INDONESIA, negara yang memiliki kekayaan alam melimpah, kini menghadapi ancaman serius: perubahan iklim. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, dampak perubahan iklim pada ekonomi Indonesia bukanlah sesuatu yang bisa dipandang sebelah mata. Setiap tahun, kerugian yang ditimbulkan mencapai angka yang mengkhawatirkan—dan akumulasi kerugian itu semakin menambah tekanan pada perekonomian negara.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp 544 triliun pada periode 2020-2024 akibat perubahan iklim. Jumlah ini mencakup kerugian yang disebabkan oleh bencana alam, cuaca ekstrem, serta naiknya permukaan laut yang mengancam wilayah pesisir.
“Fenomena tersebut tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga menggoyahkan perekonomian negara,” kata Sri Mulyani, seperti dikutip dari Pertemuan Nasional RBP REDD+ Tahun 2024 di Jakarta pada Rabu, 21 Februari 2024.
Dampak pada GDP dan Pertumbuhan Ekonomi
Estimasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan bahwa dampak perubahan iklim bisa mengurangi nilai Produk Domestik Bruto (GDP) Indonesia hingga 0,66 hingga 3,45 persen. Jika GDP Indonesia diperkirakan mencapai Rp 20.600 triliun, kerugian ekonomi akibat perubahan iklim bisa mencapai Rp 600,45 triliun.
Baca juga: PBB: Krisis Iklim Semakin Parah, Dunia Harus Bertindak Sekarang
Angka-angka ini mencerminkan dampak langsung dari bencana alam yang semakin intens, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung yang semakin sering terjadi.
Bencana Hidrometeorologi yang Meningkat
Indonesia merupakan negara yang sangat rentan terhadap perubahan iklim. Menurut data dari Bank Dunia, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan tingkat kerentanan tertinggi terhadap perubahan iklim global. Pada tahun 2023, Indonesia mengalami lebih dari 5.000 bencana hidrometeorologi yang disebabkan oleh cuaca ekstrem.
Baca juga: Krisis Iklim Picu Ledakan Bencana Cuaca Global
Bencana-bencana ini menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur, lahan pertanian, serta merenggut nyawa warga. Setiap peristiwa cuaca ekstrem menambah beban ekonomi yang harus ditanggung oleh negara.
Langkah Mitigasi Pemerintah Indonesia
Namun, ada harapan. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Salah satunya adalah melalui program Green Climate Fund yang memberikan insentif bagi negara-negara yang mampu menunjukkan kinerja baik dalam mitigasi perubahan iklim.
Baca juga: Ketika Dunia Memanas, Jejak Tragis Perubahan Iklim pada 2024
Selain itu, pemerintah juga telah meluncurkan berbagai kebijakan yang mendukung transisi menuju ekonomi hijau, seperti climate budget tagging, sukuk hijau, serta pendanaan multilateral yang melibatkan lembaga seperti Global Environment Facility (GEF).

Upaya mitigasi perubahan iklim ini tentunya memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta. Komitmen untuk transisi menuju ekonomi hijau bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga melibatkan peran penting dari sektor swasta, serta masyarakat di tingkat lokal.
Baca juga: 2035: Ancaman Iklim, Polusi, dan Risiko Teknologi Mengintai Dunia
Sri Mulyani menegaskan bahwa keberhasilan transisi ini akan bergantung pada perubahan perilaku seluruh elemen bangsa, agar tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada tindakan nyata dari semua pihak.
Perkuat Mitigasi
Perubahan iklim bukan lagi ancaman yang dapat diabaikan. Bencana cuaca ekstrem, seperti banjir dan kekeringan, semakin sering terjadi. Selain itu, kenaikan permukaan laut mengancam wilayah pesisir Indonesia, yang merupakan rumah bagi sebagian besar penduduk.
Baca juga: Perubahan Iklim Bayang-bayangi Indonesia
Oleh karena itu, upaya mitigasi harus lebih agresif dan terkoordinasi. Indonesia harus mampu mempercepat transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan, serta memastikan sektor-sektor seperti pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan menjadi bagian dari solusi.
Baca juga: COP30, Harapan Negara Berkembang untuk Pendanaan Iklim Lebih Adil
Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menegaskan pentingnya komitmen terhadap regulasi yang mendukung keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Transisi menuju ekonomi hijau tidak bisa dipandang sebagai pilihan, melainkan sebagai keharusan untuk menjamin keberlangsungan ekonomi Indonesia di masa depan.
Waktunya Bertindak
Meski Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim, tantangannya tetap besar. Pembatasan suhu global sebesar 1,5°C bukanlah tujuan yang mustahil, tetapi memerlukan tindakan agresif yang melibatkan semua elemen masyarakat. Indonesia, sebagai negara dengan potensi besar dan kerentanan tinggi terhadap perubahan iklim, harus mempercepat langkah-langkah mitigasi dan adaptasi untuk meminimalkan kerugian ekonomi lebih lanjut.
Baca juga: Karyawan Dunia Merasa Perusahaan Belum Serius Atasi Perubahan Iklim
Kerugian yang sudah terjadi harus menjadi pelajaran. Ini bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga ekonomi dan sosial yang harus diselesaikan dengan cepat dan tepat. Waktunya bertindak adalah sekarang, sebelum dampak lebih besar menghantui masa depan. ***
- Foto: Ilustrasi/ X/ @Paduka_Ratuu.