ICJ Mulai Mengubah Krisis Iklim Jadi Risiko Hukum Negara

MAJELIS Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations General Assembly (UNGA) pada 20 Mei 2026 resmi mengadopsi resolusi yang mendukung opini penasihat International Court of Justice terkait kewajiban negara menghadapi perubahan iklim. Langkah ini memperbesar tekanan politik dan hukum terhadap negara-negara penghasil emisi tinggi. Sebanyak 141 negara mendukung resolusi tersebut, delapan negara menolak, dan 28 lainnya…

Baca Selengkapnya...

Krisis Iklim Global Menekan Arus Laut Selatan Jawa

INDONESIA mulai memahami lebih dalam bagaimana perubahan iklim global mempengaruhi “mesin laut” yang selama ini ikut mengatur cuaca, perikanan, hingga stabilitas pesisir di selatan Nusantara. Riset terbaru kolaborasi BRIN dan Universitas Padjadjaran (UNPAD) berhasil merekonstruksi dinamika South Java Coastal Current (SJCC) atau Arus Pantai Selatan Jawa menggunakan data panjang selama 30 tahun, dari 1993 hingga…

Baca Selengkapnya...

Kuda Laut Indonesia Masuk Zona Risiko, Krisis Data Laut Jadi Ancaman Baru

INDONESIA ternyata menjadi rumah bagi sedikitnya 13 spesies kuda laut yang tersebar di berbagai wilayah pesisir nasional. Namun di balik kekayaan biodiversitas itu, muncul persoalan yang lebih serius. Negara belum memiliki data yang cukup kuat untuk memastikan populasi kuda laut tetap aman di alam. Kuda laut adalah ikan laut kecil dari genus Hippocampus yang hidup…

Baca Selengkapnya...

Maskapai Mulai Berebut SAF Sebelum Regulasi 2030 Berlaku

SUSTAINABLE Aviation Fuel (SAF) mulai berubah dari sekadar bahan bakar alternatif menjadi aset strategis baru dalam industri penerbangan global. Di Eropa, maskapai kini tidak lagi hanya berbicara soal target net-zero, tetapi mulai berebut mengamankan pasokan bahan bakar rendah emisi sebelum regulasi baru berlaku pada 2030. SAF adalah bahan bakar penerbangan rendah emisi yang dirancang untuk…

Baca Selengkapnya...

Bukan Sekadar Harga Karbon, Dunia Kini Berebut Standar Pasar Karbon

PASAR karbon global memasuki arah baru. Fokus dunia kini tidak lagi hanya pada harga emisi, tetapi pada siapa yang mengendalikan standar, integritas data, dan aturan teknis perdagangan karbon lintas negara. Peluncuran Open Coalition on Compliance Carbon Markets (OCCCM) di Florence, Italia, menjadi sinyal penting perubahan tersebut. Uni Eropa, China, dan Brasil resmi membentuk koalisi baru…

Baca Selengkapnya...

Udara Sejuk Mulai Menjadi Ketimpangan Baru ASEAN

KRISIS panas di ASEAN mungkin tidak akan dirasakan secara setara. Di kota-kota yang makin panas, udara sejuk perlahan berubah menjadi privilese baru perkotaan. ASEAN Center for Energy (ACE) memperingatkan kota-kota besar di Asia Tenggara akan menghadapi lonjakan suhu ekstrem dalam beberapa dekade ke depan. Namun di balik ancaman itu, muncul persoalan lain yang mulai jarang…

Baca Selengkapnya...

Kota ASEAN Mulai Kehilangan Kemampuan untuk Tetap Sejuk

KRISIS iklim di ASEAN mulai berubah bentuk. Bukan lagi hanya soal banjir, emisi, atau cuaca ekstrem sesaat. Kota-kota besar di Asia Tenggara kini menghadapi ancaman yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, panas yang makin sulit ditoleransi. ASEAN Center for Energy (ACE) memperkirakan kota-kota besar di kawasan ini akan mengalami 85–120 hari panas ekstrem dengan suhu…

Baca Selengkapnya...

Pantura Jawa Kehilangan Daya Dukung, Koridor Ekonomi Nasional di Ujung Risiko

PANTAI Utara (Pantura) Jawa sedang kehilangan daya dukungnya sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Dalam praktiknya, ini berarti satu hal, risiko terhadap infrastruktur, pangan, dan permukiman di koridor ekonomi utama Indonesia semakin nyata dan terakumulasi. Daya dukung pesisir adalah kemampuan suatu wilayah pantai untuk menopang aktivitas manusia tanpa mengalami kerusakan ekologis yang mengganggu fungsi dasarnya. Erosi…

Baca Selengkapnya...

El Nino Bisa Diprediksi 15 Bulan, tapi Sistem Masih Reaktif

EL NINO kuat pada 2026 bukan lagi sekadar kemungkinan. Model iklim terbaru bahkan mampu memprediksinya hingga 15 bulan sebelumnya. Pertanyaannya bukan apakah ini akan terjadi, tetapi apakah sistem kebijakan sudah siap meresponsnya. Data dari sejumlah kelompok riset global menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Tahun 2026 diperkirakan menjadi salah satu tahun terpanas dalam sejarah modern, dengan potensi…

Baca Selengkapnya...

Pengakuan Hutan Adat Dipercepat, Siapkah Sistemnya?

PERCEPATAN pengakuan hutan adat seluas 1,4 juta hektare bukan sekadar agenda sosial. Ini adalah instrumen kebijakan yang berpotensi langsung memengaruhi strategi iklim Indonesia. Dalam konteks ini, pengakuan hutan adat dapat menjadi alat efektif untuk menekan deforestasi, tetapi hanya jika sistem implementasinya siap bekerja di tingkat tapak. Pertemuan antara Kementerian Kehutanan dan Ford Foundation menegaskan arah…

Baca Selengkapnya...