PERDAGANGAN global sedang berubah arah. Bukan lagi soal tarif, melainkan standar.
Dalam lanskap baru ini, keberlanjutan tidak lagi menjadi pilihan reputasi. Tapi, berubah menjadi syarat masuk pasar. Uni Eropa memimpin pergeseran ini melalui kerangka regulasi seperti Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), yang mewajibkan perusahaan mengungkap dampak lingkungan dan sosial secara terukur.
Di tengah perubahan tersebut, sertifikasi B Corp muncul sebagai indikator awal. Siapa yang siap, dan siapa yang tertinggal.
Namun hingga kini, jumlah perusahaan Indonesia yang mengantongi sertifikasi ini masih sangat terbatas, sekitar 30 entitas. Angka ini mencerminkan satu hal yang lebih mendasar, kesiapan struktural bisnis Indonesia dalam membaca arah pasar global.
Dari Tarif ke Standar
Selama beberapa dekade, hambatan perdagangan diukur dari tarif dan kuota. Hari ini, ukurannya berubah.
Perusahaan tidak lagi cukup menawarkan harga kompetitif. Mereka dituntut membuktikan bahwa seluruh rantai bisnis, dari hulu hingga hilir, memenuhi standar keberlanjutan, transparansi, dan tata kelola.
CSRD menjadi salah satu titik balik. Regulasi ini secara efektif memaksa perusahaan yang ingin masuk atau terhubung dengan pasar Eropa untuk menyediakan data yang dapat diverifikasi tentang dampak mereka.
“Untuk masuk ke pasar Eropa, pertanyaannya bukan lagi harga. Tapi kesiapan terhadap CSRD,” ujar Executive Director B Market Builder Southeast Asia, Yudhi Pradhana.
Baca juga: Rekayasa HS Code dan Retaknya Arsitektur Tata Kelola Sawit Nasional
Dalam konteks ini, B Corp tidak berdiri sebagai pesaing standar lain seperti ISO 14001 atau ISO 26000. Tapi, berfungsi sebagai kerangka integratif yang menguji delapan aspek utama bisnis. Mulai dari hak asasi manusia, aksi iklim, hingga tata kelola pemangku kepentingan.
B Corp sebagai Proxy Kesiapan Pasar
Apa yang membuat B Corp relevan bukan labelnya, melainkan logika di baliknya.
Sertifikasi ini menuntut perusahaan untuk membuktikan bahwa profit tidak berdiri sendiri. Tapi, harus berjalan seiring dengan dampak sosial dan lingkungan yang terukur.
Dalam praktiknya, ini menjadikan B Corp sebagai proxy kesiapan pasar, terutama untuk tiga hal.
Pertama, akses ekspor. Dalam kerangka Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), hambatan tarif memang berkurang. Namun, hambatan non-tarif justru meningkat dalam bentuk standar keberlanjutan.
Baca juga: AI Washing, Titik Balik Tata Kelola Ekonomi Digital
Kedua, akses investasi. Investor global, khususnya dari Eropa, semakin mengaitkan keputusan mereka dengan kualitas tata kelola ESG. Sertifikasi seperti B Corp menjadi sinyal awal bagi tingkat kredibilitas perusahaan.
Ketiga, ketahanan rantai pasok. Perusahaan global kini menuntut mitra bisnis mereka memenuhi standar yang sama. Tanpa itu, risiko dikeluarkan dari rantai pasok menjadi semakin besar.
Dengan kata lain, B Corp bukan tujuan akhir. B Corp adalah indikator bahwa sebuah perusahaan telah mulai berbicara dalam “bahasa baru” perdagangan global.
Masalahnya Bukan Sertifikasi, tapi Struktur
Pertanyaan kuncinya bukan mengapa jumlah B Corp di Indonesia masih sedikit. Pertanyaan yang lebih relevan adalah: apa yang membuat transformasi ini berjalan lambat?
Ada tiga kemungkinan.
Pertama, biaya dan kapasitas. Transformasi menuju standar keberlanjutan membutuhkan investasi, baik dalam sistem pelaporan, audit, maupun perubahan operasional.
Kedua, insentif pasar domestik. Selama pasar lokal belum memberi nilai tambah terhadap praktik keberlanjutan, perusahaan cenderung melihatnya sebagai beban, bukan investasi.
Baca juga: Uni Eropa Mengamankan Pasar Karbon Lewat Pendanaan Dini
Ketiga, fragmentasi regulasi. Tanpa kerangka nasional yang terintegrasi, misalnya sinkronisasi antara kebijakan ESG, industri, dan perdagangan, adopsi akan berjalan sporadis.
Di titik ini, isu B Corp tidak lagi menjadi urusan perusahaan semata. Tapi, berubah menjadi agenda kebijakan industri nasional.
IEU-CEPA, Jendela atau Ujian
Kesepakatan IEU-CEPA membuka peluang besar bagi ekspor Indonesia ke Eropa. Namun, peluang tersebut datang dengan syarat yang tidak ringan.
Jika sebelumnya perusahaan hanya perlu bersaing dalam harga, kini mereka harus bersaing dalam kepatuhan, transparansi, dan dampak.
Artinya, IEU-CEPA bukan hanya jendela pasar. Tapi, juga menjadi ujian kesiapan struktural bagi bisnis Indonesia.
Tanpa kesiapan tersebut, manfaat penghapusan tarif bisa tereduksi oleh hambatan baru yang lebih kompleks.
Arah Baru, dari Citra ke Infrastruktur Bisnis
Transformasi ini membawa satu implikasi penting.
Keberlanjutan tidak lagi bisa diposisikan sebagai bagian dari komunikasi atau branding. Tapi, harus menjadi infrastruktur bisnis, terintegrasi dalam strategi, operasi, dan tata kelola. “Kalau perusahaan hanya mengejar cuan, dunia ini pasti kiamat,” ujar Yudhi.
Baca juga: Bank Pembangunan Dunia Sepakat Percepat Pendanaan Iklim, Fokus pada Alam dan Ketahanan
Pernyataan tersebut mungkin terdengar normatif. Namun dalam konteks hari ini, memiliki makna yang lebih praktis. Tanpa keberlanjutan, perusahaan berisiko kehilangan akses pasar.
Pergeseran ini sudah terjadi. Pertanyaannya bukan lagi apakah bisnis harus berkelanjutan.
Pertanyaannya adalah, apakah perusahaan Indonesia masih melihat keberlanjutan sebagai citra, ketika pasar global sudah memperlakukannya sebagai syarat masuk? ***
- Foto: Tom Fisk/ Pexels – Aktivitas bongkar muat kontainer di pelabuhan internasional di Jakarta. Standar keberlanjutan kini menjadi faktor penentu dalam akses perdagangan global.
