Karbon Biru Indonesia Masuk Pasar, Janji Bagi Hasil untuk Warga Diuji

INDONESIA mulai membawa kekayaan ekosistem pesisir ke pasar karbon internasional. Tiga proyek karbon biru diluncurkan dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Selasa (17/11/2026).

Proyek itu tersebar di Kalimantan Utara, Pantai Utara Jawa, dan Belitung Timur. Pemerintah tidak hanya menawarkan potensi penurunan emisi, tetapi juga menjanjikan hampir separuh nilai ekonomi karbon biru kembali kepada masyarakat.

Janji tersebut membuka pertanyaan lebih mendasar. Ketika mangrove dan padang lamun menjadi sumber kredit karbon, bagaimana memastikan masyarakat pesisir memperoleh bagian yang adil, sementara ekosistemnya benar-benar pulih?

Tiga Kawasan Masuk Perhitungan

Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono menjelaskan, proyek di Kalimantan Utara mencakup sekitar 43.000 hektare melalui program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR).

Program tersebut memperoleh dukungan Bank Dunia dan Denmark, dengan pendanaan sekitar US$4 juta yang mencakup kegiatan proyek dan penguatan kapasitas.

Dua proyek lainnya berada di Pantai Utara Jawa seluas sekitar 81.000 hektare dan Belitung Timur sekitar 14.000 hektare. Kawasan terakhir mencakup mangrove sekaligus padang lamun, sehingga memerlukan pendekatan pengukuran karbon yang berbeda.

Baca juga: Indonesia Tawarkan 14 Proyek Karbon di COP31, Pembagian Manfaat Ekonomi Jadi Ujian

Untuk Kalimantan Utara, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat potensi mitigasi sekitar 137.665 ton setara karbon dioksida (COâ‚‚e) per tahun, atau sekitar 5,5 juta ton COâ‚‚e selama 40 tahun.

Angka tersebut merupakan proyeksi, bukan kredit karbon yang sudah diterbitkan atau diperjualbelikan.

Dalam pemaparan di COP31, Diaz menyebut pengembangan proyek menggunakan skema Verra, standar yang dikenal dalam sertifikasi karbon sukarela. Namun, penggunaan metodologi sertifikasi tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh potensi pengurangan emisi telah diverifikasi.

Janji Manfaat untuk Pesisir

Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Nani Hendiarti, mengatakan proyek M4CR di Kalimantan Utara telah berjalan sekitar tiga setengah tahun.

Menurut Nani, proyek tersebut sedang menjalani proses pendaftaran ke Sistem Registri Unit Karbon (SRUK). Ia juga menekankan pentingnya manfaat ekonomi bagi penduduk pesisir.

“Hampir 50% dari nilai ekonomi yang diperoleh dari karbon biru akan kembali kepada masyarakat,” kata Nani.

Pernyataan itu memberi dimensi sosial pada pengembangan pasar karbon biru Indonesia. Namun, persentase pembagian manfaat belum cukup untuk menilai keadilannya.

Baca juga: Indonesia Jual Hasil Penurunan Emisi, Siapa Menjamin Karbon Tak Dihitung Dua Kali?

Besaran penerimaan masyarakat akan bergantung pada harga jual kredit, volume yang benar-benar terverifikasi, biaya pengembangan, hingga ketentuan pembagian pendapatan.

Belum jelas pula apakah angka hampir 50% tersebut mengacu pada nilai transaksi kotor atau penerimaan bersih setelah berbagai biaya dikurangkan.

Kepastian ini penting karena masyarakat pesisir bukan sekadar penerima manfaat. Mereka juga memiliki peran dalam menjaga mangrove, mempertahankan fungsi perikanan, dan mengawasi perubahan penggunaan kawasan.

Grafis: Daffa Attarikh/ SustainReview

Integritas Karbon Belum Selesai

Kajian CIFOR-ICRAF yang diterbitkan pada Maret 2026 mengingatkan bahwa ekonomi karbon biru Indonesia memerlukan tata kelola transparan, perlindungan lingkungan, serta mekanisme pembagian manfaat yang benar-benar berjalan.

Kajian tersebut juga menyoroti tumpang tindih kewenangan pengelolaan mangrove antara sektor kehutanan dan kelautan, kepastian hak penguasaan lahan, serta kebutuhan mencegah penghitungan ganda pengurangan emisi.

Artinya, nilai sebuah proyek tidak cukup dinilai dari luas kawasan atau besarnya potensi kredit karbon.

Kepastian status lahan, persetujuan masyarakat yang terdampak, metode pengukuran, dan transparansi transaksi akan menentukan apakah pendanaan karbon benar-benar mendukung konservasi.

Baca juga: Hutan Tropis Indonesia, Aset Hijau Baru dalam Perdagangan Karbon Global

Pada 16 November, Indonesia bersama Vietnam dan Filipina juga membahas penguatan kerja sama karbon biru dalam forum yang difasilitasi UNDP di COP31.

Kepala Adaptasi dan Ketahanan Masyarakat UNDP, Radhika Dave, menekankan bahwa ketiga negara memiliki potensi besar berkat bentang pesisir dan ekosistem mangrovenya.

Namun, menurut Dave, tahap berikutnya adalah memperlihatkan model pembiayaan yang berhasil sehingga bisa menjadi rujukan bagi negara lain.

Forum tersebut turut mengidentifikasi pembagian manfaat, kesiapan investasi, serta penguatan kebijakan sebagai prioritas kerja sama kawasan.

Dengan demikian, persoalan yang dihadapi Indonesia bukan hanya bagaimana menjual kredit karbon, melainkan bagaimana membangun model pembiayaan yang dapat dipercaya.

Mengukur Keberhasilan di Lapangan

Indonesia mulai memperkuat kerangka regulasinya. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Peraturan Menteri KP Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, menegaskan bahwa penyelenggaraan nilai ekonomi karbon terutama diarahkan untuk memulihkan ekosistem dan mendukung penanganan perubahan iklim.

Manfaat ekonomi, menurut dia, seharusnya menjadi pendorong pemulihan lingkungan.

Arah kebijakan tersebut relevan karena mangrove dan padang lamun bukan sekadar penyimpan karbon. Keduanya melindungi pantai, menyediakan habitat biota, dan menopang mata pencaharian penduduk.

Baca juga: Indonesia Masuk FCLP di COP31, Janji Hutan Adat Ditagih

Kredit karbon merupakan salah satu peluang pembiayaan untuk mempertahankan fungsi tersebut, bukan pengganti perlindungan ekosistem.

Karena itu, tindak lanjut peluncuran proyek di COP31 perlu dilihat dari keterbukaan dokumen proyek, kepastian hak masyarakat, hasil verifikasi karbon, serta laporan distribusi manfaat yang dapat diperiksa publik.

Janji hampir separuh nilai ekonomi kembali kepada masyarakat pesisir merupakan titik awal yang penting.

Tetapi ukuran keberhasilannya kelak bukan berapa banyak karbon berhasil ditawarkan ke pasar internasional. Melainkan berapa banyak ekosistem yang tetap terjaga, dan seberapa nyata manfaatnya diterima masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dengannya. ***

  • Foto: Wetlands International Indonesia – Pola zigzag saluran hidrologi di Liagu, Kalimantan Utara, yang menjadi bagian dari upaya pemulihan ekosistem mangrove. Pengembangan karbon biru Indonesia mendapat perhatian dalam COP31 di Antalya, Turki.
Bagikan