PANTAI Utara Jawa sedang menghadapi risiko ganda yang tidak lagi bisa dibaca sebagai banjir rob biasa. Di satu sisi, permukaan tanah di sejumlah wilayah terus turun. Di sisi lain, muka laut naik hingga 4,3 milimeter per tahun.
Pantura Jawa makin rentan tergenang karena daratan turun lebih cepat dari kemampuan kebijakan pesisir beradaptasi.
Penurunan tanah adalah proses turunnya permukaan daratan akibat pemadatan lapisan tanah, pengambilan air tanah berlebih, beban pembangunan, atau faktor geologi lain. Dalam konteks pesisir, penurunan tanah menjadi lebih berisiko karena terjadi bersamaan dengan kenaikan muka laut.
Kombinasi ini membuat isu Pantura tidak cukup ditangani sebagai bencana hidrometeorologi musiman. Tapi, sudah masuk ke wilayah kebijakan adaptasi iklim, tata ruang, air tanah, infrastruktur pesisir, dan perlindungan ekosistem.
Risiko yang Terukur
Sejumlah wilayah Pantura tercatat menghadapi penurunan tanah dengan tingkat yang bervariasi. Kawasan yang menjadi perhatian mencakup Jakarta, Bekasi, Indramayu, Cirebon, Subang, Pemalang, Pekalongan, hingga Demak.
Di saat yang sama, tren kenaikan muka laut di pesisir utara Jawa berada pada kisaran 2,4 milimeter hingga 4,3 milimeter per tahun. Angka ini terlihat kecil secara tahunan. Namun, dampaknya menjadi signifikan ketika berlangsung terus-menerus di wilayah yang juga mengalami penurunan permukaan tanah.
Dengan kata lain, risiko Pantura bukan hanya air laut yang naik. Masalahnya juga daratan yang turun.
Baca juga: Pantura Jawa Kehilangan Daya Dukung, Koridor Ekonomi Nasional di Ujung Risiko
Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperluas area genangan permanen. Kawasan Muara Gembong serta sejumlah wilayah pesisir Jakarta, Tangerang, dan Bekasi telah menunjukkan gejala perluasan genangan akibat kombinasi penurunan tanah dan kenaikan muka laut.
Temuan ini penting karena menunjukkan satu hal. Adaptasi pesisir tidak bisa hanya mengandalkan respons setelah banjir terjadi. Kebijakan harus membaca perubahan fisik daratan dan laut secara bersamaan.
Data Geospasial Jadi Dasar
Riset geospasial memberi perangkat penting untuk membaca perubahan tersebut. Melalui teknologi Interferometric Synthetic Aperture Radar atau InSAR, Global Navigation Satellite System atau GNSS, pengamatan terestris, dan pemodelan geospasial multidata, pergerakan tanah dapat dipantau dengan lebih presisi.
Dalam keterangan yang dipublikasikan di laman resmi BRIN, Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Geoinformatika BRIN, Agung Syetiawan, menjelaskan bahwa data GNSS dari Indonesia Continuously Operating Reference Station atau InaCORS memperlihatkan pola deformasi vertikal yang cenderung tidak linear di sebagian besar wilayah Pantura.
Baca juga: AI Mengubah Tata Kelola Abrasi dan Rob di Pantura
Data GNSS tersebut digunakan sebagai validasi atas hasil pengamatan satelit Synthetic Aperture Radar atau SAR. Validasi ini penting karena penurunan tanah tidak selalu merata. Titik yang berdekatan bisa memiliki laju penurunan berbeda, tergantung kondisi tanah, intensitas pembangunan, dan pola pemanfaatan air tanah.
Implikasi kebijakannya jelas. Pemerintah tidak bisa memakai satu pendekatan seragam untuk seluruh Pantura. Setiap wilayah membutuhkan peta risiko yang lebih detail, berbasis data spasial, dan diperbarui secara berkala.
Air Tanah sebagai Faktor Kunci
Salah satu pemicu utama penurunan tanah di kawasan pesisir adalah eksploitasi air tanah. Ketika air tanah terus diambil dalam jumlah besar, struktur lapisan tanah dapat memadat. Akibatnya, permukaan tanah turun.
