Pertumbuhan pekerjaan energi terbarukan belum menjamin pekerja terdampak transisi memperoleh pengganti penghasilan. Antalya akan membahas cara mengoperasikan mekanisme pendukungnya.
DUNIA memiliki sedikitnya 16,6 juta pekerjaan di sektor energi terbarukan pada 2024. Namun, pertumbuhannya hanya 2,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya, meski pemasangan kapasitas energi terbarukan mencatat rekor. Temuan IRENA dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), yang diterbitkan Januari 2026, memperlihatkan bahwa pembangunan energi bersih perlu disertai kebijakan ketenagakerjaan yang disengaja.
Persoalan itu memberi bobot pada pembahasan mekanisme transisi berkeadilan menjelang COP31 di Antalya, Türkiye, 9-20 November 2026. Bagi pekerja, keberhasilan peralihan energi menyangkut kepastian pekerjaan, penghasilan selama perpindahan, serta kesempatan memperoleh keterampilan baru.
Pertumbuhan pekerjaan secara global tidak otomatis menjawab kebutuhan seseorang yang kehilangan pekerjaan di wilayah berbeda. Karena itu, keputusan tentang cara menjalankan mekanisme tersebut layak diperiksa melalui manfaat yang dapat dijangkau pekerja.
Mandat Menunggu Kepastian Operasional
Menurut UNFCCC, keputusan 2/CMA.7 pada COP30 menyepakati pengembangan mekanisme transisi berkeadilan. Tujuannya memperkuat kerja sama internasional, bantuan teknis, pengembangan kapasitas, dan pertukaran pengetahuan untuk mendukung transisi yang adil serta inklusif.
Keputusan tersebut meminta badan-badan subsider menyiapkan rekomendasi mengenai proses operasionalisasinya untuk dipertimbangkan pada CMA8, pertemuan para pihak Perjanjian Paris yang berlangsung bersamaan dengan COP31.
Baca juga: Menuju COP31, Elektrifikasi Dunia Harus Memangkas Fosil
Mandat ini perlu dibaca secara tepat. Kesepakatan mengembangkan mekanisme belum dengan sendirinya menyediakan dana kompensasi atau menjamin pembayaran langsung kepada pekerja. Tata cara dukungan dan tanggung jawab pelaksanaan tetap menjadi persoalan penting.
Proses persiapan sudah mencakup lokakarya di Sydney pada 30 September-2 Oktober 2026. Pertemuan tingkat menteri tentang transisi berkeadilan dijadwalkan pada 16 November di Antalya. Rangkaian tersebut menyediakan ruang untuk memperjelas bagaimana komitmen internasional membantu pelaksanaan kebijakan nasional.
Pekerjaan Tumbuh Belum Merata
Data IRENA-ILO menunjukkan bahwa China menampung sekitar 7,3 juta pekerjaan energi terbarukan pada 2024, setara 44 persen jumlah global. Konsentrasi tersebut memperlihatkan pentingnya kemampuan membangun industri dan rantai pasok domestik.
Direktur Jenderal IRENA Francesco La Camera menekankan dimensi itu dalam pernyataan resmi peluncuran laporan pada 11 Januari 2026.
“Pemerintah harus menempatkan manusia di pusat tujuan energi dan iklim mereka,” ujarnya.
Ia mendorong kebijakan industri dan perdagangan yang menggerakkan investasi, memperkuat kapasitas domestik, serta membangun tenaga kerja terampil. Perspektif ini menghubungkan penciptaan pekerjaan dengan keputusan ekonomi yang menopang industri.
Direktur Jenderal ILO Gilbert F. Houngbo menambahkan syarat kualitas dan aksesnya. Menurutnya, transisi menuju energi terbarukan “harus berlandaskan inklusi, martabat, dan kesetaraan kesempatan”.
Houngbo menyoroti perlunya sistem pelatihan yang dapat diakses, perekrutan inklusif, serta tempat kerja yang menghormati hak setiap pekerja. Pesannya memperluas ukuran keberhasilan: jumlah pekerjaan perlu dibaca bersama siapa yang bisa mengisinya.
Serikat Menuntut Peran Nyata
Dari sisi pekerja, Konfederasi Serikat Buruh Internasional (ITUC) meminta perlindungan yang lebih operasional. Dalam dokumen tuntutan COP31 bertanggal Oktober 2026, organisasi itu mendorong keterlibatan serikat dalam tata kelola mekanisme dan dialog sosial sejak tahap awal perencanaan.
ITUC juga meminta pendanaan publik yang tidak menambah beban utang negara penerima, menjangkau komunitas terdampak, dan mendukung perlindungan sosial serta pekerjaan layak.
Baca juga: Brasil Sodorkan Peta Jalan Fosil, Keputusan Negara Jadi Penentu
Tuntutan tersebut menunjukkan jarak antara koordinasi internasional dan kebutuhan rumah tangga. Pelatihan membutuhkan jalur menuju pekerjaan; pergantian industri membutuhkan perlindungan penghasilan selama masa perpindahan.
Indonesia Perlu Menyiapkan Pelaksanaan
Bagi Indonesia, agenda ini patut diterjemahkan menjadi pemetaan pekerja terdampak, kebutuhan keterampilan, dan peluang kerja pengganti di wilayah yang sama atau dapat dijangkau. Penilaian juga perlu memasukkan pekerja kontrak dan usaha lokal yang bergantung pada kegiatan industri.
Pemerintah pusat, daerah, perusahaan, dan serikat perlu menyepakati pembagian tanggung jawab serta kebutuhan anggaran sebelum perubahan kegiatan usaha berlangsung.
Baca juga: Dana Adaptasi Iklim Tertinggal, Janji Tiga Kali Lipat Belum Cukup
Ukuran hasilnya dapat dibuat konkret. Penempatan kerja setelah pelatihan, perubahan pendapatan, serta cakupan perlindungan selama perpindahan. Dengan begitu, dukungan internasional memiliki sasaran pelaksanaan yang dapat diperiksa.
Antalya membawa kesempatan memperjelas mekanisme. Perlindungan pekerja akan ditentukan oleh kemampuan pemerintah dan pelaku usaha mengubahnya menjadi layanan, pekerjaan, dan kepastian penghasilan. ***
- Foto: Hoan Ngọc/ Pexels – Pertumbuhan pekerjaan energi terbarukan belum otomatis menjamin perlindungan bagi pekerja terdampak transisi. Akses pelatihan dan kepastian penghasilan menjadi bagian penting agenda COP31.
