Hamdani S Rukiah

Ketika Rakyat Ingin Membeli Hutan, Negara Kehilangan Otoritas Ekologisnya

SERUAN patungan membeli hutan yang ramai di media sosial pascabanjir besar Sumatra bukan sekadar letupan emosi publik. Ini adalah bahasa protes baru. Singkat, simbolik, dan menyakitkan bagi negara. Ketika warga sampai berpikir untuk “membeli” hutan, ada krisis kepercayaan serius terhadap cara negara mengelola ruang hidupnya sendiri. Ajakan itu mencuat setelah banjir dan longsor melanda Aceh,…

Baca Selengkapnya...

Denda Rp 6,5 Miliar per Hektare, Ujian Serius Penertiban Tambang di Kawasan Hutan

PERINGATAN itu akhirnya datang dengan angka yang tegas.Pemerintah menaikkan standar sanksi bagi pertambangan yang merusak kawasan hutan. Tidak lagi sebatas teguran administratif. Kali ini, izin bisa dicabut. Denda bisa mencapai Rp 6,5 miliar per hektare. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan pesan keras tersebut kepada pelaku usaha tambang. Negara, kata dia,…

Baca Selengkapnya...

Banjir Menguji Tata Kelola Sawit Indonesia

KELAPA sawit menopang ekonomi Indonesia. Namun di wilayah dengan curah hujan tinggi dan lanskap yang rapuh, konsentrasi lahan justru mengubah sawit menjadi faktor risiko tata air. Di titik ini, banjir tidak lagi bisa dibaca semata sebagai bencana alam, melainkan sebagai ujian tata kelola perkebunan dan wilayah. Sejak 2006, Indonesia menyalip Malaysia sebagai produsen minyak sawit…

Baca Selengkapnya...

Software Akuntansi Karbon, Infrastruktur Baru Tata Kelola Emisi Global

Tekanan regulasi dan standar ESG memicu ledakan permintaan software akuntansi karbon. Tren ini mengubah cara perusahaan mengukur emisi dan mengelola risiko iklim. PASAR software akuntansi karbon memasuki fase percepatan baru. UnivDatos memproyeksikan pasar ini akan tumbuh dengan CAGR 22,5 persen hingga 2033, menandakan pergeseran struktural dalam tata kelola emisi global. Pemicunya jelas. Jurisdiksi besar seperti…

Baca Selengkapnya...

Limbah Sawit Jadi SAF, Tata Kelola Menentukan Arah Indonesia

KEPUTUSAN International Civil Aviation Organization (ICAO) mengesahkan Palm Oil Mill Effluent (POME) sebagai bahan baku Sustainable Aviation Fuel (SAF) menjadi titik balik penting bagi Indonesia. Selama ini POME dipandang sebagai limbah cair industri sawit. Kini, diakui sebagai feedstock strategis dengan nilai ilmiah yang terverifikasi. Pengakuan tersebut ditetapkan dalam dokumen resmi “CORSIA Default Life Cycle Emissions…

Baca Selengkapnya...

Kasus Kakek Masir dan Kesenjangan Tata Kelola Konservasi Indonesia

DI SITUBONDO, Jawa Timur, seorang pria lanjut usia bernama Masir harus menghadapi tuntutan dua tahun penjara karena memikat burung di kawasan Taman Nasional Baluran. Usianya 75 tahun. Keterlibatannya bukan bagian dari jaringan perdagangan satwa liar, bukan pula pembalakan skala besar. Ia hanya warga desa penyangga yang hidup berdampingan dengan hutan sejak kecil. Kasus ini menjadi…

Baca Selengkapnya...

Risiko Iklim Masuk Jantung Tata Kelola Keuangan Indonesia

INDONESIA memasuki fase baru dalam penataan sistem keuangan berkelanjutan. Bukan lagi sekadar memenuhi kepatuhan, regulator kini bergerak mempersempit ruang greenwashing sekaligus mendorong industri jasa keuangan menilai risiko iklim sebagai variabel inti dalam pengambilan keputusan. Perubahan ini menandai pergeseran strategis. Transparansi dan pengelolaan risiko kini menjadi arena kompetisi baru bagi lembaga keuangan. Standar Transparansi Naik Kelas…

Baca Selengkapnya...

Jejak Alih Fungsi Lahan di Balik Banjir Besar Sumatra

BENCANA besar yang menimpa Sumatra akhir tahun ini membuka sesuatu yang lebih dalam dari sekadar curah hujan ekstrem. Di balik banjir yang menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, ada pola tutupan lahan yang berubah cepat, degradasi hulu yang tak terkendali, dan DAS yang kini kehilangan kemampuan dasarnya untuk menyerap air. Data terbaru dari Kementerian…

Baca Selengkapnya...

Bank of England Perketat Aturan Risiko Iklim, Sinyal Baru bagi Stabilitas Keuangan Global

BANK of England (BoE) merilis kerangka pengawasan risiko iklim paling komprehensif sejak 2019. Kebijakan baru bertajuk Supervisory Statement 4/25 ini langsung berlaku dan menandai perubahan besar dalam cara bank serta perusahaan asuransi memahami dan mengelola dampak finansial dari krisis iklim yang makin tidak menentu. Regulator melihat satu pola konsisten. Risiko iklim meningkat lebih cepat dibanding…

Baca Selengkapnya...

Indonesia Kekurangan Bangunan Hijau, Mengapa Investasi dan Kebijakan Belum Sinkron?

INDONESIA memasuki era transisi energi dengan target besar, emisi nol bersih pada 2060. Namun salah satu sektor yang seharusnya menjadi mesin percepatan, bangunan hijau, justru berkembang pelan. Data terbaru International Finance Corporation (IFC) dan Green Building Council Indonesia (GBCI) menunjukkan, hingga Maret 2025 baru 358 bangunan yang mengantongi sertifikasi hijau. Total luasnya sekitar 10 juta…

Baca Selengkapnya...