El Niño 2026 Tidak Ekstrem, tapi Kemarau Bisa Lebih Panjang

El Niño 2026 diperkirakan tidak akan mencapai level ekstrem. Namun, risiko yang lebih dekat bagi Indonesia bukan kepanikan terhadap “Godzilla El Niño”, melainkan kemarau yang bisa berlangsung lebih panjang dan menekan air, pangan, serta risiko kebakaran lahan. ISU kemunculan El Niño ekstrem pada 2026 tidak perlu dibaca dengan kepanikan. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau…

Baca Selengkapnya...

ISO 14060, Standar Baru untuk Menguji Janji Net Zero

JANJI net zero sedang memasuki masa uji. Selama ini, banyak perusahaan berani menetapkan target emisi nol bersih. Namun, target jangka panjang sering belum diikuti rencana transisi yang rinci, terukur, dan dapat diverifikasi. Pasar mulai menuntut bukti. Investor ingin membaca risiko. Regulator membutuhkan rujukan. Konsumen dan publik ingin tahu apakah klaim hijau benar-benar ditopang perubahan bisnis….

Baca Selengkapnya...

AI Merancang AI, Regulasi Harus Mengejar

SELAMA ini, manusia membangun AI. Kini, batas itu mulai bergeser. Model AI generasi baru disebut mulai dirancang dengan bantuan model AI lain. Jika tren ini berlanjut, pengembangan AI tidak lagi bergerak sepenuhnya dalam ritme manusia, tetapi ikut ditentukan oleh sistem yang kemampuannya terus meningkat. Kecerdasan super buatan adalah tahap ketika AI melampaui kapasitas manusia dalam…

Baca Selengkapnya...

Gajah Sumatra Mati, Ekologi Kalah

KEMATIAN induk dan anak gajah Sumatra tidak cukup dibaca sebagai insiden satwa liar. Peristiwa itu harus dibaca sebagai sinyal kegagalan tata kelola ruang, lemahnya pengawasan habitat, dan rapuhnya penegakan hukum konservasi di Indonesia. Konservasi satwa liar adalah upaya melindungi spesies, habitat, dan ekosistem agar fungsi alam tetap bekerja dan tidak runtuh oleh tekanan manusia. Dalam…

Baca Selengkapnya...

Korupsi Iklim dan Lubang Besar Tata Kelola Lahan Indonesia

TATA kelola lahan kini tidak lagi bisa dibaca hanya sebagai urusan izin, investasi, atau ekspansi komoditas. Di tengah krisis iklim, setiap perubahan tutupan hutan memiliki konsekuensi langsung terhadap emisi karbon, risiko bencana, dan perlindungan ruang hidup masyarakat. Korupsi iklim muncul ketika kebijakan, izin, atau tata kelola lahan melemahkan perlindungan ekosistem dan memperbesar risiko emisi serta…

Baca Selengkapnya...

Klaim Hijau Masuk Era Bukti, Pelajaran Baru dari Uni Eropa

UNI EROPA mulai memperketat ruang gerak klaim hijau di pasar tunggalnya. Komisi Eropa mengirim surat peringatan resmi kepada 20 negara anggota yang belum sepenuhnya melaporkan adopsi aturan baru anti-greenwashing ke dalam hukum nasional. Aturan itu dikenal sebagai Directive on Empowering Consumers for the Green Transition. Regulasi ini menjadi bagian dari agenda perlindungan konsumen Uni Eropa…

Baca Selengkapnya...

Cagar Biosfer Tak Lagi Sekadar Kawasan Konservasi

KAWASAN konservasi kini tidak lagi hanya dipandang sebagai wilayah perlindungan alam. Di tengah tekanan perubahan iklim, degradasi lingkungan, hingga kebutuhan ekonomi hijau, kawasan seperti Cagar Biosfer mulai bergeser menjadi instrumen strategis pembangunan berkelanjutan berbasis jasa ekosistem. Cagar biosfer adalah kawasan yang menggabungkan fungsi konservasi keanekaragaman hayati, pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan dukungan riset untuk menjaga keseimbangan…

Baca Selengkapnya...

Singapura Mengunci Posisi sebagai Hub Pasar Karbon Asia

SINGAPURA semakin agresif memperkuat posisinya dalam arsitektur pasar karbon global. Negara kota itu kini tidak hanya ingin menjadi tempat perdagangan kredit karbon, tetapi juga pusat infrastruktur, standar, dan sistem kepercayaan untuk pasar karbon internasional. Pasar karbon adalah mekanisme yang memungkinkan pengurangan emisi gas rumah kaca diperdagangkan dalam bentuk kredit karbon untuk membantu pembiayaan aksi iklim….

Baca Selengkapnya...

ICJ Mulai Mengubah Krisis Iklim Jadi Risiko Hukum Negara

MAJELIS Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations General Assembly (UNGA) pada 20 Mei 2026 resmi mengadopsi resolusi yang mendukung opini penasihat International Court of Justice terkait kewajiban negara menghadapi perubahan iklim. Langkah ini memperbesar tekanan politik dan hukum terhadap negara-negara penghasil emisi tinggi. Sebanyak 141 negara mendukung resolusi tersebut, delapan negara menolak, dan 28 lainnya…

Baca Selengkapnya...