Harimau Sumatra dan Krisis yang Tak Terlihat di Balik Hutan Leuser

KEBERLANGSUNGAN harimau Sumatra kerap dibaca melalui satu indikator utama, yakni luas hutan yang tersisa. Logikanya sederhana. Selama hutan berdiri, predator puncak ini akan bertahan. Namun riset terbaru menunjukkan asumsi itu tidak lagi cukup. Penelitian yang dimuat dalam Nature Conservation pada Juli 2025 mengungkap satu variabel kunci yang kerap luput dari kebijakan konservasi, ketersediaan mangsa. Tanpa…

Baca Selengkapnya...

Rp6,6 T Hari Ini, Rp142 T Menunggu: Seriusnya Persoalan Tata Kelola Kawasan Hutan

UANG Rp6,6 triliun yang ditampilkan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung bukan sekadar tumpukan uang. Itu adalah penanda keterlambatan negara. Uang itu baru muncul setelah pelanggaran kawasan hutan berlangsung bertahun-tahun, melibatkan jutaan hektare lahan, dan menciptakan kerugian ekologis yang tak sepenuhnya bisa dipulihkan. Dari sisi fiskal, angka ini terlihat besar. Namun dari perspektif kebijakan, Rp6,6 triliun…

Baca Selengkapnya...

Preseden Baru Keadilan Iklim dari Swiss untuk Pulau Pari

UNTUK pertama kalinya dalam sejarah hukum Swiss, sebuah pengadilan menerima gugatan iklim terhadap perusahaan besar. Bukan dari negara maju. Bukan dari LSM global. Gugatan itu datang dari empat nelayan Pulau Pari, Kepulauan Seribu, wilayah pesisir Indonesia yang saban tahun kian tergerus krisis iklim. Pada 22 Desember 2025, Pengadilan Kanton Zug, Swiss, menyatakan menerima seluruh permohonan…

Baca Selengkapnya...

Desa di Dalam Hutan, Persoalan Administrasi yang Memiskinkan

RIBUAN desa di Indonesia hidup dalam status yang menggantung. Secara administratif, desa-desa tersebut diklaim sebagai bagian dari kawasan hutan. Secara faktual, desa-desa itu telah ada, berpenduduk, dan beraktivitas ekonomi sejak lama. Ketegangan inilah yang kini menjadi salah satu sumber kemiskinan struktural di perdesaan. Data Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) 2024 menunjukkan, 2.966…

Baca Selengkapnya...

Karbon Masuk Taman Nasional, Ujian Baru Konservasi Way Kambas

RENCANA perubahan zonasi di Taman Nasional Way Kambas (TNWK) membuka perdebatan serius dalam tata kelola konservasi Indonesia. Di satu sisi, pemerintah mendorong pemanfaatan jasa lingkungan karbon sebagai instrumen perlindungan dan rehabilitasi. Di sisi lain, organisasi lingkungan melihatnya sebagai kemunduran prinsipil dalam pengelolaan kawasan pelestarian alam. Melalui Balai TN Way Kambas, Kementerian Kehutanan merancang penetapan sekitar…

Baca Selengkapnya...

Alih Fungsi Sawah Diperketat, Negara Menutup Celah Erosi Lahan Pangan

NEGARA mulai menarik garis tegas pada isu yang selama ini dibiarkan abu-abu, alih fungsi sawah. Di tengah tekanan pembangunan, urbanisasi, dan ekspansi kawasan industri, pemerintah menegaskan bahwa sawah tidak lagi bisa diperlakukan sebagai cadangan ruang yang mudah dikonversi. Yang dimaksud pemerintah adalah sawah yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), instrumen hukum utama…

Baca Selengkapnya...

Salju di Gurun Saudi, Anomali Musim Dingin atau Sinyal Perubahan Iklim Regional?

HUJAN salju yang kembali turun di Pegunungan Jabal Al-Lawz, wilayah Tabuk, Arab Saudi, pada pertengahan Desember ini sekilas tampak sebagai fenomena musiman yang unik. Namun bagi diskursus perubahan iklim, kejadian tersebut menyimpan makna yang lebih dalam. Terutama ketika terjadi di kawasan arid yang selama ini identik dengan panas ekstrem dan curah hujan rendah. Menurut laporan…

Baca Selengkapnya...

Jawa Barat Uji Ulang Hutan Produksi di Tengah Krisis Ekologis

KEPUTUSAN Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melarang penebangan pohon di kawasan hutan produksi menandai pergeseran penting dalam cara pemerintah daerah membaca ulang fungsi hutan. Bukan sekadar kebijakan sektoral, langkah ini memicu pertanyaan lebih besar. Apakah konsep hutan produksi masih relevan di provinsi dengan tekanan ekologis setinggi Jawa Barat? Dalam rapat koordinasi tata ruang dan pertanahan…

Baca Selengkapnya...

Korporasi Penyebab Bencana Sumatra Masuk Skema Pemulihan Paksa Negara

BENCANA ekologis yang berulang di Sumatra mulai digeser dari sekadar narasi musibah alam menjadi persoalan akuntabilitas hukum. Pemerintah menegaskan arah baru penegakan hukum lingkungan. Tidak berhenti pada pidana, tetapi memaksa pemulihan sebagai kewajiban utama pelaku. Kejaksaan Agung memastikan pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab atas perusakan lingkungan, baik individu maupun korporasi, akan dibebani kewajiban pemulihan ekosistem….

Baca Selengkapnya...

Moratorium Izin SDA di Tengah Krisis Ekologis Sumatra

PEMERINTAH memilih menahan rem. Sepanjang tahun ini, tidak ada penerbitan maupun perpanjangan izin di sektor kehutanan, pertanahan, dan energi. Kebijakan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh pengelolaan sumber daya alam nasional. Keputusan ini hadir pada momen krusial. Banjir bandang dan tanah longsor masih melanda Sumatra. Aceh, Sumatra…

Baca Selengkapnya...