Lebih dari 130 perusahaan dan lembaga keuangan mendesak reformasi insentif. Persaingan bisnis hijau ikut ditentukan oleh praktik yang mendapat dukungan uang publik.
PERUSAHAAN yang menjaga tanah, menghemat air, dan mengamankan bahan baku untuk jangka panjang belum tentu memperoleh posisi lebih baik di pasar. Investasi mereka bisa berhadapan dengan pesaing yang menikmati ongkos lebih murah karena dukungan kebijakan pemerintah.
Ketimpangan itu menjadi inti surat terbuka lebih dari 130 perusahaan dan lembaga keuangan pada 6 Oktober 2026. Nestlé, Unilever, Danone, Rabobank, hingga BNP Paribas Asset Management meminta pemerintah membenahi insentif yang mendorong pengurasan sumber daya alam. Para penandatangan mewakili pendapatan perusahaan lebih dari US$600 miliar dan aset kelolaan lebih dari US$4,7 triliun.
Pesannya menyentuh persoalan mendasar. Bagaimana bisnis berkelanjutan dapat bersaing ketika uang publik masih membantu menekan biaya praktik yang merusak sumber daya penopang produksi?
Harga Murah, Biaya yang Tertunda
Skalanya besar. Pembaruan kajian Doug Koplow dan Ronald Steenblik pada 2024 memperkirakan subsidi yang merugikan lingkungan mencapai sedikitnya US$2,6 triliun per tahun, setara sekitar 2,5% produk domestik bruto global. Estimasi inilah yang kembali digunakan dalam surat terbuka tersebut.
Kajian itu menempatkan bahan bakar fosil sebagai penerima terbesar, sekitar US$1,05 triliun per tahun. Berikutnya pertanian US$610 miliar dan sektor air US$390 miliar. Angka tersebut merupakan estimasi subsidi yang dinilai merugikan lingkungan dalam sektor-sektor itu, bukan seluruh dukungan pemerintah kepada sektor bersangkutan.
Dibandingkan estimasi 2022, jumlahnya bertambah sekitar US$800 miliar. Namun, kenaikan tersebut tidak seluruhnya berasal dari tambahan subsidi. Pembaruan data, inflasi, dan peningkatan dukungan, terutama untuk energi fosil, ikut membentuk selisihnya.
Baca juga: Bank Dunia Lepas Target Iklim, Indonesia Perlu Bukti Baru
Distorsi muncul ketika harga yang dibayar pelaku usaha tidak mencerminkan tekanan terhadap alam. Produk terlihat murah, sementara biaya pencemaran, penurunan kualitas tanah, atau berkurangnya ketersediaan air muncul belakangan.
Dalam pembacaan ekonomi, kondisi ini dapat menghukum keputusan bisnis yang berpandangan panjang. Pengeluaran untuk efisiensi dan perlindungan sumber daya langsung tercatat sebagai biaya perusahaan. Sebaliknya, kerusakan yang tidak masuk harga dapat menjadi beban masyarakat dan usaha lain.
Modal Mengikuti Arah Kebijakan
Chief Economist Triodos Bank, Hans Stegeman, menegaskan bahwa lembaga keuangan harus mengurangi kerusakan alam dari kegiatan yang mereka biayai. Namun, menurutnya, sektor keuangan tidak bisa mengubah arah modal dalam skala besar sendirian. Aturan ekonomi juga harus berubah, termasuk dukungan pemerintah terhadap energi fosil.
“Setiap tahun penundaan mengarahkan uang ke arah yang salah,” ujarnya dalam pernyataan resmi yang menyertai surat terbuka.
Baca juga: Perusahaan Global Menagih Negara Mempercepat Elektrifikasi
Co-Founding Executive Director Finance for Biodiversity Foundation, Anita de Horde, menyoroti kontradiksi serupa. Lembaga keuangan diminta menyelaraskan investasi dengan perlindungan alam, sementara insentif publik masih menarik modal ke arah berlawanan.
Implikasinya penting bagi kebijakan investasi. Komitmen keberlanjutan perusahaan akan sulit berkembang jika keputusan anggaran terus memberi keuntungan pada model produksi yang menguras sumber daya.
Karena itu, pembenahan insentif perlu menjangkau kementerian keuangan, pertanian, energi, dan sektor terkait. Surat tersebut meminta pemerintah memulai proses nasional lintas kementerian dalam 12 bulan, dengan melibatkan produsen, bisnis, investor, masyarakat sipil, komunitas lokal, dan masyarakat adat.
Janji yang Sudah Memiliki Tenggat
Pemerintah sebenarnya telah menyepakati arah reformasi. Target 18 dalam Kerangka Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal menetapkan identifikasi insentif yang berbahaya bagi biodiversitas pada 2025. Pengurangannya ditargetkan sedikitnya US$500 miliar per tahun pada 2030, dimulai dari insentif paling merugikan.
Menurut Business for Nature, baru 5% negara memiliki target nasional yang komprehensif. Klaim ini menunjukkan kesenjangan dalam penetapan target; angka tersebut tidak otomatis berarti negara lainnya sama sekali belum bertindak.
Baca juga: Dana Iklim Asia Masuk Babak Green Discount
COP17 di Yerevan, Armenia, pada 19-30 Oktober 2026 akan menjadi tinjauan global pertama atas kemajuan pelaksanaan kerangka tersebut. Pertemuan ini membawa perhatian pada jarak antara komitmen internasional dan keputusan ekonomi di dalam negeri.
Petani Harus Ikut Terlindungi
Reformasi akan kehilangan legitimasi jika bebannya justru jatuh kepada kelompok yang paling rentan.
Head of Global Sustainability Impact and B Corp Danone, Christopher Adamo, mengingatkan bahwa petani menjaga tanah dan air sambil menghadapi tekanan ekonomi serta lingkungan. Menurutnya, ketahanan rantai pasok membutuhkan kerja bersama perusahaan dan pembuat kebijakan.
Target 18 juga mengakui bahwa sebagian insentif menopang tujuan sosial penting. Perubahan dapat dilakukan bertahap, dengan mengurangi dampak buruk dan mempertimbangkan ketergantungan masyarakat.
Baca juga: Klaim Hijau Masuk Era Bukti, Pelajaran Baru dari Uni Eropa
Bagi Indonesia, pintu masuknya adalah pemeriksaan yang terbuka. Siapa menikmati manfaat insentif, perilaku produksi apa yang didorong, dan siapa menanggung dampak lingkungannya. Dukungan bagi petani kecil dan rumah tangga rentan perlu dirancang bersama perubahan tersebut.
Perusahaan penandatangan pun perlu membuktikan keseriusannya melalui keterbukaan dampak dan perubahan praktik bisnis. Surat terbuka memberi dorongan politik; hasilnya tetap harus terlihat dalam keputusan nyata.
Pada akhirnya, daya saing bisnis berkelanjutan ikut bergantung pada pilihan pemerintah. Uang publik dapat membantu menjaga sumber daya yang menopang ekonomi, atau terus membuat pengurasannya terlihat menguntungkan. ***
- Foto: Altaf Shah/ Pexels – Lahan pertanian berdampingan dengan kawasan berpohon. Reformasi insentif publik diarahkan untuk menjaga sumber daya alam yang menopang produksi dan ketahanan bisnis.
