Kemiskinan sulit diputus ketika bencana terus menghapus hasil pembangunan. Di COP31, pesan Guterres bertemu dengan besarnya kekurangan dana perlindungan warga.
PERDAMAIAN membutuhkan lebih dari berhentinya perang. Perdamaian juga membutuhkan tanah yang bisa ditanami, air yang tersedia, dan tempat tinggal yang aman. Dari panggung COP31 di Antalya, Turki, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengingatkan bahwa krisis iklim ikut menggerus fondasi kehidupan tersebut.
“Perdamaian tidak bisa dibangun di planet yang terbakar,” kata Guterres dalam konferensi pers terakhirnya di COP31, Jumat, 13 November 2026..
Konferensi ini menjadi COP terakhirnya sebagai Sekjen PBB. Namun, pesan yang ditinggalkannya melampaui perpisahan. Kebijakan iklim akan ikut menentukan apakah upaya mengurangi kemiskinan dan menjaga stabilitas mampu bertahan.
Pembangunan Bisa Terhapus
Guterres menjelaskan bahwa perubahan iklim mendorong kelaparan dan pengungsian, menghapus hasil pembangunan selama puluhan tahun, memperberat utang negara, serta mempertajam persaingan atas tanah dan air.
Pernyataan itu menunjukkan mengapa urusan iklim harus masuk ke perencanaan ekonomi dan perlindungan sosial. Penghasilan yang tumbuh dapat kembali habis untuk memperbaiki rumah, memulihkan usaha, atau mengganti panen yang rusak. Bagi keluarga dengan tabungan terbatas, pemulihan bisa berarti utang baru.
Baca juga: Bumi Sudah Melewati Batas, Tekanan Terbesar Datang dari Cara Kita Mengonsumsi
Dalam kerangka ini, keberhasilan pembangunan perlu dinilai dari daya tahannya menghadapi guncangan. Pertumbuhan pendapatan menjadi rapuh jika perlindungan terhadap risiko bencana tertinggal.
Guterres juga menyerukan percepatan peralihan dari bahan bakar fosil secara adil dan teratur. Ekspansi energi bersih, menurutnya, harus benar-benar menurunkan produksi, penggunaan, dan emisi energi fosil.
Janji Belum Memadai
Data UNEP memberi ukuran atas urgensi tersebut. Emissions Gap Report 2026 memperkirakan kebijakan yang berlaku saat ini membawa dunia menuju pemanasan 2,8°C dalam abad ini. Pelaksanaan penuh komitmen iklim nasional atau NDC hanya membatasi proyeksi itu menjadi 2,6°C.
Angka tersebut merupakan proyeksi berdasarkan skenario kebijakan, bukan suhu yang sudah terjadi.
Laporan itu menelaah jalur untuk membatasi puncak pemanasan sekitar 1,7-1,8°C pada pertengahan abad, lalu mengembalikannya ke 1,5°C atau lebih rendah pada 2100, dengan peluang sekitar 50 persen.
Baca juga: PBB Ingatkan, La Nina Tak Cukup Hentikan Rekor Suhu Global
Untuk menempuh jalur tersebut, emisi gas rumah kaca global perlu turun 18 persen pada 2030 dan 45 persen pada 2035 dibandingkan tingkat 2025. Sementara itu, pelaksanaan penuh NDC diperkirakan hanya menghasilkan penurunan 11-15 persen pada 2035
Jarak antara kebutuhan ilmiah dan komitmen pemerintah masih lebar. Penundaan pengurangan emisi juga memperbesar beban adaptasi: warga harus bersiap menghadapi risiko yang terus berubah sambil memulihkan kerugian yang sudah terjadi.
Perlindungan Kekurangan Dana
Direktur Eksekutif UNEP Inger Andersen memberikan penekanan yang melengkapi seruan Guterres. Dalam pernyataan peluncuran Adaptation Gap Report 2026, ia menjelaskan bahwa dampak iklim yang lebih sering dan lebih intens tetap harus dihadapi, bahkan jika dunia berhasil membatasi pemanasan.
“Kekurangan pendanaan merupakan hambatan terbesar,” kata Andersen, dalam terjemahan dari pernyataan resminya.
Menurut laporan tersebut, aliran pendanaan publik internasional untuk adaptasi dari negara maju ke negara berkembang mencapai US$28,2-31,7 miliar pada 2024. Sebagai pembanding skala kebutuhan, estimasi kebutuhan adaptasi negara berkembang mencapai US$305 miliar per tahun pada 2035.
Baca juga: COP17: Negara Kaya Dorong Perluasan Pembayar Perlindungan Alam
Kedua angka itu memiliki tahun rujukan berbeda. Namun, laporan tersebut juga menghitung bahwa sekalipun aspirasi pelipatan tiga pendanaan adaptasi pada 2035 tercapai, dana itu hanya menutup 20-29 persen kebutuhan.
Ada kemajuan yang perlu dijaga. Andersen mencatat peningkatan dukungan antarsesama negara berkembang dan pembiayaan swasta. Namun, investasi swasta yang terutama melindungi kepentingan usahanya sendiri tidak dapat menggantikan pendanaan publik untuk masyarakat.
Ukuran Bagi Indonesia
Bagi Indonesia, pesan Antalya memberi dasar untuk menilai kebijakan secara lebih konkret. Apakah anggaran dan investasi membuat warga lebih terlindungi?
Implikasinya mencakup peringatan dini yang menjangkau masyarakat, tata ruang yang memperhitungkan risiko, layanan dasar yang tetap berfungsi saat bencana, serta perlindungan mata pencarian.
Baca juga: ICJ Mulai Mengubah Krisis Iklim Jadi Risiko Hukum Negara
Transisi energi pun perlu menghubungkan pengurangan emisi dengan kesiapan pekerja dan daerah yang bergantung pada industri fosil. Keadilan transisi akan terasa melalui kesempatan kerja, keterampilan, dan akses energi yang terjangkau.
Pesan perpisahan Guterres akhirnya meninggalkan ukuran yang tegas bagi perundingan iklim: keputusan harus mempercepat tindakan dan memperbaiki kehidupan manusia. Bagi warga yang terus membangun ulang hidupnya setelah bencana, ukuran itu jauh lebih berarti daripada panjangnya dokumen kesepakatan. ***
- Foto: Kiara Worth/UN Climate Change – Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dalam konferensi pers di COP31, Antalya, Turki, Jumat (13/11/2026). Ia menegaskan bahwa penanganan krisis iklim menentukan perdamaian dan keberlanjutan pembangunan.
