COP31 Hapus Target Dana Adaptasi Rp2.193 Triliun, Kepastian Pendanaan Melemah

TARGET pendanaan adaptasi perubahan iklim sebesar US$120 miliar atau sekitar Rp2.193,36 triliun per tahun menghilang dari rancangan terbaru kesepakatan Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Türkiye.

Angka yang sebelumnya diusulkan sebagai target pendanaan pada 2035 itu tidak lagi tercantum dalam revisi rancangan keputusan presidensi COP31 yang diterbitkan Kamis, 19 November 2026.

Seruan untuk meningkatkan pendanaan adaptasi sedikitnya tiga kali lipat pada 2035 memang tetap dipertahankan. Namun, tanpa angka nominal dan dasar penghitungan yang disepakati, negara berkembang belum memperoleh kepastian mengenai nilai dana yang dapat mereka harapkan.

Perubahan tersebut terjadi ketika kebutuhan pembiayaan untuk menghadapi banjir, kekeringan, kerusakan pesisir, dan bencana terkait iklim terus meningkat.

Angka Hilang dari Draf

Rancangan awal keputusan COP31 yang diterbitkan pada 16 November mengusulkan pendanaan adaptasi sedikitnya US$120 miliar per tahun pada 2035.

Angka tersebut dimaksudkan untuk memperjelas komitmen COP30 di Belém, Brasil, pada 2025, yang menyerukan pelipatgandaan dana adaptasi hingga sedikitnya tiga kali lipat.

Namun, revisi 19 November menghilangkan target nominal itu. Persoalan mengenai tahun dasar penghitungan, tahapan peningkatan, serta mekanisme pemantauan masih memerlukan pembahasan.

Presiden Perundingan COP31, Chris Bowen, dalam konferensi pers resmi UNFCCC pada 16 November menjelaskan bahwa rancangan keputusan disampaikan lebih awal agar negara-negara memiliki cukup waktu untuk bernegosiasi dan mencari hasil terkuat yang memungkinkan tercapainya konsensus.

Baca juga: Dana Adaptasi Iklim Tertinggal, Janji Tiga Kali Lipat Belum Cukup

Pendekatan tersebut mencerminkan kebutuhan kompromi dalam perundingan multilateral. Akan tetapi, kompromi belum tentu memberikan kepastian bagi negara yang membutuhkan bantuan.

Gabrielle Swaby, Senior Associate pada program iklim, ekonomi, dan keuangan World Resources Institute (WRI), menilai revisi tersebut masih menyediakan ruang pembahasan lebih lanjut mengenai angka dasar dan target pendanaan.

Dalam pernyataan yang dilaporkan Eco-Business pada 20 November, Swaby menjelaskan bahwa rancangan itu membuka kesempatan melanjutkan diskusi tanpa harus menyelesaikan seluruh persoalan target pendanaan pada COP31.

Artinya, janji pelipatgandaan dana masih bertahan, tetapi ukuran keberhasilannya belum sepenuhnya disepakati.

Kebutuhan Mencapai Rp5.574 Triliun

Ketidakpastian tersebut semakin menonjol jika dibandingkan dengan kebutuhan pembiayaan negara berkembang.

Laporan Adaptation Gap Report 2026 dari United Nations Environment Programme (UNEP) memperkirakan kebutuhan pendanaan adaptasi mencapai US$305 miliar atau sekitar Rp5.574,79 triliun per tahun pada 2035.

Sementara itu, aliran pendanaan adaptasi publik internasional dari negara maju kepada negara berkembang pada 2024 baru mencapai US$28,2-31,7 miliar, setara sekitar Rp515,44-579,35 triliun.

Selisih antara kebutuhan dan pembiayaan yang tersedia masih sangat besar.

Bahkan jika seruan pelipatgandaan pendanaan adaptasi tiga kali lipat terpenuhi, UNEP memperkirakan jumlah tersebut hanya akan menutup sekitar 20-29 persen kebutuhan negara berkembang pada 2035 setelah memperhitungkan inflasi.

Baca juga: COP31: Dana Kesehatan Iklim Rp4,06 Triliun, Perlindungan Warga Jadi Ukuran

Direktur Eksekutif UNEP, Inger Andersen, menegaskan bahwa kekurangan pendanaan menjadi hambatan terbesar bagi percepatan adaptasi.

