DANA iklim global mulai melewati batas psikologis lama. Negara-negara maju kini tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui target USD 100 miliar per tahun yang selama lebih dari satu dekade menjadi ukuran kepercayaan dalam diplomasi iklim.

Dana iklim adalah dukungan pembiayaan dari negara maju, lembaga multilateral, dan sektor swasta untuk membantu negara berkembang menurunkan emisi dan beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim.

D iklim global memang sudah naik, tetapi persoalan utamanya kini bergeser dari sekadar jumlah menuju kualitas, akses, keadilan, dan kemampuan menjangkau negara paling rentan.

Data terbaru Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) menunjukkan negara maju menyediakan dan memobilisasi USD 132,8 miliar dana iklim untuk negara berkembang pada 2023. Angkanya naik lagi menjadi USD 136,7 miliar pada 2024. Ini melanjutkan capaian 2022, ketika target USD 100 miliar akhirnya terpenuhi untuk pertama kali.

Secara diplomatik, capaian ini penting. Janji USD 100 miliar lahir dalam kerangka Konvensi Perubahan Iklim PBB pada 2009. Target itu semula diminta tercapai pada 2020, tetapi realisasinya terlambat. Karena itu, setiap kenaikan dana iklim bukan hanya soal angka. Tapi, juga menjadi ukuran apakah negara maju mampu menjaga kepercayaan negara berkembang.

Namun, bagi negara-negara rentan, pertanyaan berikutnya lebih keras. Apakah dana itu cukup mudah diakses? Apakah bentuknya tidak menambah beban utang? Apakah pendanaan adaptasi sudah sebanding dengan risiko banjir, kekeringan, panas ekstrem, krisis air, dan kerentanan pangan yang terus meningkat?

Target Lama Terlampaui

OECD mencatat target USD 100 miliar telah terlampaui selama tiga tahun berturut-turut. Pada 2024, nilainya mencapai USD 136,7 miliar. Angka ini memberi sinyal bahwa mekanisme pembiayaan iklim global mulai bergerak lebih besar.

Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann menyebut capaian itu menunjukkan komitmen yang jelas untuk mendukung negara berkembang dalam mitigasi dan adaptasi iklim. Ia juga menyoroti kenaikan pembiayaan swasta yang dimobilisasi serta pembiayaan adaptasi.

Tetapi capaian ini tetap perlu dibaca hati-hati. Target USD 100 miliar merupakan janji politik lama. Itu penting untuk memulihkan trust, tetapi tidak lagi mencerminkan kebutuhan riil pendanaan iklim global.

Kebutuhan negara berkembang jauh lebih besar. Transisi energi, penguatan sistem pangan, perlindungan wilayah pesisir, infrastruktur tahan iklim, dan pemulihan ekosistem membutuhkan pembiayaan jangka panjang yang stabil. Bukan hanya komitmen tahunan yang naik turun mengikuti siklus politik dan fiskal negara donor.

Implikasi kebijakannya jelas. Keberhasilan melampaui target lama tidak boleh membuat agenda reformasi dana iklim berhenti. Dunia perlu mulai menilai bukan hanya berapa besar dana yang dimobilisasi, tetapi juga siapa yang menerimanya, dalam bentuk apa, dan untuk kebutuhan apa.

Kualitas Dana Jadi Soal

Masalah besar dana iklim bukan hanya volumenya. Kualitas pembiayaan juga menentukan apakah dana itu benar-benar membantu negara berkembang atau justru menambah tekanan fiskal baru.

OECD menunjukkan pembiayaan publik masih menjadi tulang punggung. Sekitar tiga perempat dana iklim pada 2023 dan 2024 berasal dari pembiayaan publik, baik bilateral maupun multilateral. Pada 2024, pembiayaan publik multilateral mencapai USD 57,7 miliar.

