merupakan unit eselon II di bawah Badan Geologi, Kementerian ESDM. Dalam struktur kementerian yang juga menangani mineral, batu bara, minyak, gas, panas bumi, dan berbagai urusan geologi, mitigasi bencana harus bersaing dengan banyak agenda lain.
“Anggarannya kurang, padahal gunung apinya makin aktif, gunung apinya banyak. Itu butuh teknologi yang benar-benar sepadan dengan tantangan yang dihadapi,” kata Dwikorita.
Baca juga: Gunung Memanas Lebih Cepat, Ancaman Baru bagi Miliaran Penduduk Dunia
Ia mengusulkan agar PVMBG bergabung dengan BMKG dan ditempatkan sebagai kedeputian, bukan meleburkan seluruh Badan Geologi. Menurutnya, pemantauan, analisis, dan peringatan dini akan lebih efektif apabila fasilitas dan kewenangannya berada dalam satu rantai komando.
Usulan itu bukan satu-satunya pilihan.
Mengubah kotak dalam bagan organisasi tidak otomatis menambah sensor, memperbaiki jaringan, menghadirkan tenaga ahli di pulau terpencil, atau memastikan sirene berfungsi. Tanpa anggaran, standar teknologi, pembagian kewenangan, dan prosedur komunikasi yang jelas, penggabungan lembaga hanya berisiko memindahkan masalah ke alamat baru.
Pemerintah karena itu perlu menjelaskan persoalan yang hendak diselesaikan. Apakah Indonesia kekurangan instrumen, tenaga pengamat, biaya perawatan, jaringan komunikasi, kewenangan, atau koordinasi antarlembaga?
Jawabannya akan menentukan apakah yang dibutuhkan adalah penguatan PVMBG, restrukturisasi kelembagaan, atau keduanya.
Keselamatan Tak Boleh Bergantung Alamat
Tidak semua gunung api harus memiliki sistem identik dengan Merapi.
Tingkat aktivitas, sejarah letusan, jumlah penduduk, karakter ancaman, aksesibilitas, serta potensi gangguan terhadap infrastruktur strategis memang berbeda. Investasi pemantauan dapat disusun berbasis risiko.
Namun, berbasis risiko tidak boleh berarti membiarkan kawasan terpencil menerima standar perlindungan yang lebih rendah hanya karena penduduknya lebih sedikit atau jauh dari pusat ekonomi.
Erupsi Anak Krakatau telah menunjukkan bahwa satu gunung dapat mengganggu aktivitas jauh melampaui batas administratifnya. Abu vulkanik dapat menutup ruang udara. Lontaran material dan awan panas mengancam kawasan sekitar. Perubahan tubuh gunung juga dapat membawa risiko tambahan bagi wilayah pesisir.
Baca juga: Merawat Gunung sebagai Infrastruktur Publik
Karena itu, ukuran kesiapan bukan sekadar berapa banyak pos yang telah berdiri. Pertanyaannya adalah berapa banyak gunung yang dipantau dengan kombinasi instrumen sesuai karakternya, berapa lama gangguan alat dapat diperbaiki, dan seberapa cepat informasi sampai kepada orang yang harus mengambil keputusan.
Indonesia hidup bersama 127 gunung api aktif. Negara tidak bisa menghapus ancamannya.
Yang dapat dilakukan adalah memastikan setiap perubahan terbaca, setiap peringatan bergerak cepat, dan setiap warga memperoleh kesempatan yang sama untuk menyelamatkan diri. Baik mereka tinggal di lereng Merapi maupun di pulau yang jauh dari Bandung dan Jakarta. ***
- Foto: Wictor Sparrow/ Pexels – Aktivitas Gunung Semeru, Jawa Timur, terlihat dari kawasan permukiman. Di negara dengan 127 gunung api aktif, kecepatan pemantauan dan penyampaian peringatan menjadi penentu keselamatan warga.
