BENCANA ekologis yang berulang di Sumatra mulai digeser dari sekadar narasi musibah alam menjadi persoalan akuntabilitas hukum. Pemerintah menegaskan arah baru penegakan hukum lingkungan. Tidak berhenti pada pidana, tetapi memaksa pemulihan sebagai kewajiban utama pelaku.
Kejaksaan Agung memastikan pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab atas perusakan lingkungan, baik individu maupun korporasi, akan dibebani kewajiban pemulihan ekosistem. Skema ini dijalankan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), yang kini menjadi poros koordinasi penegakan hukum lintas lembaga.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menegaskan, pemulihan lingkungan akan dihitung sebagai bagian dari kerugian negara akibat bencana. Artinya, sanksi tidak lagi berhenti pada hukuman badan atau denda, tetapi menyasar biaya rehabilitasi kawasan terdampak.
Pemulihan Lingkungan Masuk Instrumen Penegakan Hukum
Langkah ini mencerminkan pergeseran paradigma penting. Penegakan hukum lingkungan tidak lagi bersifat reaktif, melainkan korektif dan restoratif. Negara menuntut agar kerusakan yang dihasilkan aktivitas ekonomi dikembalikan, sejauh mungkin, ke kondisi ekologis semula.
Baca juga: 1,5 Juta Hektare Hutan Ditertibkan, Reformasi Kehutanan Diuji
Penegakan hukum dilakukan secara simultan. Bareskrim Polri menangani proses pidana. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan serta Kementerian Lingkungan Hidup berperan dalam aspek administratif dan teknis lingkungan. Kejaksaan mengoordinasikan perhitungan kerugian negara sekaligus pelaksanaan kewajiban pemulihan.
Pendekatan terpadu ini memperlihatkan upaya negara mengunci celah impunitas yang selama ini melekat pada kejahatan lingkungan, terutama di kawasan hutan dan daerah aliran sungai yang rentan.
Korporasi, Sanksi Berlapis, dan Risiko Kehilangan Izin
Satu korporasi, PT Tri Bahtera Srikandi (TBS), telah lebih dulu diproses secara pidana. Namun Satgas PKH mengonfirmasi telah memetakan sejumlah perusahaan lain yang diduga terlibat dalam perusakan hutan dan degradasi kawasan lindung di Sumatra. Identitas, lokasi, hingga dugaan perbuatan pidana telah dikantongi aparat penegak hukum.
Bagi korporasi, risiko tidak berhenti di meja pengadilan. Pemerintah menyiapkan sanksi administratif berupa evaluasi hingga pencabutan perizinan. Instrumen ini menjadi tekanan strategis, khususnya bagi perusahaan yang beroperasi di sektor kehutanan, energi, dan sumber daya alam berbasis lahan.
Baca juga: Degradasi Parah Bentang Alam di Balik Banjir Aceh Timur
Pendekatan sanksi berlapis ini mempersempit ruang negosiasi dan mempertegas bahwa kepatuhan lingkungan kini menjadi faktor utama keberlanjutan usaha.
Pencabutan PBPH dan Koreksi Tata Kelola Hutan
Sinyal keras juga datang dari Kementerian Kehutanan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan pencabutan 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Total luas konsesi yang dicabut mencapai 1.012.016 hektare, termasuk 116.168 hektare di wilayah Sumatra.
Pencabutan izin ini bukan sekadar respons darurat pascabencana. Ia menandai koreksi struktural atas tata kelola pemanfaatan hutan yang dinilai gagal menjaga fungsi ekologis kawasan. Surat Keputusan pencabutan izin akan segera diteken untuk memastikan kepastian hukum.
Baca juga: Ketika Rakyat Ingin Membeli Hutan, Negara Kehilangan Otoritas Ekologisnya
Di tingkat kebijakan, pemerintah juga membuka evaluasi lintas sektor. Regulasi kehutanan, tata ruang, energi, dan sumber daya alam akan ditinjau ulang guna menutup celah yang selama ini memungkinkan eksploitasi berlebihan.
Bagi pembuat kebijakan dan pelaku usaha, arah ini memberi pesan tegas. Investasi di sektor berbasis lahan tidak lagi bisa mengabaikan daya dukung lingkungan. Risiko hukum kini mencakup biaya pemulihan ekosistem, reputasi, dan keberlanjutan izin usaha.
Penegakan hukum lingkungan di Sumatra sedang diuji. Jika konsisten, langkah ini berpotensi menjadi preseden nasional, bahwa bencana ekologis bukan takdir, melainkan konsekuensi dari keputusan yang bisa, dan harus, dipertanggungjawabkan. ***
- Foto: Dok. Kementerian LH – Bentang kawasan hutan di Aceh. Sumatra, yang mengalami degradasi dan longsor akibat tekanan aktivitas berbasis lahan. Pemerintah mulai membebankan kewajiban pemulihan lingkungan kepada korporasi terindikasi sebagai penyebab bencana.
