DI TENGAH riuhnya negosiasi COP30, sebuah analisis baru mengirim pesan tegas kepada para pengambil keputusan. Dunia sedang menyusun peta jalan Net Zero di atas asumsi lahan yang tidak pernah ada. Temuan itu dirilis pada 12 November 2025 melalui The Land Gap Report 2025 yang dipimpin para peneliti Universitas Melbourne, dan langsung memicu diskusi serius di ruang-ruang negosiasi.
Intinya sederhana, tetapi menggelisahkan. Lebih dari satu miliar hektare lahan dibutuhkan untuk mengakomodasi berbagai janji penghilangan karbon global. Angka itu setara gabungan luas India dan Uni Eropa. Kapasitas riilnya? Jauh dari memadai.
Laporan tersebut, yang dikutip oleh Down to Earth, Kamis (13/11/2025), menunjukkan bahwa pemerintah di banyak negara terus menaruh harapan pada proyek berbasis lahan seperti penanaman pohon massal, bioenergi, hingga skema penangkapan karbon.
Namun para penulis memperingatkan bahwa strategi ini justru membuka risiko besar berupa penggusuran masyarakat adat, lonjakan harga pangan, dan penundaan pengurangan emisi yang semestinya dilakukan sekarang.
Realisme Net Zero yang Terbantahkan
Kate Dooley, penulis utama laporan, mengingatkan bahwa strategi penghilangan karbon tidak bisa hanya bersandar pada proyek yang memakan ruang besar.
“Negara-negara mengabaikan perlindungan hutan sebagai pilar utama tujuan iklim mereka,” kata Dooley, seraya menambahkan, “Beban utang dan struktur perdagangan global memaksa negara-negara untuk mengekspolitasi hutan agar bertahan.”
Baca juga: Aliansi Net Zero Retak Lagi
Pesan ini menggema lantang di COP30. Sebab, dunia justru sedang beradu klaim soal lahan, bukan soal perlindungan ekosistem yang tersisa. Ini berbeda dari sains yang menegaskan bahwa hutan utuh adalah penyangga paling efektif untuk mencapai stabilitas iklim.
Dua Kesenjangan yang Menganga, Lahan dan Hutan
Laporan mengidentifikasi dua “jurang” besar yang kian melebar:
1. Kesenjangan Lahan
Perbedaan antara luas lahan yang dibutuhkan untuk proyek penghilangan karbon dan apa yang benar-benar tersedia. Kesenjangan ini dipicu ketergantungan pada skema berbasis lahan dalam skala industri.
2. Kesenjangan Hutan
Komitmen mengakhiri deforestasi pada 2030 bertentangan dengan kenyataan di lapangan. Di bawah kebijakan saat ini, kerugian bisa mencapai 4 juta hektare hutan per tahun pada 2030, ditambah 16 juta hektare yang terdegradasi.
Penyebabnya tidak hanya minimnya pendanaan, tetapi juga struktur ekonomi global yang mendorong hilangnya hutan, tekanan utang, penghindaran pajak, dan aturan perdagangan yang memberi insentif pada ekspansi komoditas dan penebangan kayu.
Baca juga: Industri Hijau, Dua Langkah Strategis Indonesia Menuju Emisi Nol 2050
Rebecca Ray dari Global Development Policy Center, Boston University, menyimpulkan secara gamblang. “Ancaman terbesar bagi hutan bukanlah kurangnya pendanaan hijau, melainkan sistem ekonomi global yang menghargai eksploitasi.”
Reformasi Struktural, Jalan Keluar dari Ilusi Lahan
Para penulis laporan menawarkan serangkaian reformasi yang bertujuan menghubungkan ketahanan ekonomi dengan ketahanan ekosistem:
- Pengurangan beban utang untuk memberi ruang fiskal bagi negara berkembang membatasi deforestasi berbasis komoditas.
- Reformasi perpajakan untuk menekan aliran keuangan gelap dan memperkuat penerimaan negara.
- Revisi aturan perdagangan agar sistem pangan berkelanjutan dan petani kecil menjadi bagian pusat dari strategi iklim global.
Baca juga: Percepatan Pengakuan Hutan Adat, Strategi Baru Indonesia Lawan Kejahatan Lingkungan
Pesannya jelas, Net Zero tak bisa ditempuh dengan menukar hutan dengan perkebunan atau membebani negara rentan dengan proyek karbon berskala raksasa.
Dooley menutup temuan itu dengan pernyataan yang layak menjadi refleksi.
“Hutan adalah infrastruktur garda terdepan untuk planet yang layak huni.”
- Foto: Mauro Alixandrini/ Pexels – Bentang alam Amazon dari udara. Tekanan terhadap hutan dan kebutuhan lahan global menjadi sorotan besar dalam diskusi COP30 di Belém.
