UANG Rp6,6 triliun yang ditampilkan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung bukan sekadar tumpukan uang. Itu adalah penanda keterlambatan negara. Uang itu baru muncul setelah pelanggaran kawasan hutan berlangsung bertahun-tahun, melibatkan jutaan hektare lahan, dan menciptakan kerugian ekologis yang tak sepenuhnya bisa dipulihkan.
Dari sisi fiskal, angka ini terlihat besar. Namun dari perspektif kebijakan, Rp6,6 triliun justru kecil dibanding skala kerusakan dan nilai ekonomi yang telah diambil dari kawasan hutan secara ilegal.
Dalam 10 bulan terakhir, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencatat penguasaan kembali lebih dari 4,08 juta hektare lahan perkebunan. Capaian itu disebut melampaui target hingga lebih dari 400 persen.
Baca juga: 1,5 Juta Hektare Hutan Ditertibkan, Reformasi Kehutanan Diuji
Di atas kertas, ini terlihat sebagai keberhasilan besar. Namun capaian ekstrem justru memunculkan pertanyaan kebijakan, apakah target awal terlalu rendah, atau pengawasan selama ini terlalu longgar?
Jika jutaan hektare bisa “dikoreksi” dalam waktu singkat, berarti pelanggaran tersebut telah berlangsung lama tanpa penegakan yang efektif.
Denda Administratif, Efek Jera atau Biaya Legal?
Dari penguasaan kembali kawasan hutan tahap V seluas 896.969 hektare, negara berhasil menarik Rp2,34 triliun dari denda administratif kehutanan. Ditambah Rp4,28 triliun dari penyelamatan keuangan negara lewat perkara korupsi, totalnya mencapai Rp6,62 triliun.
Baca juga: Denda Rp 6,5 Miliar per Hektare, Ujian Serius Penertiban Tambang di Kawasan Hutan
Namun denda administratif menyimpan risiko klasik, menjadi biaya legal (cost of doing business). Tanpa sanksi struktural, seperti pencabutan izin permanen, pemulihan ekologis wajib, dan penegakan lintas sektor, denda bisa dibaca sebagai tiket keluar setelah pelanggaran terjadi.
Rp142 Triliun, Alarm Kebijakan 2026
Pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin menggeser diskusi ini ke level yang lebih serius. Negara, kata dia, mengidentifikasi potensi denda administratif kawasan hutan mencapai Rp142,23 triliun pada 2026.
Rinciannya:
- Sawit: Rp109,6 triliun
- Tambang: Rp32,63 triliun
Baca juga: Ketika Rakyat Ingin Membeli Hutan, Negara Kehilangan Otoritas Ekologisnya
Angka ini bukan sekadar proyeksi penerimaan. Itu adalah indikator skala penyalahgunaan kawasan hutan yang belum tersentuh. Jika Rp6,6 triliun adalah koreksi masa lalu, maka Rp142 triliun adalah utang kebijakan yang menunggu dibayar.
Risiko “Legal Laundering” Lahan
Sebagian lahan hasil penguasaan kembali diserahkan pengelolaannya kepada BUMN, termasuk untuk perkebunan sawit. Dari sudut pandang transisi, ini bisa dibaca sebagai langkah stabilisasi. Namun dari perspektif tata kelola, muncul risiko legal laundering, normalisasi aset hasil pelanggaran tanpa koreksi struktural atas model bisnisnya.
Tanpa audit ekologis, transparansi pengelolaan, dan batas waktu transisi yang jelas, negara berisiko hanya mengganti aktor, bukan memperbaiki sistem.
Tesso Nilo, Ketika Keterlambatan Berujung Krisis Sosial
Kasus Taman Nasional Tesso Nilo memperlihatkan konsekuensi paling nyata dari pembiaran panjang. Satgas PKH melaporkan relokasi tahap awal terhadap 227 KK dari lahan sawit ilegal seluas 6.330 hektare.
Namun skala persoalannya jauh lebih besar. Di kawasan tersebut terdapat 7 desa, 5.733 KK, dan 22.183 jiwa, lengkap dengan sekolah, rumah ibadah, dan fasilitas kesehatan. Relokasi bukan lagi isu teknis, melainkan krisis sosial akibat kegagalan tata ruang lintas dekade.
Baca juga: Desa di Dalam Hutan, Persoalan Administrasi yang Memiskinkan
Hutan yang terlambat dilindungi memaksa negara mengambil kebijakan mahal secara fiskal, sosial, dan politik.
Menagih itu Perlu, Mencegah itu Kunci
Rp6,6 triliun menunjukkan negara bisa menagih. Rp142 triliun menunjukkan negara terlambat mencegah. Dalam konteks krisis iklim dan tekanan fiskal, kebijakan kehutanan tak bisa lagi reaktif.
Penertiban harus bergeser dari sekadar penagihan denda menjadi reformasi struktural penguasaan lahan, penegakan izin, dan pemulihan ekosistem yang terukur. Jika tidak, angka triliunan hanya akan terus berulang, sementara hutan terus berkurang. ***
- Foto: @presidenrepublikindonesia – Tumpukan uang dan papan nilai denda administratif kehutanan serta sitaan perkara korupsi senilai Rp6,6 triliun yang diserahkan ke negara.
