DUNIA sedang menulis ulang peta energi global. Bukan lagi dengan batu bara dan minyak sebagai pusatnya, melainkan dengan panel surya, turbin angin, dan jaringan listrik pintar. Angkanya sudah berbicara. Pada 2025, investasi global di energi bersih menembus rekor US$ 2,2 triliun. Jumlah itu dua kali lipat dari dana yang masih mengalir ke bahan bakar fosil.
Bagi Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, ini bukan sekadar statistik. Ini sinyal geopolitik dan ekonomi. Transisi energi global telah memasuki fase yang tak dapat dibalik.
Pernyataan itu disampaikan di Sidang Majelis IRENA ke-16 di Abu Dhabi. Pesannya sederhana tapi tajam, bahwa modal sudah berpindah, teknologi sudah matang, dan biaya energi terbarukan terus turun. Dunia, secara ekonomi, sudah memilih masa depan rendah karbon.
Namun di balik euforia investasi, ada persoalan struktural yang mengancam memperlambat laju perubahan.
Uang Mengalir, Kabel Tidak
Pada 2024, dunia menggelontorkan sekitar US$ 1 triliun untuk pembangkit listrik bersih. Tapi, belanja untuk jaringan listrik dan infrastruktur pendukung bahkan tidak mencapai setengahnya.
Ini menciptakan paradoks. Pembangkit surya dan angin tumbuh cepat, tetapi listriknya sering tidak bisa disalurkan ke pusat konsumsi. Tanpa jaringan transmisi, penyimpanan energi, dan sistem manajemen beban, transisi energi berubah menjadi bottleneck teknis.
Baca juga: Transisi Energi Indonesia Terkunci Hiper-Regulasi
Dalam sistem listrik modern, jaringan bukan pelengkap. Jaringan adalah tulang punggung. Tanpa grid yang fleksibel dan digital, energi terbarukan justru menjadi tidak stabil.
Bagi negara seperti Indonesia, pesan ini sangat relevan. Penambahan kapasitas EBT tidak cukup jika jaringan Jawa-Bali masih menua, interkoneksi antar pulau terbatas, dan sistem penyimpanan hampir nol.
Tantangan Bukan Lagi Teknologi
Guterres secara eksplisit menyebut hambatan terbesar hari ini bukan inovasi. Dunia sudah memiliki turbin, panel, baterai, dan kendaraan listrik. Yang tertinggal adalah tata kelola.
Proses perizinan yang lambat. Kapasitas jaringan yang terbatas. Rantai pasok mineral kritis yang tegang. Dan pasar listrik yang belum didesain untuk energi variabel.
Baca juga: TKDN Menguji Realisme Transisi Energi Indonesia
Bagi negara berkembang, masalahnya bertambah, yakni biaya modal yang tinggi. Afrika, misalnya, menyimpan potensi surya dan angin raksasa, tetapi kesulitan mengakses pembiayaan murah. Risiko negara, kurs, dan ketidakpastian kebijakan membuat investor global ragu masuk.
Ini menciptakan ketimpangan transisi. Negara kaya membangun cepat. Negara berkembang tertahan, meski mereka memiliki sumber daya alam terbaik.
Mengapa Kebijakan Menjadi Kunci
Karena itu, Guterres menekankan satu hal, kepastian regulasi.
Investor jangka panjang tidak takut pada teknologi baru. Mereka takut pada aturan yang berubah-ubah. Pasar energi butuh jadwal lelang yang jelas, izin yang cepat, dan struktur tarif yang bisa diprediksi.
Dalam konteks Indonesia, ini menyentuh inti persoalan. Transisi energi bukan hanya soal proyek PLTS atau PLTB. Ini adalah soal bagaimana PLN, regulator, tarif, dan kebijakan fiskal diselaraskan untuk menarik modal global.
Tanpa reformasi kebijakan, uang triliunan dolar itu akan mengalir ke negara lain.
Waktu Semakin Sempit
Guterres juga mengingatkan satu realitas pahit. Dunia hampir pasti akan melampaui batas pemanasan 1,5°C dalam waktu dekat. Pertanyaannya bukan apakah, tetapi seberapa lama.
Jika kenaikan suhu berlangsung lama, risiko iklim menjadi tidak terkendali. Banjir, kekeringan, krisis pangan, dan gangguan ekonomi akan menjadi permanen.
Baca juga: Target 1,5°C Hampir Mustahil, Jun Arima Serukan Transisi Energi yang Lebih Realistis
Karena itu, transisi energi harus dipercepat, bukan sekadar dilanjutkan. Energi fosil harus ditinggalkan lebih cepat. Energi terbarukan harus dibangun lebih masif. Efisiensi harus ditingkatkan di semua sektor.
Dunia sudah memulai. Modal sudah bergerak. Tetapi tanpa infrastruktur dan kebijakan yang tepat, peluang emas ini bisa berubah menjadi kegagalan sistemik.
Dan bagi negara seperti Indonesia, ini bukan hanya soal iklim. Ini soal posisi dalam ekonomi energi global yang baru. ***
- Foto: @UAEMissionIRENA – Sidang Majelis IRENA ke-16 di Abu Dhabi menjadi panggung konsolidasi global investasi energi bersih di tengah pergeseran dari bahan bakar fosil.
