ASEAN Mengejar Pusat Kendali Asap, Siapa Memulihkan Korban Karhutla?

HUJAN mulai meredakan kabut asap ketika para pemimpin Asia Tenggara bersiap membahasnya di Manila. Namun, udara yang berangsur bersih belum menjawab persoalan yang tertinggal, Siapa memulihkan kesehatan warga, menanggung kerugian mereka, dan memastikan kebakaran tidak berulang?

KTT ASEAN ke-49 yang dijadwalkan berlangsung 15-17 November 2026 membawa pengendalian kabut asap lintas batas ke tingkat pemimpin. Juru Bicara Urusan ASEAN Kementerian Luar Negeri Filipina, Dax Imperial, menjelaskan pada 13 November bahwa para menteri luar negeri akan merumuskan langkah untuk diajukan kepada pemimpin. Pernyataan itu masih berupa agenda pembahasan, belum keputusan final.

Ujian pertemuan ini terletak pada kemampuan menghubungkan kerja sama regional dengan perlindungan warga. Pusat koordinasi diperlukan, tetapi manfaatnya harus sampai kepada masyarakat yang berbulan-bulan menanggung asap.

Sekretariat Menunggu Ratifikasi

Indonesia membawa dorongan percepatan pembentukan ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control atau ACC THPC. Dalam siaran pers 12 November, Kementerian Kehutanan menyebut sekretariat pusat tersebut sudah berada di Jakarta, tetapi pengoperasian penuh masih membutuhkan ratifikasi sedikitnya enam negara.

Rilis itu, dengan merujuk keterangan Kementerian Luar Negeri, menyebut baru Vietnam menyelesaikan ratifikasi. Angka tersebut perlu dibaca sebagai status dalam keterangan pemerintah itu, bukan kepastian jumlah terbaru pada hari KTT.

Sebab, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan, dalam jawaban tertulis kepada parlemen pada 3 November, telah menyatakan negaranya akan menyerahkan instrumen ratifikasi dalam beberapa hari berikutnya. Pernyataan tersebut menunjukkan komitmen, tetapi belum menjadi bukti penyerahan instrumen.

Perbedaan antara janji, penyerahan dokumen, dan berlakunya perjanjian menjadi penting. Ukuran kemajuan KTT adalah kepastian negara yang telah meratifikasi serta jadwal pusat itu dapat bekerja.

Korban Membutuhkan Pemulihan

Di luar urusan kelembagaan, beban kesehatan sudah tercatat. Lembar fakta Greenpeace yang diluncurkan pada 12 November mengutip catatan Kementerian Kesehatan per 2 November 2026, lebih dari 401.586 kasus infeksi saluran pernapasan akut, termasuk 91.913 kasus pada anak berusia di bawah lima tahun.

Angka itu disampaikan melalui laporan Greenpeace, bukan hasil pemeriksaan medis organisasi tersebut. Meski demikian, besarnya kasus menempatkan layanan kesehatan dan pemulihan warga sebagai persoalan yang tidak boleh terlepas dari diplomasi kabut asap.

Baca juga: Hampir Separuh Kasus ISPA Karhutla Menimpa Anak, Perlindungan Perlu Diperkuat

Kepala Kampanye Greenpeace Malaysia, Heng Kiah Chun, menuntut pertanggungjawaban yang mengikuti jangkauan pencemaran.

“Ini adalah masalah lintas batas. Masalah lintas batas membutuhkan akuntabilitas lintas batas,” ujarnya dalam siaran pers Greenpeace.

Organisasi itu menyoroti kebutuhan mekanisme pemulihan bagi masyarakat dan ekosistem. Pertanyaan kebijakannya konkret. Apakah warga memperoleh pemeriksaan kesehatan lanjutan, akses pengobatan, dan jalan untuk menuntut pemulihan kerugian?

Grafis: Daffa Attarikh/ SustainReview

Menjangkau Tanggung Jawab Bisnis

Singapura memberi sinyal bahwa pembahasan regional juga perlu menyentuh perusahaan. Balakrishnan menyatakan negaranya akan menjelaskan tindakan terhadap perusahaan yang bertanggung jawab atas kabut asap, termasuk perusahaan terdaftar di Singapura, serta kerja sama dengan Indonesia untuk meminta pertanggungjawaban pelaku.

Pernyataan tersebut membuka ruang kerja sama penegakan hukum. Namun, itu belum membuktikan adanya sanksi baru atau pemulihan yang telah diterima korban.

Baca juga: Karhutla Berulang, Beban Ekonomi Menumpuk pada Warga

Dari Indonesia, Kemenhut melaporkan sanksi administratif terhadap 32 subjek hukum perusahaan: lima pencabutan izin, 19 pembekuan izin, dan delapan teguran tertulis atau paksaan pemulihan.

Data tersebut merupakan keterangan pemerintah. Sanksi administratif juga perlu dibedakan dari putusan pidana maupun pembayaran ganti rugi. Untuk menilai hasilnya, publik membutuhkan informasi pelaksanaan sanksi dan pemulihan di lapangan.

Hujan Bukan Ukuran Keberhasilan

Pada 12 November, ASEAN Specialised Meteorological Centre menurunkan status kawasan ASEAN selatan ke Level 0. Lembaga itu menjelaskan bahwa hujan berkelanjutan menekan aktivitas titik panas dan kabut asap, dengan risiko asap lintas batas diperkirakan tetap rendah.

Penilaian regional tersebut tidak berarti seluruh kebakaran lokal telah padam atau dampak kesehatan selesai. Meredanya risiko karena hujan juga tidak dengan sendirinya membuktikan keberhasilan tata kelola lahan.

Baca juga: Asap Karhutla Mengganggu Langit, Konektivitas Ikut Tersendat

Karena itu, hasil KTT perlu dinilai melalui kepastian operasional pusat koordinasi, keterbukaan penanganan perusahaan, dan perlindungan korban. Ketiganya akan menentukan apakah kerja sama ASEAN mampu bertahan setelah musim hujan berlalu.

Hujan dapat meredakan asap. Tanggung jawab negara dan perusahaan tetap harus diselesaikan. ***

  • Dokumentasi Kementerian Kesehatan RI – Pembagian masker kepada pengguna jalan sebagai upaya perlindungan dari paparan asap karhutla. Pemulihan kesehatan masyarakat menjadi salah satu ukuran penting penanganan kabut asap lintas batas di ASEAN.
Bagikan