TATA kelola lahan kini tidak lagi bisa dibaca hanya sebagai urusan izin, investasi, atau ekspansi komoditas. Di tengah krisis iklim, setiap perubahan tutupan hutan memiliki konsekuensi langsung terhadap emisi karbon, risiko bencana, dan perlindungan ruang hidup masyarakat. Korupsi iklim muncul ketika kebijakan, izin, atau tata kelola lahan melemahkan perlindungan ekosistem dan memperbesar risiko emisi serta…
NEGARA mulai menarik garis tegas pada isu yang selama ini dibiarkan abu-abu, alih fungsi sawah. Di tengah tekanan pembangunan, urbanisasi, dan ekspansi kawasan industri, pemerintah menegaskan bahwa sawah tidak lagi bisa diperlakukan sebagai cadangan ruang yang mudah dikonversi. Yang dimaksud pemerintah adalah sawah yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), instrumen hukum utama…
POLEMIK lahan perkebunan sawit kembali mencuat. Sebanyak 194 perusahaan pemilik Izin Usaha Perkebunan (IUP) kelapa sawit dengan total lahan mencapai 1.081.022 hektare (ha) tercatat belum mengajukan hak atas tanah (HAT). Data ini disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Kamis…
