01/05/2026

Ekologi

Pajak Tambang dan Keadilan Wilayah, Jawa Barat Menggugat Tata Kelola Ekstraksi

R Bestian05 mins

SELAMA bertahun-tahun, wilayah tambang di Indonesia hidup dalam paradoks. Tanahnya digali. Sumber dayanya diangkut. Namun desa-desa di sekitarnya tetap tertinggal. Infrastruktur rusak. Lingkungan terdegradasi. Manfaat ekonomi mengalir ke luar daerah. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuka kembali luka lama itu. Bukan dengan retorika populis, melainkan dengan kritik langsung pada jantung masalah, tata kelola pajak tambang…

Baca Selengkapnya...

Pencabutan Izin Hutan, Keputusan Politik vs Administrasi Negara

Hamdani S Rukiah06 mins

KEPUTUSAN negara mencabut izin pengelolaan hutan terhadap 28 perusahaan memantik pertanyaan publik yang sah, siapa sebenarnya yang berwenang mencabut izin, dan di mana posisi Presiden dalam struktur administrasi negara? Pertanyaan ini bukan sekadar teknis, melainkan menyentuh inti tata kelola sumber daya alam dan kredibilitas kebijakan lingkungan Indonesia. Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas…

Baca Selengkapnya...

Cabut Izin Hutan, Negara Diuji dalam Tata Kelola

R Bestian05 mins

KEPUTUSAN negara mencabut izin 28 perusahaan di kawasan hutan Sumatera menandai eskalasi baru dalam penertiban sektor kehutanan. Namun, di balik langkah tegas itu, pertanyaan kebijakan justru menguat, seberapa transparan prosesnya, dan sejauh mana negara siap menanggung konsekuensi ekologisnya? Pencabutan izin diumumkan setelah audit Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), menyusul banjir dan longsor di…

Baca Selengkapnya...

Salju Menyusut, Olimpiade Musim Dingin di Bawah Tekanan Krisis Iklim

Hamdani S Rukiah06 mins

PERUBAHAN iklim mulai menggerus fondasi ajang olahraga musim dingin terbesar di dunia. Olimpiade Musim Dingin, yang selama satu abad bergantung pada lanskap pegunungan bersalju, kini menghadapi kenyataan baru, lokasi yang layak kian menyusut, dan waktu penyelenggaraan tak lagi pasti. Penelitian terbaru menunjukkan krisis ini bukan proyeksi jauh di masa depan. Dampaknya sudah terukur. Dari 93…

Baca Selengkapnya...

Cabut 1 Juta Hektare Izin, Negara Uji Nyali Penertiban Hutan Sumatra

Hamdani S Rukiah05 mins

KEPUTUSAN Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan di kawasan hutan Sumatra menandai babak baru penertiban tata kelola kehutanan nasional. Luas konsesi yang dicabut mencapai 1.010.991 hektare. Angka ini menjadi sinyal politik yang kuat. Langkah tersebut diambil setelah rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden dari London, Inggris. Laporan investigasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan…

Baca Selengkapnya...

Negara Membuka Peta Tambang Ilegal dan Sawit di Kawasan Hutan

Hamdani S Rukiah05 mins

NEGARA akhirnya membuka angka yang selama ini hanya beredar sebagai dugaan.Kementerian Kehutanan memaparkan luasan pertambangan di kawasan hutan yang mencapai 296.807 hektare. Hampir dua pertiganya tidak berizin. Data ini adalah potret tata kelola sumber daya alam yang rapuh di jantung kawasan hutan Indonesia. Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menyebut, dari total bukaan tambang tersebut, 191.790…

Baca Selengkapnya...

Hutan di Dalam Izin, Bom Karbon di Jantung Transisi Energi Indonesia

R Bestian06 mins

TRANSISI energi kerap diposisikan sebagai jalan keluar dari krisis iklim. Namun di Indonesia, jalur ini justru menyimpan paradoks besar. Di balik narasi hijau, jutaan hektare hutan berada dalam status “legal untuk dibuka”, dan berpotensi melepaskan emisi karbon dalam skala yang sulit dipulihkan. Temuan ini disorot Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dalam laporan Melegalkan Krisis Iklim….

Baca Selengkapnya...

Bunker Nuklir Inggris Tergerus Erosi, Alarm Dini bagi Kebijakan Pesisir Indonesia

Hamdani S Rukiah05 mins

SEBUAH bunker nuklir era Perang Dingin di pesisir East Yorkshire, Inggris, kini berada di ambang kehancuran. Bangunan bata merah yang berdiri di tepi tebing itu diperkirakan hanya tinggal menunggu hari sebelum runtuh ke Laut Utara. Penyebabnya bukan konflik geopolitik, melainkan erosi pesisir yang berlangsung cepat dan konsisten. Ironinya kuat. Struktur yang dirancang untuk bertahan dari…

Baca Selengkapnya...

Gugatan Rp4,8 Triliun, Negara Mulai Menagih Biaya Ekologi Sumatra

Hamdani S Rukiah06 mins

ANGKA itu berdiri sendiri di awal. Rp4,8 triliun. Nilai gugatan perdata yang diajukan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terhadap enam perusahaan yang beroperasi di Sumatra Utara. Negara menyebutnya sebagai biaya kerusakan ekologi akibat banjir dan longsor yang berulang. Dari total tersebut, Rp4,66 triliun diklaim sebagai kerugian lingkungan. Sisanya, Rp178 miliar, dialokasikan untuk pemulihan ekosistem. Gugatan menyasar…

Baca Selengkapnya...

Pasca-Bencana Sumatra, Negara Uji Ulang Strategi Pengawasan Hutan

Hamdani S Rukiah05 mins

BENCANA ekologis yang beruntun di Sumatra kembali menyingkap persoalan lama dalam tata kelola hutan Indonesia. Banjir dan longsor tidak hanya dipicu oleh cuaca ekstrem, tetapi juga oleh lemahnya pengawasan kawasan hutan dan ketidaksinkronan kebijakan ruang. Di tengah tekanan itu, pemerintah mulai mengajukan koreksi struktural. Dalam rapat kerja pemulihan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan pascabencana Sumatra…

Baca Selengkapnya...