Hutan sebagai “Pabrik Hujan”, Nilai Ekonomi yang Terlupakan dalam Kebijakan Air dan Pangan

DI TENGAH krisis iklim dan ancaman krisis air, ada satu fungsi hutan tropis yang selama ini kurang dihitung dalam kebijakan publik, yakni kemampuannya memproduksi hujan. Studi terbaru dari University of Leeds memberi bukti kuantitatif yang sulit diabaikan. Hutan bukan hanya penyerap karbon.Hutan adalah infrastruktur alam penghasil air. Penelitian berjudul Quantifying tropical forest rainfall generation yang…

Baca Selengkapnya...

Tanah Masam dan Impor Tinggi Menguji Arah Pangan Nasional

PERUBAHAN iklim mempersempit ruang tanam ideal. Produktivitas stagnan di banyak wilayah. Sementara itu, impor gandum Indonesia pada 2024 mencapai 12,7 juta ton. Di saat hampir separuh daratan nasional tergolong lahan suboptimum, pertanyaannya bukan lagi sekadar bagaimana meningkatkan produksi. Ini tentang arah strategi pangan nasional. Separuh Daratan, Produktivitas Tertekan Dari total 189,1 juta hektare daratan Indonesia,…

Baca Selengkapnya...

Ekosistem Rebound di Sungai Yangtze, Cermin Kebijakan bagi Sungai-sungai Indonesia

SEJAK 2020, China mengambil langkah drastis. Pemerintah melarang penuh penangkapan ikan komersial di sepanjang Sungai Yangtze. Kebijakan ini berlaku lintas provinsi dan dirancang jangka panjang. Targetnya, menghentikan keruntuhan biodiversitas dan memulihkan fungsi ekologis sungai terpanjang di Asia itu. Selama puluhan tahun, Yangtze mengalami tekanan berat. Overfishing, polusi industri, dan pembangunan bendungan menggerus populasi ikan. Spesies…

Baca Selengkapnya...

Deforestasi Picu Risiko Penyakit di Kawasan Permukiman

DEFORESTASI kerap dibaca sebagai isu karbon, biodiversitas, atau tata kelola lahan. Namun ada dimensi lain yang sering luput, kesehatan manusia. Ketika hutan hilang, risiko penyakit meningkat. Bukan metafora. Ini fakta epidemiologis. Ahli Entomologi IPB University, Prof Upik Kesumawati Hadi, menegaskan bahwa hilangnya tutupan hutan akibat aktivitas manusia mendorong perubahan perilaku nyamuk. Habitat rusak. Inang alami…

Baca Selengkapnya...

Prancis Batasi Konsumsi Daging, Uji Nyali Kebijakan Pangan Rendah Emisi

PEMERINTAH Prancis resmi merilis National Strategy for Food, Nutrition and Climate. Dokumen ini tidak sekadar panduan gizi. Ini adalah cetak biru transisi pangan rendah emisi hingga 2030. Intinya, masyarakat diminta membatasi konsumsi daging. Bukan hanya demi kesehatan, tetapi juga demi iklim. Strategi ini sempat tertunda sejak 2023. Prosesnya lahir dari inisiatif demokrasi langsung. Namun sejak…

Baca Selengkapnya...

Dana Inggris, Uji Tata Kelola Hutan Indonesia

Pendanaan MFP Fase 5 menguji konsistensi kebijakan kehutanan Indonesia di tengah agenda iklim global. HUTAN Indonesia tidak hanya menyimpan karbon. Tapi, juga menopang daya dukung lingkungan, mengatur tata air, dan menjadi benteng alami dari risiko banjir yang kian sering terjadi. Di tengah krisis iklim dan tekanan terhadap lanskap, tata kelola hutan bergerak dari isu sektoral…

Baca Selengkapnya...

Nepal Van Java, Desa Lereng yang Tiba-tiba Jadi Panggung Ekonomi Visual

DI LERENG Gunung Sumbing, sebuah kampung kecil mendadak dikenal luas dengan nama Nepal Van Java. Nama aslinya Dusun Butuh, di Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Julukan itu muncul dari tampilan rumah-rumah bertingkat di lereng curam dengan latar gunung yang dramatis, pemandangan yang cepat menyebar lewat media sosial. Pengamatan lapangan SustainReview menunjukkan bahwa Nepal Van…

Baca Selengkapnya...

Riset BRIN: Jakarta Kian Kedap Air, Ancaman Banjir Makin Sistemik

BANJIR Jakarta bukan lagi sekadar cerita tentang hujan deras. Itu adalah akumulasi keputusan tata ruang, tekanan demografis, krisis air tanah, dan sistem drainase yang kalah cepat dari betonisasi kota. Temuan terbaru dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menegaskan satu hal penting, risiko banjir ibu kota adalah hasil interaksi banyak faktor yang saling memperparah. Hujan…

Baca Selengkapnya...

Negara Mengubah Rumus, Merusak Alam Kini Berbiaya Tinggi

LANGKAH penegakan hukum lingkungan Indonesia memasuki iklim baru. Pemerintah tidak lagi berhenti pada sanksi administratif. Gugatan perdata kini didorong menjadi instrumen pemulihan ekologis dan penegasan tanggung jawab korporasi. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan kementeriannya tengah menyiapkan gugatan terhadap 16 perusahaan di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Sebagian bergerak di sektor ekstraktif seperti batu bara…

Baca Selengkapnya...

Gelombang Gugatan Lingkungan Menguat, Negara Kirim Sinyal Keras ke Pelaku Usaha

LANGKAH hukum Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memasuki fase baru. Negara tak lagi berhenti pada sanksi administratif. Kini, pendekatannya berbasis kerugian ekologis terukur, pemulihan wajib, dan tanggung jawab mutlak. Dalam rentang Januari 2026, KLH melayangkan gugatan perdata terhadap sejumlah korporasi besar yang beroperasi di Sumatra. Nilai tuntutannya signifikan. Totalnya menembus triliunan rupiah. Spektrumnya luas. Dari industri…

Baca Selengkapnya...