Hamdani S Rukiah

IUP di Hutan Lindung Dicabut, Negara Perketat Kontrol Sumber Daya

PEMERINTAH bergerak cepat. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bermasalah di kawasan hutan lindung, dengan tenggat hanya satu pekan. Nada perintahnya tegas. Tidak ada ruang untuk kompromi terhadap izin yang dianggap tidak jelas. Namun di balik ketegasan itu, tersimpan persoalan yang jauh lebih besar dari sekadar pencabutan izin. Apakah sistem tata…

Baca Selengkapnya...

PROPER Jadi Penentu Reputasi, Bukan Lagi Sekadar Kepatuhan

TRANSFORMASI tata kelola lingkungan di Indonesia mulai bergerak ke arah baru. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) tidak lagi sekadar instrumen evaluasi kepatuhan. Ta;pi, mulai berfungsi sebagai penanda reputasi dan daya saing perusahaan di mata publik, regulator, dan pasar. Pada periode 2024–2025, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mencatat 5.476 perusahaan mengikuti PROPER, naik 22 persen dibandingkan…

Baca Selengkapnya...

Kepemimpinan Berbasis Kepedulian sebagai Kebutuhan Baru

DI TENGAH organisasi yang semakin kompleks dan bergerak cepat, persoalan kepemimpinan tidak lagi berhenti pada kemampuan mengambil keputusan. Tantangannya kini lebih mendasar, bagaimana keputusan itu dibentuk, dan bagaimana manusia di dalam sistem meresponsnya. Banyak organisasi hari ini tidak kehilangan arah karena kekurangan strategi. Mereka melemah karena rapuhnya kepercayaan, menurunnya rasa memiliki, dan terputusnya relasi manusia…

Baca Selengkapnya...

AI Mengubah Tata Kelola Abrasi dan Rob di Pantura

PENGELOLAAN pesisir Indonesia mulai memasuki fase baru. Bukan lagi sekadar respons terhadap bencana, tetapi bergerak menuju sistem berbasis data. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menunjukkan arah itu melalui pengembangan metode kecerdasan buatan (AI) untuk memetakan garis pantai utara Jawa (Pantura) dengan akurasi tinggi. Teknologi ini tidak berhenti pada pemetaan batas darat dan laut. Tapi,…

Baca Selengkapnya...

ESG: Mengapa Standar Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Semakin Penting bagi Bisnis

DALAM beberapa tahun terakhir, ESG tidak lagi dipandang sebagai isu reputasi. Tapi, mulai berfungsi sebagai alat seleksi modal, menentukan perusahaan mana yang layak didanai, dipercaya, dan bertahan dalam ekonomi global yang semakin menuntut transparansi. ESG adalah kerangka penilaian yang mengukur kinerja perusahaan dari tiga aspek utama, lingkungan (Environmental), sosial (Social), dan tata kelola (Governance). Konsep…

Baca Selengkapnya...

PSEL Dikebut Nasional, tapi Hulu Masih Jadi Titik Lemah

INDONESIA mulai bergerak keluar dari pola lama pengelolaan sampah. Bukan lagi sekadar mengumpulkan dan membuang, tetapi membangun sistem terpadu dari hulu hingga hilir, dari rumah tangga hingga infrastruktur energi. Dorongan ini terlihat dalam rangkaian kebijakan dan proyek yang kini berjalan paralel di berbagai wilayah. Pemerintah mendorong percepatan pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)…

Baca Selengkapnya...

Indonesia Dorong ASEAN Bangun Arsitektur Biosekuriti Hadapi Spesies Invasif

INDONESIA mulai mendorong perubahan penting dalam tata kelola keanekaragaman hayati kawasan. Pendekatan sektoral di tingkat nasional yang selama ini dominan dinilai tidak lagi memadai. Arah kebijakan kini bergerak menuju sistem regional yang lebih terintegrasi. Melalui lokakarya regional yang digelar di Jakarta pada 30 Maret–1 April 2026, negara-negara ASEAN menyepakati pembentukan proyek AIM-ASEAN (Accelerating IAS Management…

Baca Selengkapnya...

Daya Dukung Terlampaui, Komodo Masuk Era Pembatasan Wisata

PEMBATASAN wisata di Taman Nasional Komodo mulai April 2026 bukan sekadar kebijakan teknis. Ini adalah koreksi atas pertumbuhan yang melampaui batas ekologis. Dalam bahasa sederhana, jumlah manusia sudah melebihi kapasitas alam untuk menanggungnya. Data Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) menunjukkan tren yang jelas. Kunjungan melonjak dari 65.362 wisatawan pada 2021 menjadi 429.509 pada 2025. Lonjakan…

Baca Selengkapnya...

FOLU Net Sink 2030, Strategi Indonesia Menjadikan Hutan sebagai Penyerap Karbon

INDONESIA menempatkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan sebagai kunci dalam strategi pengendalian perubahan iklim. Dalam struktur emisi nasional, sektor ini bukan hanya penyumbang utama, tetapi juga memiliki potensi terbesar untuk menjadi solusi. Melalui agenda FOLU Net Sink 2030, pemerintah menargetkan perubahan mendasar. Sektor kehutanan tidak lagi menjadi sumber emisi, melainkan menjadi penyerap karbon bersih. FOLU…

Baca Selengkapnya...

Australia Jadikan Taxonomy Mesin Modal, Indonesia Siap atau Tertinggal?

Australia menggeser taxonomy dari alat klasifikasi menjadi penentu aliran modal, sinyal baru yang berpotensi menguji kesiapan Indonesia di pasar keuangan global. LANSKAP keuangan berkelanjutan global memasuki fase baru. Bukan lagi soal bagaimana aktivitas “diberi label hijau”, tetapi bagaimana label tersebut menentukan ke mana modal mengalir. Melalui panduan terbaru yang dirilis oleh Australian Sustainable Finance Institute,…

Baca Selengkapnya...