Dalam pernyataan peluncuran laporan tersebut, Andersen mengingatkan bahwa peningkatan pendanaan tiga kali lipat sekalipun belum mencukupi kebutuhan perlindungan masyarakat dan perekonomian dari dampak perubahan iklim.

Dengan demikian, target US$120 miliar bukan jawaban atas seluruh kebutuhan adaptasi. Namun, keberadaan angka nominal dapat menjadi ukuran yang lebih jelas untuk mengevaluasi pemenuhan janji negara-negara pemberi dana.

Grafis: Daffa Attarikh/ SustainReview

Persoalan Hibah dan Utang

Perdebatan di COP31 tidak hanya menyangkut besarnya dana, tetapi juga bentuk pembiayaannya.

Global Convenor kampanye Fill the Fund, Harjeet Singh, penghilangan target US$120 miliar bersama sejumlah ketentuan terkait penghitungan hibah dan perlindungan bagi negara yang menghadapi tekanan utang.

Dalam pernyataan yang dilaporkan Eco-Business, Singh menilai perubahan tersebut merupakan kemunduran yang berisiko membuat negara-negara dengan beban utang tinggi menanggung sendiri biaya adaptasi.

Kritik itu memperlihatkan persoalan mendasar dalam arsitektur pendanaan iklim.

Baca juga: COP31 Menagih Kepastian Perlindungan Pekerja dalam Transisi Energi

Bantuan berbentuk hibah memberikan dukungan tanpa menciptakan kewajiban pembayaran kembali. Sebaliknya, pembiayaan melalui pinjaman dapat memperbesar beban fiskal negara penerima, sekalipun digunakan untuk membangun ketahanan iklim.

Karena itu, penghitungan nilai pendanaan tidak cukup hanya berdasarkan jumlah uang yang diumumkan.

Perlu dibedakan antara dana hibah, pinjaman konsesional, dan pembiayaan komersial. Tanpa transparansi tersebut, kenaikan nominal pendanaan belum tentu mencerminkan peningkatan bantuan bersih yang benar-benar diterima negara berkembang.

Indonesia Memerlukan Kepastian

Bagi Indonesia, persoalan pendanaan adaptasi memiliki implikasi langsung terhadap perlindungan ekosistem dan masyarakat.

Dalam pernyataan resmi pada 17 November, Kementerian Kehutanan menegaskan pentingnya dukungan internasional yang memadai, berkelanjutan, mudah diakses, dan dapat diprediksi.

Indonesia juga mendorong penguatan pendanaan publik dari negara maju, termasuk melalui hibah dan instrumen yang tidak menambah beban utang.

Kebutuhan pembiayaan tersebut berkaitan dengan ketahanan ekosistem, rehabilitasi hutan dan lahan, pemulihan gambut dan mangrove, serta pengurangan risiko bencana terkait perubahan iklim.

Baca juga: Adaptasi Iklim Kini Lebih Murah daripada Kerusakan Ekonomi

Program-program tersebut membutuhkan kepastian pendanaan jangka panjang. Tanpa dukungan yang terukur, perencanaan adaptasi berisiko tidak sejalan dengan kemampuan pelaksanaannya.

Perundingan COP31 juga masih membahas peta jalan Antalya-to-Addis Ababa untuk memperkuat sumber pendanaan adaptasi dan ketahanan iklim menjelang COP32 di Ethiopia pada 2027.

Namun, peta jalan tersebut belum dengan sendirinya menyelesaikan persoalan angka dasar, kewajiban pendanaan, dan mekanisme pertanggungjawaban.

Hingga revisi rancangan 19 November, target US$120 miliar masih berstatus usulan yang belum disepakati, bukan dana yang sudah tersedia kemudian dibatalkan.

Perundingan masih memungkinkan perubahan sebelum keputusan akhir disahkan.

Taruhan COP31 bukan sekadar mempertahankan janji memperbesar dana adaptasi. Yang lebih menentukan adalah apakah janji itu memiliki angka, sumber pembiayaan, dan ukuran pertanggungjawaban yang dapat diuji. ***

  • Foto: IISD/ ENB – Delegasi kelompok G77/China berdiskusi dalam konsultasi informal mengenai rencana adaptasi nasional pada COP31 di Antalya, Türkiye, 19 November 2026. Perundingan berlangsung ketika kepastian target pendanaan adaptasi bagi negara berkembang masih menjadi perdebatan.
Bagikan