OJK Kuatkan Peta Jalan Hijau, Taksonomi Baru dan Aturan Risiko Iklim Menanti 2027

DALAM upaya mempercepat transformasi ekonomi hijau, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyusun fondasi baru yang akan mengubah wajah pembiayaan nasional. Dua inisiatif besar kini berjalan beriringan,Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 3 dan revisi POJK 51/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan. Langkah ini bukan sekadar pembaruan administratif, tetapi reposisi arah industri keuangan menuju masa depan yang…

Baca Selengkapnya...

Ketika Hutan Jadi Investasi, Rekor Baru Brasil di Jalur Hijau

BRASIL menulis bab baru dalam ekonomi hijau.Melalui National Bank for Economic and Social Development (BNDES), negara ini memobilisasi dana R$ 3,4 miliar (sekitar US$ 600 juta) sejak 2023 untuk konservasi, restorasi, dan pengelolaan hutan berkelanjutan, sekaligus menciptakan 23.500 lapangan kerja dan menanam 70 juta pohon di berbagai bioma. Namun tonggak terpenting datang pada Oktober 2025,…

Baca Selengkapnya...

Ekonomi Karbon untuk Semua, Hutan dan Masyarakat Harus Sama-sama Untung

PERDAGANGAN karbon di Indonesia memasuki fase penting. Di atas kertas, potensinya luar biasa. Hutan tropis, lahan gambut, dan keanekaragaman hayati Indonesia adalah modal besar untuk pasar karbon global. Namun, pertanyaan mendasar masih menggantung, sudahkah masyarakat di akar rumput merasakan manfaat nyata dari ekonomi karbon ini? Kesadaran yang Belum Menjadi Nilai Ekonomi Menurut Research Associate Climate…

Baca Selengkapnya...

Ilusi Hijau di Pasar Karbon, Offset Justru Menghambat Aksi Iklim

Analisis terbaru di Nature menyoroti bahaya skema offset karbon yang justru memperlambat transisi energi global dan pencapaian target Perjanjian Paris. SEBUAH analisis yang terbit di Nature mengguncang fondasi pasar karbon global. Tim pakar kebijakan iklim internasional menemukan bahwa skema offset karbon, yang memungkinkan perusahaan membeli kredit karbon untuk menutupi emisi mereka, justru menghambat pencapaian tujuan…

Baca Selengkapnya...

TKD Ditahan, Ada Apa dengan Tata Kelola Keuangan Daerah?

PEMERINTAH pusat menahan kenaikan Transfer ke Daerah (TKD) untuk tahun anggaran 2026. Alasannya sederhana tapi mendasar, tata kelola keuangan daerah masih jauh dari ideal. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, Presiden Prabowo belum menyetujui penambahan TKD karena masih banyak kasus penyimpangan dan lemahnya akuntabilitas di tingkat daerah. Purbaya bahkan terang-terangan menyebut, “sering diselewengkan uang di…

Baca Selengkapnya...

REC di Bursa Berjangka, Instrumen Baru Ekonomi Hijau Indonesia

DI TENGAH upaya global mempercepat transisi energi, langkah Indonesia memperdagangkan Renewable Energy Certificate (REC) di bursa berjangka menjadi tonggak penting. Melalui mekanisme ini, pasar energi tak hanya berbicara tentang produksi listrik bersih, tapi juga tentang kredibilitas dan transparansi dalam jejak energi yang digunakan industri. Mengubah Sertifikat Jadi Nilai Ekonomi Direktur Utama PT Indonesia Commodity &…

Baca Selengkapnya...

Global Governance di Tanah Negeri, Arah Baru Tata Kelola BUMN

PRESIDEN Prabowo Subianto membuka babak baru dalam reformasi ekonomi Indonesia. Dalam forum Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, ia mengumumkan kebijakan yang mengizinkan ekspatriat atau warga negara asing memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Saya sudah ubah aturan agar ekspatriat bisa memimpin BUMN kita. Saya sangat antusias dengan perubahan ini,” ujar Prabowo, di hadapan…

Baca Selengkapnya...

Toyota dan Ekosistem Industri Hijau Indonesia, dari Lokal ke Global

TRANSFORMASI industri otomotif Indonesia kini memasuki fase yang lebih hijau dan berdaya saing tinggi. Di tengah tekanan global untuk menurunkan emisi dan memperkuat ekonomi berbasis nilai tambah, Toyota menjadi salah satu contoh nyata bagaimana korporasi multinasional bisa tumbuh bersama ekosistem lokal, bukan di atasnya. Melalui PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), perusahaan ini membangun rantai…

Baca Selengkapnya...

Krisis Tata Kelola di Tengah Ambisi Pariwisata Berkelanjutan

DI TENGAH semangat pemerintah mendorong pariwisata berkelanjutan, langkah legislasi justru memunculkan tanda tanya besar. Revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang baru disahkan DPR menghapus nama Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) dari naskah final. Bagi banyak pihak, perubahan itu tampak administratif. Namun bagi pelaku industri, penghapusan GIPI berarti hilangnya ruang representasi formal dalam…

Baca Selengkapnya...

PGN Pacu Dekarbonisasi, Gas Bumi dan Biomethane Jadi Andalan Menuju NZE 2060

PERJALANAN menuju Net Zero Emission (NZE) 2060 memerlukan langkah konkret dan terukur. PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), Subholding Gas Pertamina, menunjukkan hasil nyata dalam upaya ini. Sejak 2023, kinerja dekarbonisasi PGN terus membaik. Penurunan emisi yang semula hanya 598,39 ton CO₂e pada 2023 melonjak drastis menjadi 29.722 ton CO₂e pada 2024. Hingga Agustus 2025,…

Baca Selengkapnya...