Tekanan ini tidak hanya datang dari rumah tangga. Aktivitas ekonomi pesisir, termasuk tambak udang vaname, juga meningkatkan kebutuhan air bersih dan menambah beban terhadap cadangan air tanah.
Di titik ini, isu subsidence tidak bisa dilepaskan dari tata kelola air. Pengendalian sumur bor, penyediaan layanan air bersih, dan pembatasan ekstraksi air tanah harus menjadi bagian dari agenda adaptasi pesisir.
Baca juga: Lima Teknologi untuk Lindungi Pantura, Cukupkah Menahan Krisis Pesisir?
Jika tidak, pembangunan tanggul laut hanya akan menjadi solusi parsial. Infrastruktur bisa menahan air dari luar, tetapi tidak menyelesaikan penurunan tanah dari dalam.
Kebijakan pesisir berbasis data berarti pemerintah harus menghubungkan peta penurunan tanah, data ekstraksi air tanah, tata ruang, kawasan tambak, dan proyeksi kenaikan muka laut dalam satu kerangka pengambilan keputusan.
Bukan Hanya Tanggul
Pembangunan infrastruktur mitigasi seperti tanggul laut atau giant sea wall sering muncul dalam diskusi pesisir utara Jawa. Infrastruktur semacam itu bisa menjadi bagian dari solusi, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya jawaban.
Tanggul laut perlu didasarkan pada kajian geospasial yang komprehensif. Wilayah prioritas harus ditentukan melalui data. Titik dengan laju penurunan tanah tinggi, kepadatan penduduk besar, dan risiko genangan permanen harus mendapat perhatian berbeda dari wilayah yang risikonya lebih rendah.
Baca juga: Giant Sea Wall Pantura, Taruhan PDB dan Masa Depan Indonesia
Selain infrastruktur keras, rehabilitasi mangrove juga penting. Mangrove dapat membantu meredam energi gelombang, memperkuat perlindungan alami pesisir, dan menjaga fungsi ekosistem. Namun, mangrove juga tidak bisa bekerja sendiri jika tekanan air tanah dan tata ruang tidak dikendalikan.
Artinya, strategi Pantura harus bersifat campuran. Ada infrastruktur. Ada restorasi ekosistem. Ada pembatasan ekstraksi air tanah. Ada pembenahan tata ruang. Ada pemantauan data jangka panjang.
Tanpa integrasi itu, risiko pesisir hanya akan berpindah bentuk. Genangan mungkin tertahan di satu titik, tetapi muncul di titik lain.
Ujian Adaptasi Iklim
Pantura Jawa adalah salah satu ujian paling nyata bagi kebijakan adaptasi iklim Indonesia. Wilayah ini padat penduduk, bernilai ekonomi tinggi, dan menjadi koridor penting industri, logistik, perikanan, serta permukiman.
Kepala Pusat Riset Geoinformatika BRIN, Rokhis Khomarudin, menilai isu penurunan tanah dan degradasi ekosistem pesisir sebagai persoalan multidisiplin. Teknologi GIS dan remote sensing menjadi penting untuk pemantauan, analisis, dan penyusunan strategi mitigasi berbasis data ilmiah.
Pernyataan ini menegaskan bahwa masalah Pantura tidak bisa diselesaikan oleh satu sektor. Kementerian teknis, pemerintah daerah, lembaga riset, operator air, pengelola kawasan industri, dan komunitas pesisir harus bekerja dalam basis data yang sama.
Baca juga: Krisis Iklim Global Menekan Arus Laut Selatan Jawa
Arah kebijakannya perlu tegas. Pantura membutuhkan sistem pemantauan penurunan tanah yang lebih rapat, regulasi air tanah yang lebih disiplin, dan tata ruang pesisir yang memasukkan risiko jangka panjang sebagai variabel utama.
Jika tanah terus turun dan laut terus naik, biaya kebijakan yang terlambat akan jauh lebih mahal. Yang dipertaruhkan bukan hanya garis pantai, tetapi juga rumah warga, aset publik, jaringan ekonomi, dan masa depan kawasan pesisir utara Jawa. ***
- Foto: Tom Fisk/ Pexels – Kawasan tambak dan pesisir di Pantura Jawa. Penurunan tanah dan kenaikan muka laut membuat wilayah pesisir membutuhkan kebijakan adaptasi berbasis data geospasial.
