Hamdani S Rukiah

Energi Laut Indonesia, Potensi Raksasa yang Masih Terjebak di Darat

INDONESIA terkenal sebagai negara maritim. Dua pertiga wilayahnya adalah perairan. Namun di sektor energi, laut justru masih menjadi ruang kosong dalam peta transisi energi nasional. Di tengah dorongan mempercepat bauran energi terbarukan, satu sumber nyaris tak tersentuh secara serius, yakni arus laut. Laut Besar, Energi Kecil Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) berpotensi menjadi tulang…

Baca Selengkapnya...

Transisi Energi Indonesia Terkunci Hiper-Regulasi

Ketika Terlalu Banyak Aturan Justru Mematikan Inovasi INDONESIA sesungguhnya tidak kekurangan energi.Yang makin langka justru ruang kebijakan. Di atas kertas, negeri ini duduk di atas cadangan batu bara besar, perkebunan sawit terluas di dunia, dan potensi energi terbarukan yang hampir tak tertandingi. Namun di lapangan, banyak pelaku energi merasa seperti berjalan di lorong sempit yang…

Baca Selengkapnya...

Pasar Karbon Sukarela Berubah Wajah, dari Komitmen Hijau ke Instrumen Strategis

PASAR karbon sukarela (voluntary carbon market/VCM) kerap dipandang sebagai pelengkap. Skala nilainya kecil dibanding sistem kepatuhan (compliance markets). Namun, cara korporasi besar memanfaatkannya kini berubah. Kredit karbon tidak lagi sekadar simbol hijau, melainkan bagian terukur dari strategi dekarbonisasi. Survei terbaru Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing terhadap 225 perusahaan global berpendapatan di atas US$1 miliar…

Baca Selengkapnya...

Pensiun Dini PLTU, Titik Kritis dalam RUU Energi Terbarukan

TRANSISI energi Indonesia kini berada pada fase penentuan. Target penurunan emisi sudah diumumkan. Komitmen internasional telah ditandatangani. Namun di tingkat kebijakan, arah operasionalnya belum sepenuhnya terkunci. Salah satu simpul krusialnya adalah pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Di sinilah Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) memainkan peran strategis. Bukan sekadar payung hukum energi…

Baca Selengkapnya...

Riset Ungkap Deforestasi Ilegal di Hulu Batang Toru Jelang Bencana Sumatra

BENCANA banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatra pada akhir 2025 kembali membuka satu persoalan lama, yakni rapuhnya tata kelola kawasan hulu. Di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumatra Utara, hujan ekstrem akibat Siklon Senyar memang menjadi pemantik. Namun, kerentanan lanskap telah terakumulasi jauh sebelum bencana terjadi. Laporan yang dirilis Earthsight bersama Auriga Nusantara…

Baca Selengkapnya...

Saldo Minimal Wisatawan, Bali Menguji Tata Kelola Baru Pariwisata Berbasis Risiko

BALI sedang mengubah cara memandang pariwisata. Bukan lagi semata soal promosi destinasi dan peningkatan kunjungan. Melainkan tentang tata kelola risiko, ketertiban sosial, dan nilai ekonomi yang dihasilkan. Pemerintah Provinsi Bali tengah menyiapkan kebijakan syarat kecukupan saldo bagi wisatawan mancanegara. Aturan ini masuk dalam draf Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Pariwisata Berkualitas dan ditargetkan menjadi rujukan…

Baca Selengkapnya...

TKDN Menguji Realisme Transisi Energi Indonesia

TRANSISI energi Indonesia tidak hanya soal mengganti batu bara dengan surya atau angin. Di balik proyek-proyek pembangkit, ada pertaruhan besar apakah Indonesia menjadi produsen teknologi, atau sekadar pasar. Isu itulah yang kembali mengemuka dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT). Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) menilai, pengaturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam…

Baca Selengkapnya...

Risiko Ekologis Sumatra dalam Proyeksi 2050

PULAU Sumatra sedang berada di garis depan krisis biodiversitas Indonesia. Bukan sekadar isu konservasi, tetapi persoalan strategis yang menyentuh tata kelola pembangunan, kebijakan iklim, dan masa depan ekonomi berbasis sumber daya alam. Data terbaru menunjukkan Sumatra mencatat laju kehilangan keanekaragaman hayati tertinggi dibandingkan wilayah besar lain di Indonesia. Temuan ini menggeser persepsi lama yang selama…

Baca Selengkapnya...

Rp175 Triliun yang Menguap dari Hutan

Ketika Korupsi Menjadi Ancaman Nyata Tata Kelola Kehutanan KERUSAKAN hutan Indonesia bukan lagi sekadar isu lingkungan. Tapi, telah menjadi persoalan fiskal, tata kelola, dan integritas negara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut potensi kerugian negara akibat kerusakan hutan mencapai Rp175 triliun, angka yang mencerminkan besarnya kebocoran sumber daya publik dari sektor strategis ini. Data yang dihimpun…

Baca Selengkapnya...

IDXCarbon Mulai Bergerak, Pasar Karbon Indonesia Masih Mencari Kedalaman

SIAPA yang membeli karbon Indonesia, dan untuk tujuan apa? Pertanyaan itu semakin relevan sejak Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) resmi beroperasi. Data terbaru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan pasar ini tidak lagi sekadar proyek percontohan. Tapi mulai membentuk pola, meski belum sepenuhnya matang. Sejak diluncurkan pada 26 September 2023 hingga 24 Desember 2025, nilai transaksi di…

Baca Selengkapnya...