JANJI net-zero memasuki fase baru. Perusahaan tidak lagi cukup memasang target 2050, membuat laporan keberlanjutan, lalu berharap pasar percaya.
Standarnya naik. Bukti makin penting. Aksi harus terlihat.
Science Based Targets initiative atau SBTi merilis Corporate Net-Zero Standard Version 2.0. Standar ini menandai pergeseran besar dalam tata kelola iklim korporasi. Dari ambisi menuju eksekusi. Dari komitmen jangka panjang menuju bukti kemajuan tahunan.
SBTi 2.0 membuat net-zero perusahaan tidak lagi cukup dinilai dari janji, tetapi dari rencana transisi, pengurangan emisi, rantai pasok, dan pelaporan yang bisa diuji.
SBTi Corporate Net-Zero Standard Version 2.0 adalah standar global yang membantu perusahaan menetapkan, menjalankan, dan melaporkan target iklim berbasis sains agar selaras dengan jalur net-zero.
Dari Target ke Sistem Kerja
Net-zero selama ini sering menjadi bahasa besar dalam dunia bisnis. Perusahaan menyatakan ingin mencapai emisi nol bersih pada 2050. Investor menyambut. Konsumen membaca sebagai komitmen hijau. Pemerintah melihatnya sebagai bagian dari transisi ekonomi rendah karbon.
Namun, celahnya juga besar.
Target bisa terlihat ambisius, tetapi tidak selalu terhubung dengan belanja modal, energi yang dipakai, teknologi yang tersedia, atau kesiapan pemasok. Banyak perusahaan punya tujuan jauh, tetapi belum cukup jelas menjawab pertanyaan dekat: tahun ini emisi turun dari mana?
Baca juga: SBTi FLAG 1.2, Tekanan Baru bagi Rantai Pasok Indonesia di Era Nol Deforestasi
SBTi 2.0 mencoba menutup celah itu.
Standar baru ini menempatkan net-zero sebagai proses manajemen. Perusahaan perlu menunjukkan target jangka pendek, rencana transisi, asumsi utama, hambatan implementasi, dan langkah korektif ketika progres tidak sesuai jalur.
Artinya, net-zero tidak lagi berdiri di ruang komunikasi korporasi. Tapi, masuk ke ruang direksi, keuangan, pengadaan, operasi, energi, logistik, dan rantai pasok.

Angka Besar, Risiko Besar
Skala isu ini tidak kecil. SBTi mencatat janji net-zero kini mencakup 92 persen PDB global dan 88 persen emisi dunia. Angka ini menunjukkan betapa luasnya bahasa net-zero dipakai dalam ekonomi global.
Tetapi angka besar juga membawa risiko besar.
Jika definisi net-zero berbeda-beda, pasar akan sulit membedakan mana perusahaan yang benar-benar menurunkan emisi dan mana yang hanya merapikan narasi. Di sinilah risiko greenwashing tumbuh. Klaim hijau bisa terlihat meyakinkan, tetapi lemah di data, metodologi, dan bukti operasional.
Baca juga: Target Emisi Kini Jadi Norma, 10.000 Korporasi Masuk Standar Sains SBTi Global
SBTi 2.0 memperkuat tekanan transparansi. Perusahaan diminta melaporkan progres secara berkala, menjelaskan hambatan, dan menunjukkan upaya terbaik untuk mengejar target. Kredit karbon tetap diberi ruang, tetapi posisinya sebagai pelengkap. Bukan pengganti pengurangan emisi di operasi dan rantai nilai sendiri.
Ini penting bagi pasar karbon. Permintaan terhadap kredit berintegritas tinggi bisa tetap tumbuh. Namun, pembeli akan menghadapi standar pembuktian yang lebih ketat. Kredit karbon tidak boleh menjadi jalan pintas untuk menutupi lambatnya dekarbonisasi internal.
Rantai Pasok Ikut Tertekan
Bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, SBTi 2.0 relevan karena standar ini mulai membaca konteks pasar yang berbeda. Perusahaan di negara dengan grid listrik belum bersih, biaya pendanaan tinggi, dan akses teknologi rendah karbon yang terbatas tidak menghadapi kondisi yang sama dengan perusahaan di ekonomi maju.
Namun, konteks bukan alasan untuk berhenti bergerak.
Justru di sinilah implikasi kebijakannya kuat. Pemerintah perlu mempercepat energi bersih, memperbaiki insentif industri hijau, memperjelas standar pasar karbon, dan membantu pelaku usaha kecil-menengah masuk ke rantai pasok rendah emisi.
Tekanan juga akan datang dari pembeli global. Perusahaan multinasional yang memakai standar SBTi akan meminta pemasok menunjukkan data emisi, efisiensi energi, sumber listrik, material rendah karbon, dan rencana pengurangan emisi. Eksportir Indonesia di sektor manufaktur, tekstil, makanan, agribisnis, mineral, dan energi tidak bisa lagi melihat net-zero sebagai isu jauh.
Baca juga: Scope 3 California, Tekanan Baru Rantai Pasok Indonesia di Era Transparansi Karbon
Net-zero akan makin menjadi syarat daya saing.
Bagi investor, SBTi 2.0 memberi lensa baru. Pertanyaannya bukan hanya siapa yang punya target iklim. Pertanyaannya menjadi lebih tajam: siapa yang punya modal, teknologi, tata kelola, dan rantai pasok untuk mencapai target itu?
Bagi direksi perusahaan, pesan standar ini jelas. Iklim bukan lagi lampiran ESG. Iklim adalah risiko bisnis, risiko pembiayaan, risiko reputasi, dan risiko akses pasar.
Fase berikutnya dari net-zero tidak akan dimenangkan oleh perusahaan yang paling lantang membuat janji. Fase ini akan dimenangkan oleh perusahaan yang paling siap membuktikan penurunan emisi, tahun demi tahun. ***
Foto: Ilustrasi/ AlphaTradeZone/ Pexels – Target net-zero korporasi kini dituntut lebih dekat dengan data, rencana transisi, dan pelaporan berkala. SBTi 2.0 mendorong perusahaan membuktikan janji iklim lewat aksi yang bisa diukur.


