DI TENGAH hiruk-pikuk konferensi energi terbesar dunia, satu suara tenang menonjol di ruang diskusi ADIPEC. Profesor Jun Arima, Senior Policy Fellow di ERIA dan Profesor Kebijakan Publik Universitas Tokyo, mengingatkan bahwa transisi energi Asia Tenggara tak bisa diukur dengan standar ideal global.
“Apakah cukup cepat untuk mencapai target 1,5 °C? Tidak,” ujarnya dalam wawancara khusus dengan SustainReview.ID dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Jumat (7/11/2025). Dia menambahkan, “Tapi target 1,5 °C sejak awal hampir mustahil. Yang penting sekarang adalah memastikan transisi berlangsung pragmatis dan berkelanjutan.”
Realitas dan Rasionalitas Transisi ASEAN
Menurut Arima, negara-negara ASEAN tengah berjuang mencari keseimbangan antara ambisi dekarbonisasi dan realitas ekonomi. Ketergantungan tinggi terhadap bahan bakar fosil, terutama batu bara dan minyak, membuat kawasan ini tak mungkin melakukan lompatan instan menuju sistem bebas karbon.
“Berpindah dari minyak ke gas alam dapat menurunkan emisi hingga 50 persen. Gas adalah bridge fuel yang rasional,” katanya.
Ia menegaskan, pendekatan bertahap jauh lebih efektif ketimbang memaksakan transisi penuh yang tidak seimbang dengan kapasitas nasional.
Baca juga: AC, AI, dan Krisis Daya Menguji Ketahanan Energi Asia Tenggara
Selain gas, hidrogen biru dan teknologi CCS (carbon capture and storage) disebutnya sebagai “pengubah permainan” di kawasan ini. Kombinasi keduanya dianggap paling realistis untuk menekan emisi tanpa mengguncang sistem energi yang sudah ada.
Transisi Finance, Bukan Sekadar Green Finance
Arima menilai banyak negara masih terjebak pada dikotomi “hijau atau tidak hijau”. Ia menekankan pentingnya pembiayaan transisi yang menyesuaikan kemampuan dan konteks setiap negara.
“Melihat realitas energi di Asia, transition finance lebih penting daripada green finance,” ujarnya seraya menambahkan, “Tanpa pembiayaan untuk langkah-langkah transisi, dekarbonisasi pragmatis tak akan terjadi.”
Pernyataan ini relevan bagi Indonesia, yang masih bergulat dengan pendanaan untuk pensiun dini PLTU dan pengembangan energi terbarukan. Arima menilai bahwa keberhasilan transisi justru bergantung pada kemampuan pemerintah mengatur arah investasi publik-swasta secara transparan dan prediktif.
Kolaborasi Regional dan Prinsip ‘Satu Tujuan, Banyak Jalan’
Sebagai salah satu arsitek Asia Zero Emission Community (AZEC), Arima melihat kerja sama ASEAN-Jepang sebagai contoh nyata diplomasi energi baru.
AZEC, menurutnya, bukan tentang menyeragamkan kebijakan, melainkan menghormati keanekaragaman jalan menuju satu tujuan dekarbonisasi. “One goal, multiple pathways. ASEAN harus mengakui perbedaan kondisi energi dan tetap bergerak bersama,” katanya.
Baca juga: Investasi Hijau Asia Tenggara Melesat, tapi Jalan Menuju 2030 Masih Terjal
Ia juga menyoroti proyek lintas batas seperti ASEAN Power Grid dan Trans-ASEAN Gas Pipeline sebagai kunci untuk memaksimalkan sumber energi rendah emisi di seluruh kawasan.
“Cari Sinyal, Bukan Suara”
Menutup pembicaraan, Arima memberi pesan sederhana namun dalam untuk generasi muda profesional energi Indonesia.
“Sekarang banyak kebisingan politik di dunia,” katanya. “Tapi jangan kehilangan arah. Don’t get distracted by noise, find the signal. Sinyalnya adalah dekarbonisasi,” sebut Prof Jun mengingatkan.
Baca juga: 2050 Energi Bersih, Saatnya Indonesia Punya Strategi Transisi yang Terpadu
Pesan itu merangkum filosofi Arima, bahwa masa depan energi Asia Tenggara akan ditentukan bukan oleh kecepatan mengejar idealisme, tetapi oleh ketepatan langkah dalam menyeimbangkan ambisi dan realitas. ***
Foto: Prof. Jun Arima, Senior Policy Fellow ERIA dan Profesor Universitas Tokyo, berbicara kepada SustainReview di sela ADIPEC 2025, Abu Dhabi, UEA, Jumat (7/11/2025).