Ini menunjukkan bank pembangunan multilateral dan lembaga publik masih memegang peran sentral. Sektor swasta memang mulai tumbuh, tetapi belum cukup stabil untuk menjadi penopang utama.

Pembiayaan mitigasi masih mendominasi. Hampir dua pertiga dana iklim mengalir ke agenda penurunan emisi, energi bersih, dan proyek terkait mitigasi. Sementara itu, pembiayaan adaptasi mencapai USD 33,6 miliar pada 2023 dan USD 34,7 miliar pada 2024.

Adaptasi iklim adalah upaya memperkuat kemampuan masyarakat, ekonomi, dan infrastruktur untuk bertahan terhadap dampak perubahan iklim yang sudah terjadi atau tidak lagi dapat dihindari.

Di sinilah ketimpangan terlihat. Adaptasi menyangkut kebutuhan paling langsung negara rentan. Banjir, kekeringan, abrasi, gagal panen, tekanan air, dan gelombang panas bukan risiko abstrak. Semua itu sudah menjadi beban fiskal dan sosial.

Namun, porsi adaptasi masih sekitar seperempat dari total dana iklim. Angka ini lebih rendah dibanding puncaknya pada 2020, ketika adaptasi mencapai sekitar sepertiga dari total pendanaan.

Implikasi kebijakannya penting bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Agenda adaptasi tidak bisa terus diposisikan sebagai pelengkap mitigasi. Negara kepulauan, wilayah pesisir, kota padat, dan daerah pangan membutuhkan pembiayaan adaptasi yang lebih besar, lebih murah, dan lebih mudah diakses.

***Grafis: Daffa Attarikh/ SustainReview***.

Swasta Mulai Bergerak

Salah satu perkembangan penting pada 2024 adalah kenaikan pembiayaan swasta yang berhasil dimobilisasi. OECD mencatat mobilised private finance mencapai USD 30,5 miliar. Nilai ini naik USD 7,6 miliar atau sekitar 33 persen dari 2023.

Kenaikan ini terutama didorong oleh bank pembangunan multilateral. Instrumen seperti investasi langsung ke perusahaan, jaminan, dan pinjaman sindikasi menjadi saluran penting untuk menarik modal swasta ke proyek iklim.

Bagi investor dan pelaku usaha, tren ini memperlihatkan makin pentingnya blended finance. Skema ini menggabungkan dana publik, lembaga pembangunan, dan modal swasta untuk menurunkan risiko investasi di negara berkembang.

Blended finance adalah skema pembiayaan yang menggunakan dana publik atau konsesional untuk menarik investasi swasta ke proyek yang dinilai penting secara sosial, lingkungan, atau pembangunan.

Namun, basis pembiayaan swasta masih sempit. OECD mengingatkan bahwa beberapa transaksi besar dapat memengaruhi angka tahunan. Artinya, kenaikan pembiayaan swasta belum otomatis menunjukkan pipeline proyek iklim yang kuat dan merata.

Ini menjadi peringatan kebijakan. Negara berkembang tidak cukup hanya menunggu investor. Mereka perlu memperkuat kepastian regulasi, kualitas proyek, standar pelaporan, mekanisme penjaminan, serta kesiapan kelembagaan untuk menyerap investasi hijau.

Bagi Indonesia, pelajaran ini relevan. Transisi energi, pensiun dini PLTU, kendaraan listrik, efisiensi industri, dan solusi berbasis alam membutuhkan desain proyek yang bankable. Tanpa pipeline yang kuat, modal swasta akan tetap memilih pasar yang risikonya lebih rendah.

Negara Rentan Tertinggal

Kenaikan dana iklim global belum otomatis berarti distribusi yang lebih adil. OECD menunjukkan dana iklim masih terkonsentrasi di negara berpendapatan menengah. Sementara itu, dukungan untuk negara berpendapatan rendah turun menjadi USD 8,4 miliar pada 2023 dan baru pulih sebagian menjadi USD 9,6 miliar pada 2024.

