INDONESIA membawa agenda pengakuan hutan adat ketika bergabung dengan Forest and Climate Leaders’ Partnership (FCLP) di COP31, Antalya, Turki. Namun, dari arena yang sama, masyarakat adat menagih pelaksanaan janji pengakuan 1,4 juta hektare. Pertemuan dua pesan ini menempatkan kepastian hak atas hutan sebagai ukuran konkret diplomasi iklim Indonesia.
Pengumuman keikutsertaan Indonesia pada 12 November 2026 membuka ruang kerja sama kehutanan internasional. Bagi masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan, artinya akan ditentukan oleh perubahan di lapangan. Pengakuan wilayah, penyelesaian tumpang tindih, dan akses terhadap pembiayaan.
Hak dalam Diplomasi Hutan
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menyampaikan tiga bidang kerja sama yang dapat dikembangkan bersama FCLP. Pasar karbon hutan berintegritas, kepastian tenurial termasuk pengakuan hutan adat, serta pertukaran pengetahuan mengenai gambut dan mangrove.
“Kerja sama yang praktis, dengan kepemilikan nasional sebagai landasan, dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi hutan, masyarakat, dan iklim,” kata Rohmat dalam siaran pers Kementerian Kehutanan, 12 November.
Baca juga: Pengakuan Hutan Adat Dipercepat, Siapkah Sistemnya?
Pemerintah menegaskan pengakuan hutan adat tetap mengikuti kerangka hukum Indonesia. Pengumuman tersebut belum merinci pendanaan, daftar wilayah prioritas, atau jadwal percepatan pengakuan melalui FCLP. Karena itu, keanggotaan baru ini masih perlu diterjemahkan menjadi program yang dapat dipantau publik. ]
Janji Menunggu Pelaksanaan
Dalam publikasi AMAN bertanggal 12 November, Direktur Perluasan Partisipasi Publik Masyarakat Adat PB AMAN, Abdi Akbar, menyoroti jarak antara komitmen internasional dan pelaksanaannya.
AMAN menyatakan penetapan hutan adat sejak COP30 hingga COP31 baru mencapai 1.175,3 hektare, sekitar 0,08 persen dari komitmen 1,4 juta hektare. Angka itu merupakan catatan AMAN atas pelaksanaan janji tersebut, bukan total kumulatif hutan adat yang pernah ditetapkan Indonesia.
Abdi juga meminta kebijakan iklim menghormati persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan atau FPIC, serta membuka akses langsung masyarakat adat terhadap pendanaan. “Bagi kami, tidak ada transisi yang berkeadilan tanpa pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak Masyarakat Adat,” ujarnya.
Membaca Angka Secara Utuh
Pemerintah memiliki catatan dengan cakupan berbeda. Kemenhut pada 30 Juli 2026 melaporkan penetapan kumulatif 368.877 hektare hutan adat untuk 174 komunitas, dengan penerima manfaat 92.955 kepala keluarga. Dari jumlah itu, 36.372,30 hektare ditetapkan sepanjang Oktober 2024-Juli 2026.
Data tersebut tidak dapat langsung diperbandingkan dengan angka AMAN karena periode pengukurannya berbeda. Target 1,4 juta hektare juga memiliki tenggat 2029. Dengan demikian, kritik atas kecepatan pelaksanaan perlu dibaca tanpa menyebut target akhirnya sudah gagal.
Baca juga: Desa di Dalam Hutan, Persoalan Administrasi yang Memiskinkan
Dalam penjelasan pemerintah pada Mei 2026, percepatan mencakup sinkronisasi peta, penguatan regulasi, kapasitas kelembagaan masyarakat, serta fasilitasi produk hukum pengakuan di daerah. Pemerintah menyebut AMAN dan BRWA di antara organisasi yang terlibat dalam kolaborasi percepatan.
Kepastian Sebelum Investasi
Hambatannya mempunyai dimensi ruang yang nyata. BRWA dalam pembaruan Agustus 2026 mencatat sekitar 8,37 juta hektare wilayah adat bersinggungan dengan izin usaha pertambangan, kehutanan, maupun perkebunan. Ini adalah data wilayah adat dalam pencatatan BRWA, dengan kategori lebih luas daripada hutan adat yang ditetapkan kementerian.
Pemerintah telah mencoba penyelesaian kolaboratif. Pada Juli, Kemenhut memfasilitasi kesepakatan tata kelola antara Masyarakat Hukum Adat Punan Batu Benau Sajau di Bulungan, Kalimantan Utara, dan tiga pemegang izin kehutanan. Pendekatannya mengedepankan saling pengakuan dan pengelolaan bersama untuk menangani tumpang tindih usulan hutan adat dengan areal perizinan.
Baca juga: Saatnya Akhiri Warisan Kolonial di Hutan Indonesia
Secara kebijakan, pengalaman itu menunjukkan pentingnya menghubungkan diplomasi pendanaan dengan penyelesaian hak di tingkat tapak. Tindak lanjut FCLP akan lebih mudah dinilai bila pemerintah membuka daftar wilayah prioritas, tahapan pengakuan, kebutuhan anggaran, dan mekanisme penyelesaian keberatan masyarakat.
Di Antalya, Indonesia telah memasukkan pengakuan hutan adat ke agenda kerja sama. Ukuran berikutnya ada pada wilayah yang memperoleh kepastian dan masyarakat yang dapat menentukan masa depan hutannya. ***
- Foto: Ilustrasi | Rossy Rostiawati | Pexels – Permukiman tradisional di tengah pepohonan di Banten. Pengakuan hutan adat dan kepastian hak masyarakat menjadi salah satu sorotan dalam diplomasi kehutanan Indonesia di COP31.
