INDONESIA sedang mencari sumber pembiayaan baru untuk menopang transisi energi dan pembangunan ekonomi hijau. Anggaran negara tidak cukup. Kebutuhan investasi membesar. Di titik inilah pasar karbon mulai diposisikan bukan sekadar instrumen iklim, tetapi mesin pembiayaan nasional.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa penguatan pasar karbon nasional harus dilihat sebagai strategi ekonomi jangka panjang. Bukan hanya untuk menurunkan emisi, tetapi untuk menarik modal global yang dibutuhkan Indonesia.
“Pasar karbon harus diposisikan sebagai instrumen pembiayaan yang andal, mengingat potensi Indonesia yang sangat besar untuk menghasilkan kredit karbon yang berkualitas,” ungkap Eddy dalam Indonesia Economic Summit 2026, awal Februari lalu.
Kebutuhan Modal yang Tak Bisa Ditunda
Indonesia menghadapi dua target besar secara bersamaan. Pertumbuhan ekonomi tetap harus dijaga. Di saat yang sama, transformasi energi menuju ekonomi rendah karbon tak bisa ditunda. Menurut Eddy, kombinasi ini menuntut mobilisasi modal berskala besar yang tak mungkin hanya bergantung pada APBN.
Baca juga: Uni Eropa Mengamankan Pasar Karbon Lewat Pendanaan Dini
“Indonesia membutuhkan pembiayaan masif untuk transisi energi, industrialisasi hilir, dan pembangunan ekonomi hijau. Pasar karbon dapat menjadi jembatan antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan komitmen penurunan emisi,” katanya.
Pernyataan ini mencerminkan pergeseran penting dalam cara pandang elite kebijakan. Pasar karbon tidak lagi ditempatkan sebagai kebijakan lingkungan semata, melainkan sebagai instrumen ekonomi yang bisa memperluas ruang fiskal dan investasi.
Keunggulan Struktural Indonesia
Secara sumber daya, Indonesia memiliki posisi unik. Kawasan hutan dan mangrove yang luas membuka peluang kredit karbon berbasis alam. Di sisi lain, proyek Carbon Capture and Storage (CCS) dan Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) mulai berkembang, terutama di sektor energi dan industri berat. Potensi waste to energy juga terus tumbuh di kawasan perkotaan.
Keunggulan komparatif ini memberi Indonesia modal awal yang kuat. Namun, potensi saja tidak cukup. Tanpa tata kelola yang kredibel, pasar karbon berisiko kehilangan kepercayaan internasional.
Regulasi Ada, Ujian Ada di Implementasi
Dari sisi kebijakan, pemerintah telah menyiapkan fondasi regulasi. Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2025 menjadi payung bagi perdagangan karbon nasional. Kerangka hukum ini memberi kepastian awal bagi pelaku usaha dan investor.
Baca juga: Pasar Karbon Indonesia Butuh Rp4.000 Triliun, SRN PPI Jadi Kunci
Namun, Eddy menekankan bahwa pekerjaan rumah terbesar justru ada pada implementasi. Transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan standar internasional menjadi syarat mutlak agar pasar karbon Indonesia tidak dipersepsikan sebagai pasar berisiko.
“Tantangan kita sekarang adalah memastikan implementasi berjalan sesuai dengan kaidah internasional agar pasar karbon benar-benar berfungsi sebagai instrumen ekonomi nasional,” ujarnya.
Sinyal bagi Investor Global
Indonesia Economic Summit 2026 memperlihatkan bahwa isu pasar karbon kini masuk arus utama diskursus ekonomi. Forum tersebut menghadirkan tokoh-tokoh strategis, mulai dari Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim Hashim Djojohadikusumo, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, hingga perwakilan investor global seperti Masdar dari Uni Emirat Arab.
Baca juga: Indonesia Masuk Koalisi Pasar Karbon Global, Integritas Jadi Taruhan
Bagi investor, pesan yang dikirim jelas. Indonesia ingin membangun pasar karbon yang tidak hanya besar secara potensi, tetapi juga kredibel secara tata kelola. Jika berhasil, pasar karbon dapat menjadi salah satu pilar baru pembiayaan transisi energi dan ekonomi hijau nasional.
Pada akhirnya, pasar karbon akan diuji bukan oleh retorika, melainkan oleh kemampuannya mengalirkan modal, menjaga integritas, dan menopang pembangunan jangka panjang. Di situlah pasar karbon akan membuktikan apakah ia benar-benar layak menjadi mesin pembiayaan Indonesia. ***