Angka ini masih di bawah puncak USD 11,1 miliar pada 2022. Padahal, negara berpendapatan rendah sering memiliki kapasitas fiskal paling terbatas untuk menghadapi bencana iklim.

Di banyak negara rentan, masalahnya bukan hanya kebutuhan dana. Hambatannya juga terletak pada akses. Prosedur pengajuan rumit, kapasitas teknis terbatas, data risiko belum kuat, dan kemampuan menyusun proyek yang memenuhi standar lembaga pendanaan masih menjadi kendala.

Instrumen pembiayaan juga penting. Pinjaman masih mendominasi pembiayaan publik iklim secara umum. Untuk negara berpendapatan rendah, hibah memang berperan lebih besar. OECD mencatat hibah mencakup sekitar 65 persen pembiayaan publik iklim untuk kelompok negara ini dalam periode 2016–2024.

Tetapi secara global, dominasi pinjaman tetap menimbulkan pertanyaan. Jika negara rentan harus menanggung utang baru untuk menghadapi krisis iklim yang sebagian besar tidak mereka sebabkan, maka desain pendanaan iklim berisiko kehilangan legitimasi moral dan politiknya.

Implikasi kebijakannya tidak kecil. Keadilan iklim tidak bisa hanya diukur dari total dana. Ia juga harus diukur dari tingkat konsesionalitas, porsi hibah, akses negara miskin, dan seberapa besar dana adaptasi benar-benar menjangkau komunitas paling rentan.

Ujian Baru Lebih Berat

Target USD 100 miliar kini bukan lagi tolok ukur utama. Pada COP29, negara-negara menyepakati New Collective Quantified Goal on Climate Finance untuk periode 2026–2035.

Target baru ini jauh lebih ambisius. Negara maju diminta memimpin mobilisasi setidaknya USD 300 miliar per tahun pada 2035. Pada saat yang sama, keputusan COP29 juga menyerukan peningkatan pembiayaan dari semua sumber menuju setidaknya USD 1,3 triliun per tahun pada 2035.

Inilah ujian baru tata kelola iklim global. Dunia tidak lagi hanya bertanya apakah negara maju bisa memenuhi target lama. Pertanyaannya kini adalah apakah sistem keuangan global mampu mengubah dana iklim menjadi aliran pembiayaan yang besar, terprediksi, adil, dan efektif.

Bagi pembuat kebijakan, agenda ini menuntut perubahan cara membaca dana iklim. Angka agregat penting, tetapi tidak cukup. Yang lebih menentukan adalah kualitas instrumen, distribusi penerima, keseimbangan mitigasi-adaptasi, dan kemampuan pembiayaan masuk ke sektor yang paling membutuhkan.

Bagi Indonesia, momentum ini perlu dibaca strategis. Transisi energi, perlindungan hutan, adaptasi pesisir, ketahanan pangan, dan pembangunan kota tahan iklim memerlukan kombinasi dana publik, pembiayaan multilateral, hibah, pinjaman murah, pasar karbon, dan investasi swasta.

Namun, akses terhadap dana itu tidak otomatis terbuka. Indonesia perlu memperkuat data proyek, tata kelola, transparansi, pipeline investasi, serta koordinasi lintas kementerian dan daerah. Dalam ekonomi hijau, negara yang paling siap secara kelembagaan akan lebih mudah menarik pembiayaan.

Dana iklim global memang naik. Tetapi pertanyaan kebijakannya belum selesai. Apakah kenaikan itu akan menjadi alat transformasi bagi negara berkembang, atau hanya menjadi angka diplomatik baru yang terlihat besar di meja perundingan?

Foto: Kiara Worth/UN Climate Change – Suasana COP30 di Belém, Brasil, saat Health and Climate Ministerial Meeting pada 13 November 2025. Isu pendanaan iklim kembali menjadi salah satu ukuran penting kepercayaan antara negara maju dan negara berkembang.