PLTS Atap Masuk Pabrik FMCG, Strategi Energi OT Group di Tengah Arah Baru Transisi Energi

TRANSISI energi tak lagi berhenti di ruang kebijakan. Tapi, mulai masuk ke lantai produksi.Bagi industri barang konsumsi cepat saji (FMCG), energi kini menjadi isu strategis. Bukan sekadar biaya operasional, tetapi bagian dari manajemen risiko dan reputasi keberlanjutan. Langkah OT Group memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap di berbagai fasilitas produksinya menandai pergeseran itu. Berkolaborasi…

Baca Selengkapnya...

Pajak Karbon Eropa Menyasar Suku Cadang Mobil dan Peralatan Rumah Tangga

UNI Eropa tengah menyiapkan babak baru dalam kebijakan iklim global. Bukan lagi hanya soal baja, semen, atau aluminium mentah. Brussels kini membidik emisi yang tersembunyi lebih jauh di dalam rantai pasok industri, dari suku cadang otomotif hingga peralatan rumah tangga. Draf dokumen Komisi Eropa yang dilihat Reuters menunjukkan rencana perluasan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)…

Baca Selengkapnya...

Korporasi Penyebab Bencana Sumatra Masuk Skema Pemulihan Paksa Negara

BENCANA ekologis yang berulang di Sumatra mulai digeser dari sekadar narasi musibah alam menjadi persoalan akuntabilitas hukum. Pemerintah menegaskan arah baru penegakan hukum lingkungan. Tidak berhenti pada pidana, tetapi memaksa pemulihan sebagai kewajiban utama pelaku. Kejaksaan Agung memastikan pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab atas perusakan lingkungan, baik individu maupun korporasi, akan dibebani kewajiban pemulihan ekosistem….

Baca Selengkapnya...

Moratorium Izin SDA di Tengah Krisis Ekologis Sumatra

PEMERINTAH memilih menahan rem. Sepanjang tahun ini, tidak ada penerbitan maupun perpanjangan izin di sektor kehutanan, pertanahan, dan energi. Kebijakan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh pengelolaan sumber daya alam nasional. Keputusan ini hadir pada momen krusial. Banjir bandang dan tanah longsor masih melanda Sumatra. Aceh, Sumatra…

Baca Selengkapnya...

1,5 Juta Hektare Hutan Ditertibkan, Reformasi Kehutanan Diuji

LANGKAH pemerintah mencabut izin pemanfaatan hutan dalam skala besar menandai fase baru penataan sektor kehutanan Indonesia. Bukan sekadar penertiban administratif, kebijakan ini membawa pesan politik, ekologis, dan ekonomi sekaligus, terutama di tengah krisis banjir dan longsor yang berulang di Sumatra. Kementerian Kehutanan mengumumkan pencabutan 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan total luas mencapai 1.012.016…

Baca Selengkapnya...

Hutan Sumatra di Peta Netral Karbon Apple 2030

KEHADIRAN Lisa Jackson di Bali lewat wisuda Apple Developer Academy 2025 sekilas tampak sebagai agenda simbolik. Namun, di balik panggung pendidikan dan teknologi itu, Apple menyampaikan pesan yang jauh lebih strategis. Masa depan target iklim global mereka ikut ditentukan oleh Indonesia, khususnya hutan Sumatra. Apple 2030 adalah komitmen ambisius perusahaan berbasis di Cupertino untuk mencapai…

Baca Selengkapnya...

Degradasi Parah Bentang Alam di Balik Banjir Aceh Timur

BANJIR bandang yang melanda Aceh Timur kembali menegaskan satu pesan lama yang kerap diabaikan, krisis lingkungan adalah krisis tata kelola. Di wilayah ini, air tidak sekadar datang dari langit, tetapi bergerak dari bentang alam yang kehilangan fungsinya. Peninjauan udara yang dilakukan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, membuka gambaran yang…

Baca Selengkapnya...

Ketika Rakyat Ingin Membeli Hutan, Negara Kehilangan Otoritas Ekologisnya

SERUAN patungan membeli hutan yang ramai di media sosial pascabanjir besar Sumatra bukan sekadar letupan emosi publik. Ini adalah bahasa protes baru. Singkat, simbolik, dan menyakitkan bagi negara. Ketika warga sampai berpikir untuk “membeli” hutan, ada krisis kepercayaan serius terhadap cara negara mengelola ruang hidupnya sendiri. Ajakan itu mencuat setelah banjir dan longsor melanda Aceh,…

Baca Selengkapnya...

Denda Rp 6,5 Miliar per Hektare, Ujian Serius Penertiban Tambang di Kawasan Hutan

PERINGATAN itu akhirnya datang dengan angka yang tegas.Pemerintah menaikkan standar sanksi bagi pertambangan yang merusak kawasan hutan. Tidak lagi sebatas teguran administratif. Kali ini, izin bisa dicabut. Denda bisa mencapai Rp 6,5 miliar per hektare. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan pesan keras tersebut kepada pelaku usaha tambang. Negara, kata dia,…

Baca Selengkapnya...

Banjir Menguji Tata Kelola Sawit Indonesia

KELAPA sawit menopang ekonomi Indonesia. Namun di wilayah dengan curah hujan tinggi dan lanskap yang rapuh, konsentrasi lahan justru mengubah sawit menjadi faktor risiko tata air. Di titik ini, banjir tidak lagi bisa dibaca semata sebagai bencana alam, melainkan sebagai ujian tata kelola perkebunan dan wilayah. Sejak 2006, Indonesia menyalip Malaysia sebagai produsen minyak sawit…

Baca Selengkapnya...