Hamdani S Rukiah

Pencabutan Izin Hutan, Keputusan Politik vs Administrasi Negara

KEPUTUSAN negara mencabut izin pengelolaan hutan terhadap 28 perusahaan memantik pertanyaan publik yang sah, siapa sebenarnya yang berwenang mencabut izin, dan di mana posisi Presiden dalam struktur administrasi negara? Pertanyaan ini bukan sekadar teknis, melainkan menyentuh inti tata kelola sumber daya alam dan kredibilitas kebijakan lingkungan Indonesia. Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas…

Baca Selengkapnya...

Salju Menyusut, Olimpiade Musim Dingin di Bawah Tekanan Krisis Iklim

PERUBAHAN iklim mulai menggerus fondasi ajang olahraga musim dingin terbesar di dunia. Olimpiade Musim Dingin, yang selama satu abad bergantung pada lanskap pegunungan bersalju, kini menghadapi kenyataan baru, lokasi yang layak kian menyusut, dan waktu penyelenggaraan tak lagi pasti. Penelitian terbaru menunjukkan krisis ini bukan proyeksi jauh di masa depan. Dampaknya sudah terukur. Dari 93…

Baca Selengkapnya...

Cabut 1 Juta Hektare Izin, Negara Uji Nyali Penertiban Hutan Sumatra

KEPUTUSAN Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan di kawasan hutan Sumatra menandai babak baru penertiban tata kelola kehutanan nasional. Luas konsesi yang dicabut mencapai 1.010.991 hektare. Angka ini menjadi sinyal politik yang kuat. Langkah tersebut diambil setelah rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden dari London, Inggris. Laporan investigasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan…

Baca Selengkapnya...

Negara Membuka Peta Tambang Ilegal dan Sawit di Kawasan Hutan

NEGARA akhirnya membuka angka yang selama ini hanya beredar sebagai dugaan.Kementerian Kehutanan memaparkan luasan pertambangan di kawasan hutan yang mencapai 296.807 hektare. Hampir dua pertiganya tidak berizin. Data ini adalah potret tata kelola sumber daya alam yang rapuh di jantung kawasan hutan Indonesia. Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menyebut, dari total bukaan tambang tersebut, 191.790…

Baca Selengkapnya...

Bunker Nuklir Inggris Tergerus Erosi, Alarm Dini bagi Kebijakan Pesisir Indonesia

SEBUAH bunker nuklir era Perang Dingin di pesisir East Yorkshire, Inggris, kini berada di ambang kehancuran. Bangunan bata merah yang berdiri di tepi tebing itu diperkirakan hanya tinggal menunggu hari sebelum runtuh ke Laut Utara. Penyebabnya bukan konflik geopolitik, melainkan erosi pesisir yang berlangsung cepat dan konsisten. Ironinya kuat. Struktur yang dirancang untuk bertahan dari…

Baca Selengkapnya...

Gugatan Rp4,8 Triliun, Negara Mulai Menagih Biaya Ekologi Sumatra

ANGKA itu berdiri sendiri di awal. Rp4,8 triliun. Nilai gugatan perdata yang diajukan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terhadap enam perusahaan yang beroperasi di Sumatra Utara. Negara menyebutnya sebagai biaya kerusakan ekologi akibat banjir dan longsor yang berulang. Dari total tersebut, Rp4,66 triliun diklaim sebagai kerugian lingkungan. Sisanya, Rp178 miliar, dialokasikan untuk pemulihan ekosistem. Gugatan menyasar…

Baca Selengkapnya...

Pasca-Bencana Sumatra, Negara Uji Ulang Strategi Pengawasan Hutan

BENCANA ekologis yang beruntun di Sumatra kembali menyingkap persoalan lama dalam tata kelola hutan Indonesia. Banjir dan longsor tidak hanya dipicu oleh cuaca ekstrem, tetapi juga oleh lemahnya pengawasan kawasan hutan dan ketidaksinkronan kebijakan ruang. Di tengah tekanan itu, pemerintah mulai mengajukan koreksi struktural. Dalam rapat kerja pemulihan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan pascabencana Sumatra…

Baca Selengkapnya...

Kolaborasi Energi Indonesia-China, Uji Serius Transisi di Luar Retorika

TRANSISI energi Indonesia kembali diuji. Bukan pada janji, tetapi pada kemampuannya membangun proyek nyata lintas negara. Kerja sama antara Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) dan GCL Intelligent Energy (Suzhou) Co., Ltd. menjadi contoh terbaru. Nota kesepahaman yang ditandatangani di Suzhou, China, awal Januari 2026, bukan sekadar seremoni diplomatik. Ini mencerminkan pergeseran strategi. Indonesia…

Baca Selengkapnya...

Jakarta Sudah Megacity Dunia, tapi Indonesia Belum Punya Pemerintahan Megacity

JAKARTA bukan lagi sekadar ibu kota.Jakarta telah berubah menjadi kota raksasa. Bahkan, menurut data terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa, Jakarta kini menjadi wilayah metropolitan terpadat di dunia. Bukan Tokyo.Bukan Shanghai.Tapi, Jakarta. Dengan populasi fungsional sekitar 41,9 juta jiwa, Jakarta resmi masuk ke kategori megacity global. Artinya, kota ini tidak lagi bisa dilihat sebagai wilayah administratif DKI semata….

Baca Selengkapnya...

Hulu Jambo Aye Runtuh, Aceh Masuk Zona Risiko Bencana Permanen

BANJIR dan tanah longsor yang melanda Aceh bukan sekadar cerita tentang hujan ekstrem. Di balik air yang meluap dan tanah yang runtuh, terdapat persoalan yang jauh lebih sistemik, keruntuhan fungsi ekosistem di wilayah hulu sungai. Temuan terbaru Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menunjukkan bahwa DAS Jambo Aye, salah satu penyangga utama kawasan pesisir Aceh, telah…

Baca Selengkapnya...