TRANSISI energi di Asia Tenggara mulai bergeser arah. Bukan lagi semata soal emisi. Tapi soal biaya, risiko, dan ketahanan ekonomi.
Analisis terbaru dari lembaga energi Ember menunjukkan, pilihan antara gas impor dan tenaga surya kini punya konsekuensi finansial yang sangat nyata. Jika ASEAN tetap menambah pembangkit listrik gas, kawasan ini berpotensi menanggung biaya jauh lebih besar dibanding beralih ke energi surya.
Selisihnya tidak kecil. Bisa mencapai lebih dari Rp1.100 triliun.
Biaya Energi yang Membengkak
Dengan harga LNG saat ini, mengoperasikan pembangkit listrik gas di Asia Tenggara diperkirakan menelan biaya sekitar Rp1.199 triliun per tahun. Angka itu bahkan bisa melonjak hingga Rp1.841 triliun jika harga energi global kembali naik.
Sebagai pembanding, menghasilkan listrik dalam jumlah yang sama dengan tenaga surya hanya membutuhkan sekitar Rp709 triliun.
Baca juga: Energi Bersih Asia Tenggara, Kebijakan Global vs Realita Domestik
Artinya, selisih biaya ini bukan sekadar efisiensi teknis. Ini adalah tekanan langsung terhadap sistem energi dan potensi beban ekonomi kawasan.
Dalam konteks kebijakan, perbedaan ini menggeser narasi, energi terbarukan bukan lagi sekadar opsi hijau, tetapi instrumen untuk menekan risiko fiskal dan volatilitas harga.
Ketergantungan yang Rentan
Krisis energi global terbaru memperlihatkan satu hal yang selama ini sering diabaikan, ketergantungan impor adalah titik lemah utama Asia.
Penutupan Selat Hormuz dan gangguan pasokan LNG dari Timur Tengah langsung mengguncang pasar energi Asia. Negara-negara yang bergantung pada gas impor merasakan dampaknya paling cepat.
Baca juga: Target 1,5°C Hampir Mustahil, Jun Arima Serukan Transisi Energi yang Lebih Realistis
Singapura dan Thailand, misalnya, sangat bergantung pada LNG dari Qatar. Di sisi lain, hampir seluruh negara ASEAN kini berstatus importir minyak neto, termasuk Indonesia sejak 2004.
Ketergantungan ini menempatkan kawasan sebagai “price taker”. Harga energi tidak ditentukan di dalam negeri, tetapi oleh dinamika geopolitik global.
“Krisis yang terjadi saat ini maupun di masa lalu telah membuktikan bahwa ketergantungan pada impor bahan bakar fosil mempertaruhkan ketahanan energi,” sebut Dinita Setyawati, analis energi untuk Asia dari Ember.
Potensi Surya yang Terlambat
Ironisnya, solusi sebenarnya sudah tersedia dan melimpah.
Kapasitas tenaga surya terpasang di Asia Tenggara saat ini baru sekitar 27 GW. Angka ini bahkan belum mencapai 1 persen dari total potensi teknis kawasan yang diperkirakan melebihi 30.000 GW.
Gap ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan pada ketersediaan sumber daya, melainkan pada kecepatan eksekusi kebijakan dan investasi.
Di saat yang sama, rencana peningkatan kapasitas pembangkit listrik gas justru terus berjalan. Kapasitas gas di ASEAN diproyeksikan hampir dua kali lipat menjadi sekitar 200 GW pada 2030.
Pilihan ini berisiko menciptakan “lock-in” energi fosil yang mahal dan rentan.
Respons Krisis yang Kontraproduktif
Krisis energi juga memicu respons jangka pendek yang justru memperburuk arah transisi.
Indonesia, sebagai produsen batu bara terbesar di kawasan, tengah menyesuaikan kuota produksi untuk memanfaatkan lonjakan harga global. Thailand bahkan kembali mengoperasikan pembangkit listrik batu bara dengan kapasitas penuh.
Baca juga: Investasi Hijau Asia Tenggara Melesat, tapi Jalan Menuju 2030 Masih Terjal
Langkah ini mungkin meredakan tekanan pasokan dalam jangka pendek. Namun konsekuensinya jelas, emisi meningkat, dan ketergantungan terhadap energi kotor semakin dalam.
Analisis menunjukkan, tambahan penggunaan batu bara di Thailand saja dapat meningkatkan emisi hingga 3,2 juta ton CO₂ per tahun, sekitar 5 persen dari target emisi 2037.
Menggeser Definisi Ketahanan Energi
Temuan ini memperjelas satu hal, ketahanan energi tidak bisa lagi bergantung pada impor bahan bakar.
Energi domestik, khususnya tenaga surya, menawarkan stabilitas biaya dan mengurangi eksposur terhadap gejolak global. Dalam konteks ini, transisi energi bukan hanya agenda lingkungan, tetapi strategi ekonomi.
Baca juga: Transisi Energi Global Melambat, Target Tiga Kali Lipat 2030 di Persimpangan
“Minyak dan gas bukan sekadar bahan bakar, tetapi fondasi ekonomi modern. Melepaskan ketergantungan itu berarti mengubah cara ekonomi berjalan,” kata Muyi Yang, analis energi senior dari Ember.
Pernyataan ini menegaskan bahwa transisi energi di Asia bukan sekadar perubahan teknologi. Ini adalah perubahan model pembangunan.
Di tengah volatilitas energi global, pilihan kebijakan menjadi semakin jelas. ASEAN tidak hanya menghadapi krisis energi, tetapi juga momentum untuk mendefinisikan ulang arah pertumbuhannya.
Dan untuk pertama kalinya, angka-angka menunjukkan bahwa energi bersih bukan hanya lebih hijau, tetapi juga lebih murah. ***
- Foto: Ilustrasi/ Quang Nguyen Vinh/ Pexels – Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) skala besar di Asia Tenggara yang dinilai lebih efisien dan stabil dibanding pembangkit berbasis LNG.
