PERDEBATAN tentang ESG kembali memasuki fase krusial. Bukan melalui fluktuasi pasar atau laporan keberlanjutan, melainkan lewat ruang sidang. Sebuah pengadilan federal di Amerika Serikat memutuskan untuk menghentikan secara permanen penerapan undang-undang anti-ESG paling agresif di Texas. Putusan ini menandai momen penting dalam tarik-menarik antara kebijakan politik, kebebasan berekspresi, dan pengelolaan risiko iklim dalam sistem keuangan modern.
Undang-undang yang dipersoalkan, Senate Bill 13 (SB 13), mewajibkan dana publik Texas menarik investasi dari lembaga keuangan yang dianggap “memboikot” industri bahan bakar fosil. Selain itu, kontraktor pemerintah diwajibkan menandatangani sertifikasi bahwa mereka tidak terlibat dalam praktik serupa. Hakim federal menilai kerangka ini melanggar prinsip konstitusional dan menciptakan ketidakpastian hukum yang serius.
Hukum Bertabrakan dengan Ideologi
Inti persoalan SB 13 terletak pada definisi “boikot” yang sangat longgar. Setiap tindakan yang dianggap merugikan perusahaan energi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, tanpa parameter yang jelas. Dalam praktiknya, ini membuka ruang bagi negara untuk menghukum lembaga keuangan bukan atas tindakan ilegal, melainkan atas pandangan, analisis risiko, atau afiliasi mereka dengan inisiatif keberlanjutan global.
Baca juga: Ketika Politik Menabrak ESG, Putusan Texas dan Pelajaran untuk Indonesia
Pengadilan menilai bahwa pendekatan tersebut membuat pelaku pasar sulit memahami batas kepatuhan. Ketika aturan tidak memberikan standar yang eksplisit, hukum kehilangan fungsi utamanya sebagai penuntun perilaku. Dalam konteks ini, regulasi justru berpotensi menjadi alat politik.
Ketika Risiko Iklim Dianggap Sikap Politik
Pemerintah Texas berargumen bahwa SB 13 mengatur perilaku komersial, bukan ekspresi. Namun pengadilan menolak klaim tersebut. Bahasa dalam undang-undang memungkinkan negara menggunakan pernyataan publik, kebijakan internal, dan keanggotaan dalam aliansi iklim sebagai dasar sanksi ekonomi.
Artinya, keputusan investasi yang berbasis penilaian risiko iklim dapat diperlakukan sebagai sikap politik yang tidak disukai negara. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa pendekatan ini bertentangan dengan prinsip kebebasan berpendapat dan menciptakan efek jera yang membungkam analisis risiko yang sah.
Biaya Publik dari Kebijakan Anti-ESG
Sejak diberlakukan pada 2021, SB 13 berdampak langsung pada pengelolaan dana publik Texas. Dana pensiun negara bagian dan Permanent School Fund diwajibkan melakukan divestasi dari lembaga keuangan yang masuk daftar hitam. Proses ini tidak hanya mempersempit pilihan manajer aset, tetapi juga meningkatkan biaya transaksi.
Baca juga: Babak Baru Green Justice, Keadilan Hijau Pertama di Indonesia
Laporan ESG News mencatat bahwa kebijakan anti-ESG Texas justru menimbulkan kerugian finansial signifikan bagi negara bagian, mencapai ratusan juta dolar dalam beberapa tahun. Temuan ini memperkuat argumen bahwa intervensi ideologis dalam investasi publik berisiko merugikan kepentingan fiskal jangka panjang.
Pelajaran Tata Kelola bagi Negara Berkembang
Putusan ini tidak mengakhiri perdebatan tentang ESG. Sebaliknya, menetapkan batas konstitusional tentang bagaimana negara boleh memengaruhi arus modal. Negara tetap memiliki ruang untuk menetapkan prioritas ekonomi, tetapi tidak dengan cara menghukum pandangan atau analisis risiko yang sah.
Baca juga: Negara Mengubah Rumus, Merusak Alam Kini Berbiaya Tinggi
Bagi Indonesia dan negara berkembang lainnya, kasus Texas menjadi cermin penting. Ketika negara semakin aktif mengarahkan pembiayaan transisi energi dan pembangunan berkelanjutan, pemisahan antara kebijakan publik dan independensi pengelolaan risiko harus dijaga. ESG bukan sekadar label ideologis. ESG adalah bahasa risiko. Dan seperti ditunjukkan putusan ini, bahasa risiko tidak bisa dibungkam oleh regulasi yang kabur. ***
- Foto: David Dibert/ Pexels – Gedung Mahkamah Agung Amerika Serikat di Washington, D.C., tempat pengujian konstitusional kebijakan negara bagian terhadap prinsip kebebasan berekspresi dan pasar.
