HASIL COP30 di Belém belum cukup. Itu pesan yang dibawa Indonesia ke meja bilateral dengan Inggris. Bagi Jakarta, perundingan global belum menjawab skala krisis yang sudah terasa di lapangan. Diplomasi kini harus bergerak ke fase implementasi. Cepat, terukur, dan berbasis data. Pertemuan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq dengan Utusan Khusus Iklim Inggris Rachel…
LONGSOR di Kampung Pasir Kuning, Desa Pasirlangu, Cisarua, Bandung Barat, membuka satu pelajaran penting dalam tata kelola risiko bencana berbasis lanskap. Peristiwa dini hari 24 Januari 2026 itu bukan sekadar longsor lereng lokal. Itu adalah rangkaian proses geologi dan hidrologi yang saling terhubung dari hulu ke hilir. Penjelasan ini krusial bagi pembuat kebijakan. Titik kerusakan…
KRISIS pangan di Afrika Barat dan Tengah memasuki fase yang lebih berbahaya. Program Pangan Dunia PBB (WFP) memperingatkan sekitar 55 juta orang di kawasan ini berisiko mengalami kelaparan tingkat krisis pada 2026. Ini bukan sekadar darurat kemanusiaan. Ini tanda tekanan sistemik yang kian dalam. Konflik belum mereda. Iklim makin ekstrem. Pendanaan global justru menyusut. Episentrum…
SELAMA bertahun-tahun, wilayah tambang di Indonesia hidup dalam paradoks. Tanahnya digali. Sumber dayanya diangkut. Namun desa-desa di sekitarnya tetap tertinggal. Infrastruktur rusak. Lingkungan terdegradasi. Manfaat ekonomi mengalir ke luar daerah. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuka kembali luka lama itu. Bukan dengan retorika populis, melainkan dengan kritik langsung pada jantung masalah, tata kelola pajak tambang…
KEPUTUSAN negara mencabut izin pengelolaan hutan terhadap 28 perusahaan memantik pertanyaan publik yang sah, siapa sebenarnya yang berwenang mencabut izin, dan di mana posisi Presiden dalam struktur administrasi negara? Pertanyaan ini bukan sekadar teknis, melainkan menyentuh inti tata kelola sumber daya alam dan kredibilitas kebijakan lingkungan Indonesia. Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas…
KEPUTUSAN negara mencabut izin 28 perusahaan di kawasan hutan Sumatera menandai eskalasi baru dalam penertiban sektor kehutanan. Namun, di balik langkah tegas itu, pertanyaan kebijakan justru menguat, seberapa transparan prosesnya, dan sejauh mana negara siap menanggung konsekuensi ekologisnya? Pencabutan izin diumumkan setelah audit Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), menyusul banjir dan longsor di…
PERUBAHAN iklim mulai menggerus fondasi ajang olahraga musim dingin terbesar di dunia. Olimpiade Musim Dingin, yang selama satu abad bergantung pada lanskap pegunungan bersalju, kini menghadapi kenyataan baru, lokasi yang layak kian menyusut, dan waktu penyelenggaraan tak lagi pasti. Penelitian terbaru menunjukkan krisis ini bukan proyeksi jauh di masa depan. Dampaknya sudah terukur. Dari 93…
KEPUTUSAN Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan di kawasan hutan Sumatra menandai babak baru penertiban tata kelola kehutanan nasional. Luas konsesi yang dicabut mencapai 1.010.991 hektare. Angka ini menjadi sinyal politik yang kuat. Langkah tersebut diambil setelah rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden dari London, Inggris. Laporan investigasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan…
NEGARA akhirnya membuka angka yang selama ini hanya beredar sebagai dugaan.Kementerian Kehutanan memaparkan luasan pertambangan di kawasan hutan yang mencapai 296.807 hektare. Hampir dua pertiganya tidak berizin. Data ini adalah potret tata kelola sumber daya alam yang rapuh di jantung kawasan hutan Indonesia. Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menyebut, dari total bukaan tambang tersebut, 191.790…
TRANSISI energi kerap diposisikan sebagai jalan keluar dari krisis iklim. Namun di Indonesia, jalur ini justru menyimpan paradoks besar. Di balik narasi hijau, jutaan hektare hutan berada dalam status “legal untuk dibuka”, dan berpotensi melepaskan emisi karbon dalam skala yang sulit dipulihkan. Temuan ini disorot Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dalam laporan Melegalkan Krisis Iklim….
