PEMERINTAH Prancis resmi merilis National Strategy for Food, Nutrition and Climate. Dokumen ini tidak sekadar panduan gizi. Ini adalah cetak biru transisi pangan rendah emisi hingga 2030. Intinya, masyarakat diminta membatasi konsumsi daging. Bukan hanya demi kesehatan, tetapi juga demi iklim.
Strategi ini sempat tertunda sejak 2023. Prosesnya lahir dari inisiatif demokrasi langsung. Namun sejak awal, tarik-menarik kepentingan berlangsung keras. Lobi pertanian menilai langkah ini berisiko terhadap pendapatan peternak dan industri daging. Di sisi lain, kelompok kesehatan publik mendorong pendekatan yang lebih tegas.
Emisi di Meja Makan
Data pemerintah menunjukkan sektor pangan menyumbang sekitar seperempat emisi karbon nasional. Dari porsi itu, dua pertiganya berasal dari produksi daging. Angka ini memperjelas satu hal, dekarbonisasi tak cukup lewat energi dan transportasi. Sistem pangan juga harus disentuh.
Peternakan, terutama sapi, menghasilkan metana. Gas ini berdaya pemanasan jauh lebih kuat dibanding karbon dioksida dalam jangka pendek. Ketika konsumsi tinggi dipertahankan, tekanan terhadap lahan, air, dan biodiversitas ikut meningkat.
Baca juga: Mikroplastik di Perut Sapi, Alarm Baru untuk Regulasi Pangan dan Pertanian
Karena itu, pedoman baru menekankan konsumsi buah, sayur, dan biji-bijian utuh. Daging tetap ada dalam pola makan, tetapi porsinya dibatasi. Pemerintah bahkan mendorong pengurangan impor daging, sebuah sinyal bahwa isu ini juga terkait neraca perdagangan dan jejak karbon lintas batas.
Menariknya, perdebatan semantik ikut mencuat. Apakah masyarakat diminta “mengurangi” atau hanya “membatasi” konsumsi daging? Pemerintah memilih kata “membatasi”. Sebuah kompromi politik. Namun secara substansi, arah kebijakannya tetap menuju penurunan konsumsi.
Kontestasi Politik dan Budaya
Di negara dengan ikon kuliner seperti steak-frites dan beef bourguignon, wacana pembatasan daging bukan isu teknokratis semata. Ini menyentuh identitas budaya. Karena itu, resistensi muncul bukan hanya dari industri, tetapi juga dari sentimen publik.
Stephanie Pierre dari France Assos Santé menyambut terbitnya dokumen ini. Ia mengaku sempat khawatir strategi tersebut dibatalkan. Namun, ia juga menilai targetnya belum cukup ambisius. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kebijakan pangan berada di antara dua tekanan, kepentingan ekonomi dan tuntutan iklim.
Baca juga: Peneliti Temukan Cara Akurat Ukur Mikroplastik dalam Pangan Laut
Momentum rilisnya pun strategis. Dokumen diumumkan menjelang pembukaan pameran pertanian tahunan di Paris. Artinya, pemerintah sadar bahwa komunikasi kebijakan menjadi kunci.
Kontras Global dan Implikasi bagi Indonesia
Kebijakan ini hadir di tengah dinamika global. Di Amerika Serikat, pemerintahan di bawah Donald Trump justru mendorong konsumsi daging merah dan produk susu penuh lemak. Pendekatan tersebut membalikkan tren rekomendasi kesehatan sebelumnya.
Perbedaan arah ini memperlihatkan bahwa politik pangan adalah arena ideologis. Negara bisa memilih menjadikan diet sebagai alat transisi iklim, atau mempertahankan pola konsumsi lama demi stabilitas ekonomi domestik.
Baca juga: Gaya Hidup Laki-laki Lebih Membebani Bumi
Bagi Indonesia, pelajaran dari Prancis relevan. Sektor pertanian dan peternakan kita juga menghadapi tekanan emisi, degradasi lahan, serta perubahan pola konsumsi kelas menengah. Kebijakan pembatasan mungkin belum populer. Namun diskursus tentang diet rendah emisi akan semakin menguat, seiring komitmen penurunan emisi nasional.
Pertanyaannya bukan lagi apakah pola makan harus berubah. Pertanyaannya, bagaimana negara merancang transisi yang adil bagi produsen, terjangkau bagi konsumen, dan konsisten dengan target iklim.
Strategi Prancis menunjukkan satu hal. Transformasi pangan bukan isu gaya hidup. Tapi, arsitektur kebijakan publik. ***
- Foto: Ralf R/ Pexels – Peternakan sapi perah skala industri di Prancis. Sektor pangan menyumbang sekitar seperempat emisi nasional, dengan dua pertiganya berasal dari produksi daging dan peternakan.
