HASIL COP30 di Belém belum cukup. Itu pesan yang dibawa Indonesia ke meja bilateral dengan Inggris. Bagi Jakarta, perundingan global belum menjawab skala krisis yang sudah terasa di lapangan. Diplomasi kini harus bergerak ke fase implementasi. Cepat, terukur, dan berbasis data.
Pertemuan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq dengan Utusan Khusus Iklim Inggris Rachel Kyte di London menjadi sinyal penting. Fokusnya bukan lagi sekadar komitmen normatif, tetapi instrumen teknis yang bisa memperkuat ketahanan nasional sekaligus menjaga posisi Indonesia dalam arsitektur kepemimpinan iklim global.
COP30 dan Kesenjangan Implementasi
“Dari perspektif kami, hasil COP30 di Belém belum memberikan tingkat kemajuan kolektif yang dituntut oleh krisis iklim,” ujar Hanif. Ia menekankan perlunya percepatan mobilisasi pembiayaan iklim, khususnya untuk adaptasi serta skema loss and damage. Tanpa dukungan pendanaan dan panduan operasional yang jelas, target 1,5°C berisiko makin menjauh dari jalur.
Baca juga: COP30: Waktu Menjadi Musuh Terbesar Aksi Iklim
Nada kritis ini menempatkan Indonesia sebagai suara penekan dalam diplomasi iklim global. Bukan menolak multilateralisme, tetapi mendorong agar forum global menghasilkan perangkat yang bisa langsung dioperasionalkan negara berkembang.
Alarm dari Bencana Domestik
Sikap tersebut lahir dari realitas dalam negeri. Rangkaian bencana hidrometeorologi di Sumatra menjadi bukti mahalnya keterlambatan adaptasi. “Lebih dari 1.000 orang kehilangan nyawa akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” kata Hanif. Ratusan masih hilang. Ratusan ribu mengungsi. Kerugian ekonomi menembus lebih dari USD 3,1 miliar menurut data BNPB.
Baca juga: Degradasi Parah Bentang Alam di Balik Banjir Aceh Timur
Angka-angka ini menggeser isu iklim dari ranah lingkungan ke ranah risiko pembangunan. Dampaknya terasa pada fiskal daerah, stabilitas sosial, dan ketahanan infrastruktur. Karena itu, kerja sama dengan Inggris diarahkan pada penguatan analisis risiko iklim, sistem peringatan dini, serta kesiapsiagaan berbasis data spasial beresolusi tinggi.
Nature-Based Solutions sebagai Instrumen Kebijakan
Indonesia juga menempatkan nature-based solutions (NbS) sebagai pilar strategis. Pendekatan ini dinilai mampu memberi manfaat ganda, mitigasi emisi, perlindungan keanekaragaman hayati, serta peningkatan ketahanan komunitas. Namun pemerintah menegaskan, NbS tidak boleh berhenti sebagai jargon konservasi.
Baca juga: Mesir Mengunci Pembiayaan Iklim, Rp11,7 Triliun untuk Adaptasi dan Transisi
“Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan pendekatan NbS; namun, hal ini memerlukan kapasitas teknis yang lebih kuat, data yang kokoh, dan mekanisme pembiayaan yang andal,” tegas Hanif. Artinya, NbS harus masuk ke kerangka tata kelola karbon yang terukur, terverifikasi, dan kredibel di pasar internasional.
Dari Diplomasi ke Desain Sistem
Di titik inilah kemitraan dengan Inggris menjadi strategis. Nota Kesepahaman dengan Department for Energy Security and Net Zero (DESNZ) dipandang sebagai fondasi membangun sistem karbon berintegritas tinggi. Prioritas lain mencakup pengembangan sistem informasi iklim, pemanfaatan data spasial presisi, dan alat penilaian cepat untuk ketangguhan lanskap.
Baca juga: Pendidikan Hijau, Jalan Baru Mempersiapkan Generasi Muda di Era Krisis Iklim
Pendekatan ini menunjukkan pergeseran penting dalam diplomasi iklim Indonesia. Fokus tidak lagi berhenti pada negosiasi global, tetapi pada desain sistem domestik yang kompatibel dengan standar internasional. Integritas data, kredibilitas pasar karbon, dan efektivitas adaptasi menjadi kunci.
“Kami percaya ini adalah momen penting untuk menerjemahkan komitmen bersama menjadi kerja sama konkret dan teknis,” tutup Hanif. ***
- Foto: Dok. Kemen LH – Pertemuan bilateral Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq dengan Utusan Khusus Iklim Inggris Rachel Kyte di London membahas penguatan kerja teknis aksi iklim pasca COP30.
