DUNIA membutuhkan uang untuk menjaga hutan, sungai, dan laut. Namun, sebagian persoalan pendanaan konservasi justru berakar pada belanja pemerintah yang mendorong kerusakan alam. Kontradiksi itu mengemuka pada penghujung COP17 biodiversitas di Yerevan, Armenia.
Laporan Earth Negotiations Bulletin untuk sidang 29 Oktober 2026 mencatat, delegasi belum menyepakati ajakan mempercepat identifikasi, penghapusan bertahap, atau reformasi insentif berbahaya bagi biodiversitas. Rumusan tersebut masih berada dalam tanda kurung, penanda bahwa konsensus belum tercapai.
Ini belum berarti COP17 gagal menghasilkan keputusan akhir. Namun, posisi menjelang penutupan memperlihatkan betapa sulitnya mengubah komitmen perlindungan alam menjadi perubahan kebijakan ekonomi.
Janji Lama Tersendat
Target 18 Kerangka Biodiversitas Global Kunming-Montreal sebenarnya sudah disepakati pada 2022. Negara diminta mengidentifikasi insentif berbahaya, termasuk subsidi, paling lambat 2025, kemudian menghapus, mengurangi bertahap, atau mereformasinya secara adil.
Sasarannya adalah pengurangan sedikitnya US$500 miliar per tahun pada 2030, dimulai dari insentif paling merusak. Angka tersebut merupakan target pengurangan tahunan pada akhir dekade, bukan dana baru yang otomatis masuk ke rekening konservasi.
Baca juga: Subsidi Perusak Alam Membuat Bisnis Berkelanjutan Sulit Bersaing
Masalahnya bahkan muncul sebelum tahap pemangkasan. Kajian IISD terhadap 135 laporan nasional yang disampaikan hingga 30 Juni 2026 menemukan hanya 44 persen negara melaporkan insentif berbahaya. Separuh negara yang melaporkannya tidak mengidentifikasi jenis dukungan yang digunakan.
Kekosongan informasi itu menyulitkan penentuan prioritas. Dukungan mana paling merusak, siapa penerimanya, dan kelompok mana yang membutuhkan perlindungan ketika kebijakan diubah.
Desakan dari Arena
Kritik terhadap lambannya negosiasi datang dari Greenpeace International. Irene Wabiwa mengatakan kepada wartawan pada 29 Oktober bahwa perundingan perlu menghasilkan prioritas konkret.
“Kita perlu melihat prioritas konkret yang dihasilkan perundingan. Namun, sayangnya, itu belum terjadi,” ujarnya, sebagaimana dikutip AFP dalam pemberitaan 30 Oktober.
Dari sisi fasilitator perundingan, Sekretaris Negara untuk Iklim dan Lingkungan Swedia, Daniel Westlén, menyampaikan ruang kompromi yang terbatas. Ia melaporkan konsultasi tingkat menteri mengenai mobilisasi sumber daya yang difasilitasinya bersama Menteri Lingkungan dan Transisi Ekologi Senegal, Aliou Gori Diouf.
Baca juga: Pembiayaan Bank ke Sektor Berisiko Hutan Disorot
“Ada kemungkinan mencapai konsensus, tetapi ruangnya sempit,” kata Westlén, menurut Earth Negotiations Bulletin. Pernyataan itu merujuk pembiayaan, yang masih menyisakan perselisihan mengenai basis negara penyumbang dan kelembagaan mekanisme pendanaan.
Kedua suara tersebut memperlihatkan tekanan yang berjalan bersamaan. Tuntutan hasil substantif dan kebutuhan menjembatani kepentingan negara agar keputusan bisa diterima.
Reformasi Memerlukan Perlindungan
Kepresidenan COP17 menawarkan jalur pelaksanaan melalui Yerevan Call on Incentives Positive to Biodiversity, diluncurkan pada 26 Oktober. Inisiatif pendukungnya mencakup Friends of Target 18, dipimpin bersama Kolombia dan Finlandia, serta Yerevan Biodiversity Finance Challenge.
Presiden COP17 sekaligus Menteri Lingkungan Armenia, Hambardzum Matevosyan, menekankan platform yang menghormati prioritas nasional dan menerjemahkan komitmen politik menjadi tindakan praktis. Pernyataan tersebut dimuat dalam siaran IISD.
Baca juga: Rapor COP17: 252 Juta Hektare Direstorasi, Alam Belum Tentu Pulih
Arah itu penting karena subsidi sering dirancang untuk ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, atau keterjangkauan kebutuhan dasar. Panduan Sekretariat CBD mengakui sebagian insentif perlu direformasi secara bertahap karena masyarakat sudah bergantung padanya.
Karena itu, reformasi memerlukan penilaian dampak ekologis sekaligus sosial. Bantuan kepada petani kecil atau nelayan perlu diperiksa berdasarkan desain dan akibatnya; label sektornya saja tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa bantuan tersebut merusak.
Membaca Anggaran Indonesia
Bagi Indonesia, implikasi kebijakannya adalah pemeriksaan lintas kementerian terhadap insentif yang memengaruhi penggunaan lahan, produksi pangan, perikanan, dan energi. Pemeriksaan itu perlu memperlihatkan penerima manfaat, dampak terhadap ekosistem, serta pilihan perbaikan yang menjaga penghidupan masyarakat.
Baca juga: Investasi Keberlanjutan Naik, Alam Menghadapi Ujian Laba
Ukuran keberhasilan akhirnya harus terlihat pada anggaran dan pelaksanaan. Insentif berbahaya teridentifikasi, dukungan transisi tersedia, dan belanja diarahkan pada kegiatan yang menjaga daya dukung alam.
COP17 membawa sorotan pada sumber persoalan pendanaan yang kerap luput. Uang baru untuk konservasi akan bekerja lebih kuat ketika kebijakan belanja pemerintah ikut mengurangi tekanan terhadap alam. ***
- Foto: Pok Rie/ Pexels – Jalan raya membelah kawasan perkebunan di Kemaman, Terengganu, Malaysia. Reformasi subsidi yang merusak alam menjadi salah satu isu alot dalam perundingan COP17.
