PRESIDEN Prabowo Subianto membuka babak baru dalam reformasi ekonomi Indonesia. Dalam forum Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, ia mengumumkan kebijakan yang mengizinkan ekspatriat atau warga negara asing memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Saya sudah ubah aturan agar ekspatriat bisa memimpin BUMN kita. Saya sangat antusias dengan perubahan ini,” ujar Prabowo, di hadapan ratusan pemimpin bisnis dunia.
Langkah ini menandai upaya pemerintah mendorong BUMN beroperasi dengan standar tata kelola internasional, sekaligus sinyal bahwa Indonesia bersiap masuk ke arena global dengan wajah korporasi yang lebih kompetitif.
Standar Global, Arah Baru Nasional
Di balik kebijakan ini, terdapat ambisi besar meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas sumber daya manusia di perusahaan negara. Selama ini, tingkat pengembalian investasi BUMN hanya berkisar 1–2%, jauh di bawah perusahaan global.
Baca juga: Dari BUMN Karya ke Agrinas, Transformasi Besar untuk Ketahanan Pangan
Prabowo menilai, reformasi BUMN adalah bagian dari agenda besar modernisasi ekonomi nasional, termasuk merampingkan jumlah perusahaan negara dari hampir 1.000 menjadi hanya 200–240 entitas. “Kelola dengan standar yang lebih tinggi,” tegasnya.
Kebijakan ini sejalan dengan semangat governance reform yang menjadi prasyarat bagi Indonesia dalam proses menuju keanggotaan OECD. Namun, di balik langkah progresif itu, muncul perdebatan klasik, bagaimana menjaga kedaulatan ekonomi nasional di tengah arus globalisasi yang makin kuat?
Danantara, Eksperimen Tata Kelola
Konsolidasi BUMN kini dipusatkan di bawah Danantara Indonesia, lembaga holding yang memayungi 844 entitas, dari induk hingga anak perusahaan. Kepala Danantara Rosan Roeslani menyebut ini sebagai momen tepat untuk menata ulang peran BUMN dalam ekonomi nasional.
“Kehadiran Danantara benar-benar hadir pada waktu yang sangat tepat,” kata Rosan dalam Town Hall Danantara Indonesia di JCC, April lalu.
Baca juga: Danantara dan Masa Depan Investasi Hijau Indonesia
Melalui Danantara, pemerintah ingin membangun struktur yang lebih ramping, efisien, dan fokus pada sektor strategis.
Namun, langkah ini juga menjadi laboratorium tata kelola baru, bagaimana menyeimbangkan profesionalisme korporasi dengan mandat sosial yang melekat pada BUMN.
Antara Kompetensi dan Kedaulatan
Membuka peluang bagi ekspatriat bisa mempercepat transfer pengetahuan dan disiplin manajerial global. Tapi risiko lain mengintai, dari potensi ketimpangan dalam posisi strategis hingga berkurangnya ruang bagi talenta nasional.
Di titik inilah, reformasi BUMN menjadi ujian sesungguhnya bagi kredibilitas tata kelola ekonomi Indonesia. Apakah negara mampu menggabungkan efisiensi global tanpa kehilangan kendali atas aset strategisnya sendiri?
Reformasi ini bukan hanya soal siapa yang memimpin BUMN, tapi bagaimana Indonesia membangun model governance yang adaptif, profesional, sekaligus berdaulat.
Membuka diri pada global governance adalah langkah maju. Menjaganya tetap berpijak pada tanah sendiri adalah kebijaksanaan. ***
- Foto: Instagram/ presidenrepublikindonesia – Presiden Prabowo Subianto berbincang dengan Chairman Forbes Media, Steve Forbes, dalam sesi “A Meeting of Minds” di Forbes Global CEO Conference 2025, Jakarta. Forum ini menandai arah baru tata kelola ekonomi dan BUMN Indonesia di kancah global.
