Hamdani S Rukiah

Rp6,6 T Hari Ini, Rp142 T Menunggu: Seriusnya Persoalan Tata Kelola Kawasan Hutan

UANG Rp6,6 triliun yang ditampilkan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung bukan sekadar tumpukan uang. Itu adalah penanda keterlambatan negara. Uang itu baru muncul setelah pelanggaran kawasan hutan berlangsung bertahun-tahun, melibatkan jutaan hektare lahan, dan menciptakan kerugian ekologis yang tak sepenuhnya bisa dipulihkan. Dari sisi fiskal, angka ini terlihat besar. Namun dari perspektif kebijakan, Rp6,6 triliun…

Baca Selengkapnya...

Preseden Baru Keadilan Iklim dari Swiss untuk Pulau Pari

UNTUK pertama kalinya dalam sejarah hukum Swiss, sebuah pengadilan menerima gugatan iklim terhadap perusahaan besar. Bukan dari negara maju. Bukan dari LSM global. Gugatan itu datang dari empat nelayan Pulau Pari, Kepulauan Seribu, wilayah pesisir Indonesia yang saban tahun kian tergerus krisis iklim. Pada 22 Desember 2025, Pengadilan Kanton Zug, Swiss, menyatakan menerima seluruh permohonan…

Baca Selengkapnya...

Alih Fungsi Sawah Diperketat, Negara Menutup Celah Erosi Lahan Pangan

NEGARA mulai menarik garis tegas pada isu yang selama ini dibiarkan abu-abu, alih fungsi sawah. Di tengah tekanan pembangunan, urbanisasi, dan ekspansi kawasan industri, pemerintah menegaskan bahwa sawah tidak lagi bisa diperlakukan sebagai cadangan ruang yang mudah dikonversi. Yang dimaksud pemerintah adalah sawah yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), instrumen hukum utama…

Baca Selengkapnya...

Setelah Denda Rp 6,5 Miliar, Industri Nikel Ajukan Koreksi Kebijakan

PENGETATAN sanksi tambang di kawasan hutan memasuki babak baru.Kali ini, resistensi datang dari pelaku industri nikel. Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) secara resmi menyampaikan keberatan atas besaran denda administratif yang ditetapkan pemerintah melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 391.K/MB.01/MEM.B/2025. Regulasi tersebut mengatur denda pelanggaran pertambangan di kawasan hutan untuk nikel,…

Baca Selengkapnya...

PLTS Atap Masuk Pabrik FMCG, Strategi Energi OT Group di Tengah Arah Baru Transisi Energi

TRANSISI energi tak lagi berhenti di ruang kebijakan. Tapi, mulai masuk ke lantai produksi.Bagi industri barang konsumsi cepat saji (FMCG), energi kini menjadi isu strategis. Bukan sekadar biaya operasional, tetapi bagian dari manajemen risiko dan reputasi keberlanjutan. Langkah OT Group memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap di berbagai fasilitas produksinya menandai pergeseran itu. Berkolaborasi…

Baca Selengkapnya...

Pajak Karbon Eropa Menyasar Suku Cadang Mobil dan Peralatan Rumah Tangga

UNI Eropa tengah menyiapkan babak baru dalam kebijakan iklim global. Bukan lagi hanya soal baja, semen, atau aluminium mentah. Brussels kini membidik emisi yang tersembunyi lebih jauh di dalam rantai pasok industri, dari suku cadang otomotif hingga peralatan rumah tangga. Draf dokumen Komisi Eropa yang dilihat Reuters menunjukkan rencana perluasan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)…

Baca Selengkapnya...

Korporasi Penyebab Bencana Sumatra Masuk Skema Pemulihan Paksa Negara

BENCANA ekologis yang berulang di Sumatra mulai digeser dari sekadar narasi musibah alam menjadi persoalan akuntabilitas hukum. Pemerintah menegaskan arah baru penegakan hukum lingkungan. Tidak berhenti pada pidana, tetapi memaksa pemulihan sebagai kewajiban utama pelaku. Kejaksaan Agung memastikan pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab atas perusakan lingkungan, baik individu maupun korporasi, akan dibebani kewajiban pemulihan ekosistem….

Baca Selengkapnya...

Moratorium Izin SDA di Tengah Krisis Ekologis Sumatra

PEMERINTAH memilih menahan rem. Sepanjang tahun ini, tidak ada penerbitan maupun perpanjangan izin di sektor kehutanan, pertanahan, dan energi. Kebijakan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh pengelolaan sumber daya alam nasional. Keputusan ini hadir pada momen krusial. Banjir bandang dan tanah longsor masih melanda Sumatra. Aceh, Sumatra…

Baca Selengkapnya...

1,5 Juta Hektare Hutan Ditertibkan, Reformasi Kehutanan Diuji

LANGKAH pemerintah mencabut izin pemanfaatan hutan dalam skala besar menandai fase baru penataan sektor kehutanan Indonesia. Bukan sekadar penertiban administratif, kebijakan ini membawa pesan politik, ekologis, dan ekonomi sekaligus, terutama di tengah krisis banjir dan longsor yang berulang di Sumatra. Kementerian Kehutanan mengumumkan pencabutan 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan total luas mencapai 1.012.016…

Baca Selengkapnya...

Hutan Sumatra di Peta Netral Karbon Apple 2030

KEHADIRAN Lisa Jackson di Bali lewat wisuda Apple Developer Academy 2025 sekilas tampak sebagai agenda simbolik. Namun, di balik panggung pendidikan dan teknologi itu, Apple menyampaikan pesan yang jauh lebih strategis. Masa depan target iklim global mereka ikut ditentukan oleh Indonesia, khususnya hutan Sumatra. Apple 2030 adalah komitmen ambisius perusahaan berbasis di Cupertino untuk mencapai…

Baca Selengkapnya...