DUNIA harus memangkas emisi gas rumah kaca sebesar 45 persen pada 2035 dibandingkan tingkat 2025 untuk menempuh jalur kembali ke pemanasan 1,5°C pada akhir abad. Namun, seluruh janji iklim nasional yang dijalankan penuh baru menghasilkan pengurangan 11-15 persen. Jarak itulah yang menunjukkan betapa jauh komitmen pemerintah tertinggal dari kebutuhan pengendalian krisis iklim.
Temuan Emissions Gap Report 2026: The Point of Return dari Program Lingkungan PBB atau UNEP menempatkan pengurangan emisi dalam waktu dekat sebagai penentu. Semakin lambat emisi turun, semakin berat upaya membatasi puncak pemanasan dan mengembalikan suhu.
Memahami Batas Pemanasan
Angka 1,5°C merujuk pada kenaikan suhu rata-rata global dibandingkan masa praindustri. Ukurannya adalah pemanasan jangka panjang, bukan suhu harian di suatu kota atau rekor panas dalam satu tahun.
Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO menjelaskan bahwa ambang dalam Perjanjian Paris mengacu pada perubahan suhu selama beberapa dekade, lazimnya dinilai dalam rentang 20 tahun. Karena itu, satu tahun melampaui 1,5°C tidak otomatis berarti ambang jangka panjang tersebut telah terlewati.
Baca juga: Bank Dunia Lepas Target Iklim, Indonesia Perlu Bukti Baru
Namun, pembedaan itu bukan alasan menunda tindakan. Direktur Eksekutif UNEP Inger Andersen memperingatkan bahwa setiap tambahan pemanasan dan semakin lamanya suhu berada di atas ambang tersebut memperbesar dampak serta risiko iklim.
“Setiap tambahan sepersekian derajat dan setiap tambahan tahun pemanasan di atas 1,5°C meningkatkan dampak dan risiko iklim,” kata Andersen dalam terjemahan pernyataan resmi UNEP, 21 Oktober 2026.
Janji Belum Menutup Kesenjangan
Dengan kebijakan yang berlaku sekarang, pemanasan diproyeksikan mencapai 2,8°C dalam abad ini. Pelaksanaan penuh kontribusi nasional atau NDC, disertai keberlanjutan upaya sebanding, menurunkan proyeksi menjadi 2,6°C. Bahkan jika tambahan target emisi nol bersih terpenuhi, proyeksinya masih 2,1°C. Angka-angka ini menggambarkan skenario bersyarat, bukan ramalan yang pasti terjadi.
Untuk memasuki jalur kembali ke 1,5°C, emisi global perlu turun 18 persen pada 2030, 45 persen pada 2035, dan 69 persen pada 2040, seluruhnya dibandingkan tingkat 2025.
Baca juga: Uni Eropa Longgarkan Target Iklim 2040, Negara Berkembang Masuk Radar Kredit Karbon
Jalur tersebut pun masih memperkirakan puncak pemanasan sekitar 1,7-1,8°C pada pertengahan abad. Peluang kembali ke atau di bawah 1,5°C pada 2100 sekitar 50 persen. Artinya, bahkan skenario ini menyimpan risiko besar dan membutuhkan pelaksanaan yang ketat.
Bagaimana dunia dapat kembali ke 1,5°C setelah melampauinya? Sustain Bites Episode 18 menjelaskan kesenjangan emisi dan konsekuensi pilihan kebijakan hari ini.
Beban Menarik Karbon
Mengembalikan suhu juga membutuhkan penghilangan karbon dioksida dari atmosfer. Dalam skenario tersebut, sekitar 320 miliar ton CO₂ harus diambil dan disimpan secara permanen sepanjang abad ini, setara sekitar delapan tahun emisi CO₂ global pada 2024.
Besarnya kebutuhan itu menghadapi tantangan teknologi dan sosial ekonomi yang membuat pencapaiannya tidak pasti. Mengandalkan kemampuan menarik karbon pada masa depan karena itu membawa risiko tersendiri.
Baca juga: Dana Iklim Global Naik, tapi Negara Rentan Masih Menunggu Keadilan
Bagi pembuat kebijakan, implikasinya jelas: penghilangan karbon perlu diperlakukan sebagai pelengkap pengurangan emisi. Menunda pemangkasan sekarang akan memperbesar beban yang harus ditanggung generasi berikutnya.
Kebijakan Menentukan Hasil
Meski jaraknya lebar, perkembangan energi terbarukan memberi alasan untuk bergerak lebih cepat. PBL mencatat kapasitas listrik terbarukan global sejak Perjanjian Paris tumbuh tiga kali lebih cepat daripada perkiraan, sementara pengembangan surya fotovoltaik berlangsung tujuh kali lebih cepat.
“Laju pertumbuhan teknologi terbarukan telah mengejutkan banyak pihak,” kata Michel den Elzen, penulis laporan dari PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, dalam terjemahan pernyataannya. Menurutnya, kemajuan lebih besar memungkinkan apabila pemerintah meningkatkan upaya.
Bukti kebijakan juga tersedia. UNEP merangkum lebih dari 220 evaluasi. Kebijakan sektor listrik yang dievaluasi menurunkan emisi rata-rata sembilan persen. Hasil ini terikat pada konteks dan periode evaluasinya, sehingga tidak dapat dianggap sebagai jaminan bagi setiap negara.
Untuk Indonesia, temuan tersebut memberi arah. Investasi energi bersih perlu disertai jaringan listrik yang memadai, efisiensi energi, pengurangan penggunaan fosil, serta perlindungan hutan dan gambut.
Ukuran keberhasilan akhirnya harus terlihat pada emisi yang turun. Target jangka panjang memperoleh makna ketika keputusan anggaran, investasi, dan pembangunan hari ini membawa dunia mendekatinya. ***
- Foto: Marcin Jozwiak/ Pexels – Kawasan industri dengan cerobong dan kepulan di antara bangunan. Percepatan pengurangan emisi menjadi kunci untuk membatasi pemanasan global dan membuka peluang kembali ke 1,5°C.
