19/04/2025

KeadilanIklim

Keadilan Iklim Dipertanyakan di Balik Pajak Karbon Pelayaran

Hamdani S Rukiah06 mins

LANGKAH Organisasi Maritim Internasional (IMO) memperkenalkan pajak karbon global pertama bagi industri pelayaran memang terdengar monumental. Tapi bagi banyak negara berkembang, terutama negara-negara kepulauan yang rentan terhadap perubahan iklim, keputusan ini justru mengecewakan. Setelah dua pekan perundingan di London, IMO mengumumkan kebijakan yang mulai berlaku pada 2028. Kapal-kapal dengan emisi tinggi akan dikenakan pungutan karbon…

Baca Selengkapnya...

Revisi UU Kehutanan, Ujian Keadilan bagi Masyarakat Adat

Hamdani S Rukiah05 mins

REVISI Undang-Undang Kehutanan kembali menjadi sorotan. Sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak agar perubahan ini tidak hanya mengakomodasi kepentingan bisnis, tetapi juga melindungi hutan dan hak masyarakat adat. Jika tidak ada perubahan mendasar, RUU Kehutanan berpotensi tetap menjadi alat eksploitasi sumber daya hutan dengan dalih transisi energi dan ketahanan pangan. Juru Kampanye Forest Watch Indonesia (FWI),…

Baca Selengkapnya...

COP30, Harapan Negara Berkembang untuk Pendanaan Iklim Lebih Adil

Hamdani S Rukiah06 mins

BRASIL bersiap menjadi tuan rumah Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP30) dengan membawa misi besar: memperjuangkan keadilan pendanaan iklim bagi negara-negara berkembang. Saat komunitas global menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin nyata, pertarungan antara negara-negara kaya dan miskin terkait pendanaan mitigasi dan adaptasi kembali mencuat. Pada COP29 tahun lalu di Azerbaijan, janji negara-negara maju untuk meningkatkan…

Baca Selengkapnya...

Sidang ICJ, Negara Kaya dan Kepulauan Kecil Bersitegang soal Keadilan Iklim

Hamdani S Rukiah06 mins

PERDEBATAN sengit yang berlangsung di Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) selama dua pekan terakhir mencatat babak penting dalam perjuangan menghadapi krisis iklim global. Sidang ini menyoroti tanggung jawab negara-negara, terutama yang menjadi penyumbang utama emisi gas rumah kaca, dalam memperbaiki kerusakan lingkungan. Hasil dari sidang ini diharapkan menjadi pedoman penting bagi dunia dalam menavigasi…

Baca Selengkapnya...

Mahkamah Internasional Tinjau Tanggung Jawab Negara Atasi Krisis Iklim

Hamdani S Rukiah06 mins

MAHKAMAH Internasional (ICJ) di Den Haag, Belanda, pada 2 Desember 2024, memulai sidang perdana untuk membahas kewajiban hukum negara-negara dalam menangani perubahan iklim. Sidang ini akan menggali konsekuensi hukum bagi negara-negara yang berkontribusi pada pemanasan global. Ini menjadi tonggak penting bagi dunia, mengingat dampak iklim yang semakin nyata, terutama bagi negara-negara kecil dan rentan. Sidang…

Baca Selengkapnya...

COP29, Kekecewaan Negara Berkembang di Tengah Janji Pendanaan

Hamdani S Rukiah06 mins

SETELAH hampir dua minggu negosiasi intensif dan perpanjangan waktu hingga dini hari, Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-29 (COP29) akhirnya mencapai kesepakatan pada Minggu (24/11/2024). Negara-negara maju sepakat untuk menyediakan pendanaan sebesar 300 miliar dolar AS per tahun mulai 2035 guna membantu negara-negara berkembang menghadapi dampak perubahan iklim. Namun, alih-alih meredakan ketegangan, hasil ini justru memicu…

Baca Selengkapnya...